GPLI Dapat Lampu Hijau Budidayakan Lobster di Perairan Sekotong

Plt. Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Raehayu, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M.Si dan unsur GPLI cek lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi budidaya lobster yang digunakan oleh GPLI.

Mataram (Suara NTB) – Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) akan melakukan budidaya lobster dengan melibatkan masyarakat lokal. Untuk tahap awal, perairan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menjadi lokasi yang dipilih, karena dianggap sangat mendukung dari berbagai aspek.

GPLI bahkan sudah bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mewujudkan Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional.

Iklan

Plt. Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Raehayu Sabtu, 12 Juni 2021 turun mengecek ke lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi budidaya lobster yang akan digunakan oleh GPLI. Haeru didampingi Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M. Si dan unsur GPLI.

Seperti diketahui, GPLI berencana akan melakukan budidaya lobster sampai sebanyak 15.000 keramba. Pilihannya di perairan Sekotong. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sangat bersemangat mewujudkan Lombok sebagai budidaya lobster nasional.

TB Haeru Raehayu saat pengecekan lokasi di perairan Sekotong mengatakan, kedatangannya ke Lombok untuk melihat semua syarat untuk dilakukan budidaya lobster secara masif. Ia menekankan, budidaya lobster harus menyesuaikan tata ruang laut.

“Kalau tidak sesuai, kan jadi temuan APH (Aparat Penegak Hukum). Sekarang sudah tidak zaman lagi bodong sana bodong sini. Semuanya harus sesuai. Clear and clean,” ujarnya.

Pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi kepada siapapun. Kelompok, golongan, maupun perusahaan. Tetapi tidak boleh aturan dan tata ruang ditabrak.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST, M.Si., menegaskan, kunjungan Dirjen kemarin adalah menekankan pentingnya antara rencana yang diinginkan GPLI bersama Pemprov NTB untuk memastikan status pemanfaatan ruang lautnya clear and clean.

Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),  ditekankan Dirjen, peruntukannya harus disesauikan dengan regulasi yang ada.  Kemudian, terkait dengan pemanfaatan kawasan konservasi yang mengacu pada Permen KP nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi.

“Artinya sepanjang kawasan itu untuk zona perikanan berkelanjutan, bisa dimanfaatkan. Zona inti tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa diberikan untuk kegiatan budidaya ini,” jelas kepala dinas.

Di perairan Sekotong sudah dipastikan lokasi yang akan digunakan oleh GPLI untuk melakukan budidaya, sudah 95 persen. Ada dua zona inti yang tidak boleh dimanfaatkan membudidayakan lobster. Di sekitar Gili Rengit dan Gili Nanggu (sebagai zona merah), di luar itu boleh.

Meski sudah dinyatakan boleh membudidayakan lobster di perairan Sekotong, Muslim menyampaikan arahan Dirjen, Sekotong sebagai daerah wisata diharapkan agar GPLI mendesain keramba jaring apung berorientasi wisata.

“Dan salah satu dukungan pemerintah pusat, yaitu menjadikan Lombok Barat untuk menyangga lobster estate yang ada di Lombok Timur. GPLI akan menjadi bagian mitra, dan harus menopang lobster estate di Lombok Timur,” imbuhnya.

Selanjutnya GPLI harus mendesain pola perencanaannya seperti apa. Misalnya, titik titik budidaya yang direncanakan di mana. Kemudian mengajukan ke pemerintah untuk mendapatkan izin lokasi. Harus dipastikan GPLI sudah memiliki izin usaha budidaya, izin lokasi perairan, dan izin-izin lain seperti perairan perundang-undangan yang belaku.

‘’Secara lokasi, titik-titik yang sudah dimohonkan (GPLI) sudah clear (sesuai tata ruang). Tinggal dipenuhi syarat yang berlaku,’’ demikian Muslim.(bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional