Grenggeng Masih Terisolir, Warga Kekurangan Material Bangun Jembatan Darurat

Warga menggunakan kayu-kayu yang dihayutkan banjir untuk membuat jembatan darurat. Sementara huntara yang dihuni korban gempa, rusak parah diterjang angin puting beliung. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Warga Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU),  masih terisolir pascabanjir yang memutus jembatan penghubung di dusun itu, Selasa, 22 Januari 2019 malam. Hari pertama, pascaputusnya jembatan, warga masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Mereka masih disibukkan dengan usaha swadaya untuk membangun jembatan darurat.

Kepada Suara NTB, Kadus Grenggeng, Suparto, Kamis, 24 Januari 2019, mengungkapkan sejak Rabu lalu, pihaknya dengan warga bahu membahu membuat lintasan kayu sebagai jembatan darurat. Selama bekerja, mereka hanya dibantu oleh aparat TNI.

Iklan

‘’Hari ini warga turun lagi gotong royong, dari kemarin dibantu Babinsa. Kabarnya, Pak Danrem mau turun, mudah-mudahan benar,’’ ujarnya berharap banyak.

Harapan warga akan bantuan TNI tidak lepas dari terbatasnya bantuan atensi untuk membuka isolasi dusun tersebut. Warga sejatinya berharap, Pemda Lombok Utara membangunkan jembatan penghubung yang melintasi hulu Sungai Segara. Mereka juga berharap alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan, minimal sampai ke SDN 7 Jenggala.

‘’Aktivitas anak sekolah SMP dan SMA yang ke Tanjung masih terganggu. Kemarin (Rabu) saja, sampai motor anak sekolah digotong untuk bisa sampai ke sekolah,’’ kata Kadus.

Suparto mengaku, warga empat kampung di Dusun Grenggeng berharap dibuatkan jembatan permanen dengan ukuran 2 meter atau lebih. Saat ini, mereka mengandalkan kemampuan warga untuk membangun lintasan dengan kayu.

‘’Beruntung ada kayu hanyut oleh air bah, itu yang kami potong dan jadikan papan untuk lintasan. Kekurangan lain pasti ada, termasuk semen dan besi,’’ sebutnya.

Ia menambahkan, jembatan sementara dari kayu yang akan dibuat masih dikhawatirkan tidak akan tahan lama. Kekuatannya sangat tergantung dari arus air sungai. Jika terjadi hujan lebat dan banjir menerjang jembatan lagi, secara otomatis masyarakat tidak bisa beraktivitas.

‘’Untuk air dan listrik sudah normal, kecuali warga di Tegal Maja dan Dusun Dasan Tengak. Karena akses pipa yang melewati sungai masih belum bisa diperbaiki,’’  katannya.

Belum Dapat Bantuan

Sementara, Guru SDN 7 Jenggala yang berdomisili di Dusun Grenggeng, Arianto, mengakui keadaan SDN 7 Grenggeng pascahujan lebat disertai puting beliung tambah parah. Apalagi sekolah ini, termasuk satu-satunya sekolah yang belum mendapat bantaun. SDN 7 Jenggala, sampai hari ini belum memperoleh alokasi bantuan sekolah baik dari NGO maupun Pemda KLU.

‘’Kondisi sekolah tambah parah, sampai sekarang kami masih gunakan tenda terpal. Kalau hujan angin, otomatis siswa basah kuyup,’’ ujar Arianto.

Beruntung kata dia, ada bantuan terpal Budha Tzu Chi tidak sampai robek atau terbang disapu  angin. Dalam kondisi itu, guru dan siswa sekolah tetap bertahan dan menjalankan aktivitas belajar mengajar sesuai kondisi. Artinya, saat cuaca hujan anak-anak akan kesulitan untuk bisa belajar di bawah terpal.

‘’Hari ini (kemarin) anak-anak sudah sekolah. Tetapi masih sebagian kecil yang masuk, sekitar 30 persen. Mereka yang bermukim di bawah bukit masih tidak berani ke sekolah, karena jalan licin dan rusak,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap, pemerintah selaku pemangku kebijakan memberi perhatian kepada SDN 7 Jenggala. Lokasi sekolah yang berada di bawah bukit, setidaknya menjadi pertimbangan di mana guru dan siswa mendapat alokasi sekolah sementara layaknya sekolah-sekolah lain di perkotaan.

4 Ton Beras Disalurkan

Pemda KLU melalui Dinas Sosial bergerak cepat membantu warga korban puting beliung dan banjir rob. Dalam dua hari (Rabu-Kamis), tercatat Dinas Sosial PPPA Lombok Utara telah menyalurkan bantuan logistik sebanyak 4 ton.

Kepala Dinsos KLU, H. Faisol, Kamis, 24 Januari 2019 mengungkapkan, sampai hari kemarin total beras yang tersalur kepada korban gempa sebanyak 4 ton. Jumlah itu masih akan bertambah karena warga lain yang terdampak belum seluruhnya masuk dalam pendataan.

Dinsos sejatinya menginginkan, pelaporan data warga terdampak bencana cepat direspons. Diharapkan, pihak dusun dan desa, cepat mengambil peran menyampaikan jumlah warganya yang benar-benar terdampak. (ari)