Gizi Buruk dan Citra Daerah

Mataram (Suara NTB) – NTB pernah menjadi ‘’pusat’’ perhatian nasional untuk kasus gizi buruk tahun 2005 silam. Dari 51 bayi berusia di bawah lima tahun yang mengalami busung lapar selama Januari-Mei, tujuh di antaranya meninggal dunia. Kekhawatiran itu masih terjadi dan menjadi momok bagi daerah hingga Maret 2019 ini.  Temuan balita gizi buruk masih mengisi pendataan Dinas Kesehatan (Dikes) kabupaten dan kota se NTB.  Daerah berusaha menekan agar kasus gizi buruk ini diminimalisir. Namun, kabupaten/kota masih dihadapkan dengan adanya kasus yang ditemukan setiap tahunnya. Seperti apa kasus gizi buruk di kabupaten/kota di NTB?

Kasus gizi buruk di Kabupaten Sumbawa memang berhasil ditekan. Dalam beberapa tahun terakhir, angkanya mengalami penurunan. Hanya saja, masih ditemukan kasus balita meninggal dunia.   Berdasarkan data dari Dikes setempat, di tahun 2015 kasus gizi buruk mencapai 28 kasus, satu di antaranya meninggal dunia.  Kemudian di tahun 2016 ada 27 kasus, dua di antaranya meninggal dunia.  Di tahun 2017 mengalami turun menjadi 20 kasus dan satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 13, dan dua di antaranya meninggal dunia.

Iklan

Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya yang didampingi Kasi Gizi Masyarakat, Sri Haryati, S.SIT,. MPH., menyebut, balita yang meninggal dunia disebabkan kelainan bawaan. “Kadang-kadang yang meninggal rata-rata, karena kelainan bawaan,” ujarnya.

Sementara ini, dari pengawasan yang dilakukan, para penderita sudah mulai membaik. “Yang baru ndak ada. Yang 2018 yang kita lanjutkan pengawasan. Itulah tetap melakukan pemantauan. Alhamdulilah, mereka tidak lagi gizi buruk. Sudah menjadi gizi kurang dan membaik,” terangnya.

Dilihat dari kasus yang terjadi, kata Darmasya, kecamatan yang rawan terjadi adalah kecamatan Labuhan Badas. Karena hampir setiap tahun terjadi kasus gizi buruk. Hal itu terjadi rata-rata di daerah pulau. Upaya antisipasi pun tetap dilakukan terutama dari seksi gizi yang menangani tentang berat badan anak dan perkembangan anak.

Di Dompu, Dikes Kabupaten Dompu mencatat, sebanyak 25 kasus gizi buruk tahun 2018. Salah satunya Ahmad (3), salah seorang penderita gizi buruk kronis asal Dusun Mbawi Desa Mbawi Dompu kini harus dirujuk kembali ke Rumah Sakit Sanglah akibat kotoran yang mengendap sebagai dampak kerusakan saraf tertentu pada ususnya dan perutnya kian membengkak.  Belum lagi kasus lain yang masih belum ditemukan di masyarakat.

Kepala Dikes Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, M.Mkes., mengungkapkan, semua kasus gizi buruk di Dompu itu diklaim sudah tertangani melalui perawatan intensif.  Bahkan yang dirawat diberikan uang pendamping Rp 50 ribu per hari selama 7 hari.  Bagi penderita gizi buruk yang sudah memasuki masa pemulihan diberikan biskuit dan makanan tambahan. Hanya saja, walau gratis dan dibiayai, masih ada keluarga enggan membawa anaknya ke rumah sakit dan memperhatikan pola asupan gizinya.

Anak yang menderita gizi buruk di Dompu punya latarbelakang keluarga bermasalah. Sebagian besar dampak perceraian, ditinggal orang tuanya menjadi TKW.

 Sementara itu, Ahmad (3) penderita gizi buruk kronis asal Dusun Mbawi Desa Mbawi Dompu sudah beberapa kali menjalani perawatan medis. Namun sayangnya, putra kedua pasangan Makasau dan Jawariah ini tak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya sejak lahir. Kotoran yang terus mengendap akibat kerusakan saraf tertentu pada ususnya, membuat perut balita tersebut kian mengalami pembengkakan cukup besar.

 Kepala Dusun Mbawi, Arifudin ditemui Suara NTB, mengakui, berbagai upaya sudah dilakukan bersama petugas Poskesdes untuk kesembuhan balita ini. Bahkan pernah dimintakan bantuan ke masing-masing kepala keluarga untuk meringankan biaya hidup Jawariah dan putranya selama perawatan di rumah sakit.

Sementara Dikes Kota Mataram mencatat, lima balita di mengalami gizi buruk. Penyebabnya bukan saja asupan gizi, melainkan faktor kelainan sejak lahir.  Prevalensi status gizi pada bayi di Kota Mataram di tahun 2018 tercatat  gizi buruk 1,41 persen, gizi kurang 5,27 persen, gizi baik 91,36 persen dan gizi lebih 1,97 persen. Data ini diperoleh secara random atau acak dari pelaksanaan posyandu pada 66 balita.

Kepala Dikes Kota Mataram dr. H. Usman Hadi mengatakan lima kasus itu tersebar di Kecamatan Mataram, Cakranegara, Ampenan dan Sekarbela. Dua balita ada kelainan atau penyakit penomenia diderita. Berbeda halnya dengan gizi kurang. Usman mengaku hal tersebut, karena ini dilihat dari berat dan tinggi badan.

Penderita gizi buruk, terang Usman, penyebabnya sangat banyak. Pertama, 30 persen ibu hamil mengalami penyakit anemia. Otomatis jika tidak mengkonsumsi vitamin maka mengalami anemia. Anemia ini memiliki risiko ibu melahirkan meninggal atau berat badan rendah. Risiko mengarah pada gizi buruk atau kematian.

Kedua, penyakit yang disebabkan saat lahir atau lingkungan. Sebagai contoh, penyakit TBC dan ketiga, masalah pola asuh.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana prihatin dengan masih ditemukan kasus gizi buruk di Kota Mataram. Persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan.  “Saya kira ini akan jadi pekerjaan rumah kita ke depannya,” kata Mohan dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Dikes Kabupaten Bima mengklaim angka atau persentase gizi buruk di daerah setempat, di bawah standar nasional yakni hanya sebesar 29 persen. Sementara secara nasional 33 persen.

Kabid Kesehatan Keluarga Dikes Kabupaten Bima, Alamsyah S.KM  mengatakan, angka tersebut berdasarkan hasil riset lembaga independen Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional.  “Angkanya di bawah standar nasional. Sekitar 29 persen secara nasional berdasarkan hasil Riskesdas,” katanya.

Alamsyah menjelaskan, gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Bima lebih dominan beberapa faktor. Antara lain disebabkan penyakit bawaan, penyakit menahun hingga penyakit akut batuk dan flu . “Tapi bayi diketahui mengalami gizi buruk setelah berumur dua tahun. Faktor-faktor apa saya yang menjadi penyebabnya,” katanya.

Sementara Dikes Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim, angka gizi buruk di Lombok Utara sudah menurun drastis. Dari hasil survei riskesdas tahun 2018 lalu, gizi buruk di KLU berkisar di angka 4 persen dari seluruh anak di bawah dua tahun.

 Kepala Dikes KLU, H. Khaerul Anwar, Minggu (17/3) mengungkapkan, hasil riskesdas 2018 untuk status gizi di KLU secara umum menggembirakan. Underweight (berat kurang) turun dari 25 persen di 2013 menjadi 23, 15 persen. Angka stunting juga turun dari 65 persen di 2013 menjadi 29,3 persen di 2018. Program Pemda Lombok Utara untuk hasil Saber Gebuk (sapu bersih gizi buruk dan gizi kurang) juga menurunkan kasus BGM (berat di Bawah Garis Merah) dari 1.400 kasus menjadi 400 kasus pada Desember 2018.

“Dari total 393 posyandu, sekitar 90 persen sudah aktif walaupun pelayanan dilakukan di berugak, tenda atau di tempat lama. Upaya kita tetap dengan program Saber Gebuk dan tahun ini, kita perluas kerjasama lintas sektoral dengan Perbup Stunting, walaupun ini masih draf,” ungkap Khaerul.

Ia mengakui, untuk angka gizi kurang, catatan angka sekitar 21 persen. Cukup tingginya angka ini menempatkan masalah gizi kurang  KLU berada di urutan ke empat dari seluruh kabupaten dan kota se NTB.

Pemda Lombok Utara melalui Dikes dan RSUD berupaya maksimal untuk menangani gerakan Saber Gebuk. Selain menyusun Perbup penanganan Stunting, Saber Gebuk dioptimalkan dengan melacak, menemukan dan mengobati secara langsung.

Penanganan Saber Gebuk tidak hanya dilakukan di Posyandu, tetapi juga dilalui dengan menyasar rumah ke rumah. Setiap informasi anak sakit dan terindikasi gizi buruk/gizi kurang, Dikes akan memberi penanganan ekstra.

 Terpisah, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, SH. MH., menegaskan tak menyangkal, walaupun secara angka  stunting dan gizi kurang termasuk tinggi, namun Lombok Utara mampu menurunkan angka itu cukup signifikan. Terbukti, KLU meraih penghargaan dari Pemprov NTB sebagai Kabupaten dengan penurunan stunting tertinggi.

Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kasus gizi buruk sudah berhasil ditekan sejak dua tahun terakhir.   “Kalau kasus gizi buruk, KSB berada di bawah satu persen, di bawah angka provinsi dan nasional. Itupun hanya ada lima kasus yang ditangani selama  dua tahun terakhir. Karena angka itu sudah berhasil kita tekan, maka tugas beratnya mempertahankan dan terus berupaya menurunkan angka itu. Kita juga akan terus mensosialisasikan ke masyarakat terkait 1000 hari pertama kehidupan supaya gizinya terjaga dan terhindar dari gizi buruk,” ujar Kepala Dikes, H. Tuwuh, S. Ap kepada Suara NTB.

Menurutnya, pada dasarnya kasus ini muncul, karena ada kelainan bawaan dari orang tuanya maupun pola asuh dari para orang tua. Hanya saja faktor utama kasus ini muncul karena pola asuh orang tua yang dianggap salah. Sebut saja, ketika anaknya tidak mau makan makanan pokok, tetapi orang tuanya malah memberikan jajanan sesuai dengan keinginan anak seperti mie instan. Pola inilah yang dianggap salah dan menjadi pemicu gizi buruk. Karena dari lima kasus yang ditangani selama ini, maka faktor tersebut yang selalu muncul.

Sementara di Lombok Timur (Lotim) Dikes Lotim mencatat, kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting di Kabupaten Lotim terbilang masih cukup tinggi. Di mana kasus stunting berkisar pada angka 43 persen dan gizi buruk pada angka 10-20 persen. ‘’Tingginya angka stunting dan gizi buruk itu disebabkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih rendah,’’ ujar Sekretaris Dikes Lotim, Ahmad Masfu pada Suara NTB, Senin (25/3).

Untuk itu, Dikes terus melakukan sosialisasi baik melalui puskesmas maupun kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan. Bahkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati, H. M. Sukiman Azmy.,MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin, SH., siap memberikan reward bagi camat dan kades yang mampu menurunkan angka stunting, gizi buruk, gizi kurang di wilayahnya masing-masing.

Disampaikannya, indikator kesehatan merupakan salah satu komponen item yang menunjang tingkat IPM suatu daerah di samping pendidikan dan ekonomi. Apabila dari segi kesehatan turun, maka IPM akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Sementara untuk kasus gizi buruk di Kabupaten Lotim saat ini sekitar 10-20 persen. Menurut Ahmad Masfu, penyebab terjadinya gizi buruk dan beberapa jenis penyakit lainnya dikarenakan masyarakat kerap tidak terbuka terkait penyakit yang dideritanya itu.

Bahkan masyarakat lebih menyerahkannya ke non medis. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Padahal apabila masyarakat melapor ataupun petugas menemukan masyarakat yang sakit. Selalu dirujuk ke tenaga medis ke tingkat yang lebih atas.

Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Hasbi, menyampaikan, penderita gizi buruk yang ditangani saat ini tidak serta merta mengalami gizi buruk. Namun terdapat adanya penyakit penyerta, seperti penyakit paru-paru, kejang-kejang dan lainnya baik yang terdapat di Puskesmas maupun di rumah sakit.

Untuk itu, kata Hasbi, bupati meminta supaya masyarakat yang benar-benar mengalami gizi buruk dilacak agar mendapat penanganan lebih cepat dan intensif. Terlebih kasus gizi buruk tidak mungkin tidak ada di semua daerah di Indonesia. “Kita di Lotim memang angkanya cukup tinggi. Sehingga kita intervensi secara khusus,” jelas Plt. Kadiskes Lotim ini.

Dari temuan di beberapa tempat, yang menjadi kendala dalam penanganan gizi buruk ini tidak hanya terkendala perekonomian masyarakat. Hanya saja, tantangan saat ini yakni kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Terlebih dalam penanganan gizi buruk membutuhkan perhatian yang berkesinambungan.

Selain Raudatul Jannah, terdapat 4 anak penderita gizi buruk yang saat ini masih mendapat perawatan medis di rumah sakit R. Soedjono Selong, yakni Indriani (6 bulan) asal Jerowaru, Sahlaq, (3 tahun) alamat Pringgabaya, Nurul (4 tahun) alamat Keruak dan  Riki Pratama (3,5 tahun) alamat Kecamatan Sakra. “Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya gizi buruk ini, selain faktor bawaan sejak lahir, ada juga kelainan syaraf, sehingga tumbuh kembang terganggu, kelainan jantung, telantar, hingga faktor ekonomi.

“Penyakit gizi buruk terjadi ketika asupan gizi pasien atau anak kurang selama 3 bulan,” terang, dr. Niswati Rindang L, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/3).  (ind/yon/jun/uki/ari/ils)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional