Global Hub Kayangan, Bupati dan DPRD Beda Proyeksi

Mariadi dan Djohan Sjamsu

Tanjung (Suara NTB) – Sejak bergulir tahun 2013 silam, mega proyek Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara, belum menunjukkan sinyal positif. Terakhir, pemegang Inlok, PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) melakukan audiensi di DPRD KLU, periode Juni 2021 lalu. Saat itu, DMK memaparkan akan memperpanjang Inlok yang berakhir bulan itu.

Di level pejabat daerah, wacana proyek Pelabuhan berskala internasional itu disikapi berbeda. Bupati menyikapi optimis, sedangkan DPRD masih menganggapnya sebagai “mimpi”.

Iklan

“Harus kita dukung, ini program lama dan Presiden sudah tanda tangan (program andalan nasional). Karena ini swasta murni, sehingga terkesan lama,” ujar Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH., Senin, 6 September 2021.

Bupati menyatakan, tidak mempersoalkan ending dari wacana investasi tersebut – apakah gagal realisasi ataukah terwujud. Hanya saja, sebagai pemegang kebijakan, dirinya berkewajiban mempersiapkan diri menyambut setiap rencana investasi.

Djohan mengaku, pada kunjungan Juni 2021 lalu, Direktur DMK, Prof. Ir. H. Son Diamar, M.Sc. Ph.D., telah menemui dirinya. Isyarat yang ia tangkap saat itu, Son Diamar masih berjuang menghimpun pemodal dari berbagai negara yang siap membiayai investasi triliunan rupiah tersebut.

“Banyak hal yang harus dipersiapkan saat itu terealisasi. Masyarakat pemilik lahan adalah pemilik saham, sehingga mereka tidak harus tergiur menjual lahannya sekarang.” “Ya kita menunggu perkembangan ke depan, saya berharap ini terwujud untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., memandang Global Hub dengan pesimis. Ia memproyeksikan, investasi itu tidak akan berjalan.

Pendapat itu tidak lepas dari pertemuan yang ia ikuti bersama sejumlah DPRD dengan Son Diamar. Indikator pesimis muncul dari pengurangan ketersediaan lahan yang dibutuhkan pemegang Inlok dari 7.000 hektar menjadi 3.500 hektar.

“DMK hanya pemegang hak Inlok saja. Mereka belum membebaskan satu jengkal pun, kita-kira begitulah,” kata Mariadi.

Global Hub menurut Ketua DPD II Golkar KLU ini, sejatinya merupakan proyek mercusuar yang ditunggu semua pihak. Realisasinya di daerah, akan mempengaruhi eskalasi seluruh sektor di NTB, bahkan di Indonesia.

Hanya saja, kehadiran Global Hub berstatus wacana membuat daerah dihadapkan pada dua sisi mata uang. Mengabaikan begitu saja dan menerima tawaran investasi agrobisnis dari pihak lain, atau tetap menyiapkan diri dengan ruang lahan 3.500 ha berbalut wacana. Wacana atau rencana pada Global Hub, diakuinya mempengaruhi perencanaan pembangunan maupun tata ruang kawasan.

“Pertemuan terakhir dengan Pak Son, kelihatannya gestur tubuh beliau, masih jauh panggang dari api. Buktinya, ada kerelaan beliau menurunkan luas lahan dari 7.000 ha menjadi 3.500 ha.”

Ia menyambung, pada konteks itu pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya kata dia, jikalau ternyata Global Hub makin tidak jelas, maka sebaiknya Pemda mengambil langkah lain. Dimana, area yang tadinya dihajatkan untuk Global Hub harus diselamatkan – dalam arti, membuka diri untuk setiap minat investasi lain yang ramah lingkungan dan menciptakan tenaga kerja yang banyak.

“Tidak harus tambak udang. Kenapa saya singgung harus “jalan-jalan” ke Situbondo, karena saya pernah tinggal. Di sepanjang pantai, isinya tambak udang. Wah dek q gemet gitak (saya sudah tidak tertarik melihat tambak, red),” ucapnya setengah berkelakar. (ari)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional