GNE Ajukan Izin Jadi “Pemain” Lobster

Samsul Hadi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – PT. Gerbang NTB Emas (GNE) akan ambil bagian dalam tata niaga lobster yang saat ini tengah menjadi isu hangat di sektor kelautan perikanan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini ingin juga mendapat manfaat setelah lahirnya kebijakan baru Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang membuka kembali keran ekspor benih lobster.

Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi mengatakan perusahaan yang dipimpinnya kini ingin berjuang agar NTB Sebagai daerah penghasil mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Harapannya, ada sumber-sumber baru tambahan mendulang PAD NTB. “Kita sedang mengajukan izin ke Dinas Perikanan, dan Dinas Penanaman Modal. Untuk ikut disana kan harus ada izin-izin dulu,” katanya di temui di ruang kerjanya, Kamis, 18 Juni 2020.

Iklan

Ada dua alternatifnya, GNE bisa fokus untuk budidaya lobster. Dapat juga menjadi trading untuk ekspor lobster. Samsul Hadi tak menampik, ikut dalam tata niaga lobster ini membutuhkan modal yang tidak kecil. Untuk itu, ia telah membangun komunikasinya dengan beberapa jaringan besar yang ada di Tahiland, maupun di Singapura.

Dengan nelayan-nelayan penghasil benih lobster di Pulau Lombok dan Sumbawa juga demikian, Samsul katakan sudah ada komunikasi untuk mendukung mengembangan budidaya dan ekspor lobster oleh PT. GNE. “Kita tunggu izin keluar dulu. Action kita baru jelas nantinya. Kita tidak bisa bicara ekspor saja, kalau misalnya menguntungkan di dalam negeri, kenapa tidak,” ujarnya.

Menjadi bagian dari tata niaga benih lobter ini menurutnya bukan perkara gampang. Karena itu, GNE juga melakukan kajian bisnis. Serta melibatkan para pakar yang berkompeten. Seperti diketahui, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI mengatur tentang tata kelola dan ekspor lobster dengan beberapa ketentuan.

KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya. Persyaratan lainnya, calon eksportir benih lobster harus memperoleh Surat keterangan telah melakukan usaha pembudidayaan lobster yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen Surat penetapan sebagai pembudidaya lobster. Surat penetapan sebagai Eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat, berita acara pelepasliaran lobster yang disaksikan dan ditandatangani oleh Dinas setempat, Surat keterangan asal benih dari Dinas setempat. Dan laporan pembudidayaan lobster memuat informasi produksi. Selain itu, untuk menjadi budidaya benih lobster pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada KKP dengan melampirkan dokumen data pelaku usaha dan informasi jenis usaha.

SIUP atau TDPIK. Surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidayaan lobster. Surat pernyataan komitmen untuk melepasliarkan lobster sebanyak 2 persen dari hasil panen pembesaran Lobster dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 gram/ekor bagi pembudidayaan lobster.

Khusus pembudidayaan Lobster di luar wilayah sumber benih, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi yakni Surat penetapan sebagai Pembudidaya Lobster. Surat Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dari Dinas setempat di lokasi budidaya akan dilakukan. (bul)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional