Gubernur akan Kumpulkan Semua Elemen Masyarakat Bedah UU Omnibus Law

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi dan Kepala Satpol PP NTB, Tri Budiprayitno menerima massa aksi yang melakukan unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa, 13 Oktober 2020. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gelombang penolakan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja terus terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir. Selasa, 13 Oktober 2020, sekitar seratusan warga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur NTB di Jalan Pejanggik No. 12 Kota Mataram.

Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja mendapatkan atensi Pemprov NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., turun langsung menemui massa yang berada di pintu masuk Kantor Gubernur. Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP NTB.

Iklan

Di tengah terik matahari siang, gubernur menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan berdiskusi serta menjembatani aspirasi semua elemen. Pada kesempatan tersebut, gubernur didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dan Plt Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Subhan Hasan, S. Sos.

Dikonfirmasi usai menerima massa aksi, gubernur mengatakan akan segera mengumpulkan seluruh elemen masyarakat NTB untuk membedah dan membahas UU Ombibus Law Cipta Kerja tersebut.

Apa yang menjadi aspirasi masyarakat NTB terkait UU Ombibus Law Cipta Kerja nantinya akan disampaikan ke Presiden Jokowi. ‘’(Dalam) Satu, dua hari ini kami akan mengumpulkan elemen masyarakat secara lebih luas. Ada wakil mahasiswa, pengusaha, pekerja, LSM dan lain sebagainya. Supaya kita punya pemahaman yang sama terhadap UU ini,’’ ujar gubernur.

Ia mengatakan, bukan saja aspirasi dari LSM yang didengar. Tetapi aspirasi dari seluruh elemen masyarakat NTB juga akan didengar. Sehingga, seluruh elemen masyarakat akan dikumpulkan membahas UU yang baru disahkan DPR RI tersebut.

Menurut Dr.Zul, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan seluruh gubernur dan menteri membahas UU Omnibus Law dalam rapat yang digelar secara daring beberapa hari lalu. Gubernur menjelaskan, dalam rapat tersebut, Presiden meminta Pemda menampung aspirasi masyarakat terkait UU ini.

‘’Presiden meminta agar para gubernur menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, termasuk dari teman-teman ini,’’ katanya.

Dr. Zul mengatakan hal ini dilakukan untuk mendiskusikan dengan detail tentang UU Omnibus Law agar dapat dipahami secara mendalam. Orang nomor satu di NTB ini juga mengatakan bahwa tidak segan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat jika ditemukan kesalahan dalam undang-undang tersebut.

‘’Kita diskusikan secara detail, kami kasih masukan jika ada yang kurang (UU Omnibus Law). Mudah-mudahan ini menghasilkan kebaikan bagi kita semua. Kami minta tolong serahkan masukkannya kepada kami. Kita diskusikan dalam dua tiga hari dan kemudian kita sampaikan hasilnya kepada Presiden,’’ ujar Dr. Zul. (nas)