Graduasi Paksa KPM BPS dan PKH

Baiq Farida Apriani (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Sembako (BPS) di Lombok Timur (Lotim) 158 ribu lebih. Dari jumlah itu diharapkan terus ada mau graduasi secara mandiri. Kegiatan pelabelan rumah KPM ini diharapkan menimbulkan efek mau dan sadar secara mandiri melakukan graduasi.

Kepala Dinas Sosial Lotim, Baiq Farida Apriani kepada Suara NTB mengatakan, mulai tahun 2021 ini ada rencana untuk melakukan graduasi paksa. Pihaknya mensinyalir, dari ribuan KPM PKH dan BPS yang ada di Lotim ini masih ada yang belum jujur. Beberapa kasus ditemukan, ada warga yang terlihat secara kasat mata memiliki materi lebih, namun masih beranggapan tetap menerima bantuan dengan alasan itu bagian dari haknya.

Iklan

“Ada itu kita temukan, rumahnya bagus, pengusaha ikan namun tetap mau menerima bantuan dengan mengatakan itu adalah haknya,” tuturnya.

Melalui kegiatan graduasi paksa yang dimulai setelah setelah rampung labelisasi rumah KPM diharapkan makin banyak yang graduasi di Lotim dan bebas dari sebutan keluarga kurang sejahtera.

Graduasi paksa itu katanya hanya istilah saja. Maksud pemaksaan itu adalah, seluruh KPM nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan. “Seperti kuesioner gitu lah bentuknya dan semua wajib diisi oleh KPM. Jika ada salah satu item tidak terisi, maka KPM bersangkutan bisa digraduasi,’’ tegasnya.

KPM PKH misalnya, menyebut, bisa tetap menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut manakala memiliki elemen-elemen lengkap. Di antara elemen tersebut adalah memiliki anak yang masih dalam usia sekolah. Jika sudah tidak anak, maka bisa dilakukan graduasi.

Di satu sisi, lanjut Kadisos Lotim menambahkan hasil koordinasi dengan pihak dari UNICEF, masyarakat di Lotim ini banyak memiliki rumah-rumah bagus akan tetapi tidak memiliki penghasilan tetap. Rumah megah yang dimiliki itu hasil dari kerja suami saat menjadi TKI. Sepulang dari TKI, tidak ada pekerjaan yang bisa membuat keluarga tersebut sejahtera. ‘’Memiliki rumah megah di Lombok tidak bisa disimpulkan sudah sejahtera,’’ ungkapnya.

Kalau alasan elemen rumah saja yang dijadikan dasar untuk graduasi, maka dikhawatirkan akan kembali berangkat menjadi TKI. “Mindset warga, mereka ingin dilihat rumah megah, padahal rumah bagus bukan berarti mereka sejahtera,” ujarnya. (rus)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional