Gratis, Biaya Masuk Mataram Water Park

Beberapa bocah sedang bermain di kolam renang yang sedang dikuras airnya, Senin, 24 Februari 2020. Mataram Water Park (MWP) milik pemkot ini masih digratiskan bagi pengunjung. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) masih menggratiskan biaya masuk ke Mataram Water Park (MWP). Kebijakan ini karena belum ada regulasi yang mengatur sebagai potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pantauan Suara NTB, kolam renang yang berada di kompleks Taman Bumigora di Jalan Udayana sudah layak dimanfaatkan. Airnya bersih, kolam renang khusus anak disiapkan serta fasilitas pendukung tersedia. Hanya saja, bagian tribun serta kolam lompat indah tidak dimanfaatkan.

Iklan

Kepala Dispora Kota Mataram, Dr. Mansur menegaskan, belum ditarik atau digratiskannya biaya masuk di MWP karena belum ada payung hukum menjadi dasar pemerintah untuk menarik retribusi kepada pengunjung.

Pihaknya telah mengupayakan menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum menarik retribusi. Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut. “Gimana mau ditarik. Ndak ada payung hukumnya,” kata Mansur dikonfirmasi, Senin, 24 Februari 2020.

Mansur mengatakan, kalaupun usulan Perda ini tidak disetujui oleh legislatif, pihaknya mengedepankan fungsi pelayanan. Pelayanan dimaksud adalah tetap menggratiskan pengunjung yang hendak menikmati atau berekreasi bersama keluarga ke kolam renang tersebut.

Minimnya pengawasan di MWP disinyalir dijadikan sebagai tempat mesum oleh pengunjung. Mansur menegaskan, pengawasan di internal tetap dilakukan. Pengunjung yang berbuat amoral akan dikoordinasikan dengan Satpol PP agar ditindak tegas. “Kalau ada pelanggaran seperti itu masuknya ke K3. Pol PP punya tanggungjawab,” tambahnya.

Pemkot Mataram menanamkan investasi cukup besar untuk membangun kolam renang tersebut. Dibangun sekitar tahun 2010 sekitar Rp6 miliar lebih anggaran dikucurkan untuk menyiapkan fasilitas kolam renang bagi atlet tersebut. Hasil evaluasi MWP dinilai tidak memenuhi standar nasional.

Mansur mengatakan, meskipun telah mengeluarkan anggaran besar belum bisa juga ditarik biaya apapun. Dispora terus berupaya meningkatkan pelayanan, perawatan dan memanfaatkan secara optimal berdasarkan kemampuan daerah. “Jika kemampuan daerah tidak cukup, ya mau gimana lagi. Tetapi kita tetap peningkatan sarpras,” ujarnya.

Untuk menentukan tarif telah dilakukan perhitungan. Namun demikian, Mansur berdalih kewenangan penyesuaian tarif berada di Badan Keuangan Daerah (BKD). (cem)