GMSBMK Minta Cabut Izin Eksplorasi Gunung Semoan

Aksi memanas saling tunjuk pada saat dilakukan RDP di gedung DPRD KSB.(SuaraNTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Gabungan aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) mendesak DPRD untuk segera mencabut izin eksplorasi gunung Samoan. Sebab eksplorasi bawa tanah yang dilakukan oleh PT SBM dikhawatirkan menimbulkan bencana bagi masyarakat KSB dan lingkungan.

“Dari segi izin memang tidak terbantahkan karena mereka sudah memiliki izin sejak tahun 2014 sehingga kami meminta DPRD untuk bisa mencabut izin dimaksud. Jika tetap berlanjut maka dampaknya akan sangat tidak baik bagi lingkungan,” ungkap Tonyman Al Kasim Kordinator Aksi, Senin, 28 September 2020.

Iklan

Disebutkannya, gunung Semoan merupakan jantung Kota Taliwang dan menjadi sumber mata air bagi ratusan kepala keluarga yang tinggal di kaki gunung tersebut. Jika tidak segera mencabut izin maka ratusan kepala keluarga yang tinggal di lokasi tersebut terancam bencana. Mulai tanah longsor sampai dengan bencana lainnya, apalagi dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat besar. Oleh karena masalah ini harus segera disikapi secara serius sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. “Kami mendesak supaya izin eksplorasi PT SBM dicabut demi masyarakat yang aman dari bencana. Jika tidak maka biarkan kami yang akan mengambil tindakan sendiri,” ancamnya.

Permimtaan untuk mencabut izin eksplorasi murni karena prihatin akan nasib warga KSB jika gunung sebagai jantung kota Taliwang. Untuk itu, dirinya meminta kepada DPRD untuk menyelamatkan lingkungan dibandingkan dengan urusan yang lain. Apalagi berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa perusahan akan mulai melakukan eksplorasi bulan depan sehingga akan sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Taliwang umumnya. Maka dari itu pencabutan izin eksplorasi harus dilakukan sebelum masalah ini berlanjut sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami tetap akan menolak segala bentuk eksplorasi di gunung Samoan dan kami siap berkorban untuk menjaganya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Kaharuddin Umar, mengaku akan segera membahas masalah ini bersama dengan komisi dan fraksi. Karena lembaga DPRD ini bukan ketua saja melainkan anggota yang lain juga ikut terlibat. Apalagi persoalan ini meminta komitmen dari DPRD untuk mencabut izin yang sudah dikantongi sejak tahun 2014 lalu. Sehingga butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan ada solusi terbaik atas persoalan gunung Samoan ini. Karena harus diakui jika tetap di eksplorasi dampaknya sangat besar bagi lingkungan. “Kami perlu membahas masalah ini terlebih dahulu bersama komisi dan fraksi supaya tidak menimbulkan polemik di masa- masa yang akan datang,” sebutnya.

Rapat dengar pendapat (RDP) sempat diwarnai aksi saling tunjuk dan memanas karena argumen yang saling bantah. Tetapi kisruh tersebut tidak berlangsung lama setelah aparat penegak hukum masuk ke ruangan untuk menenangkan aksi masa. Perdepatan yang berlangsung alot akhirnya selesai setelah agenda berjalan selama dua jam. (ils)