Gili Kalong Keluar dari Hak Pengelolaan PTESL

Gili Kalong (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Gili Kalong, salah satu pulau di gugusan Gili Balu’, kecamatan Poto Tano ternyata saat ini tidak lagi berada di bawah hak pengelolaan PT Eco Solution Lombok (PTESL). Pulau yang terletak di perbatasan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa itu kini dikelola sendiri oleh investor tunggal.

Di tangan investor tunggal itu, pulau Kalong kini di bawah naungan bendera  PT Gili Kalong Lestari (GKL). Di mana perusahaan tersebut tetap memiliki konsen mengembangkan pulau menjadi salah satu destinasi wisata bahari di KSB. “Konsep pengembangannya sama yang akan dilalukan ESL. Cuma memang tidak lagi di bawah ESL,” terang sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.Si kepada Suara NTB, Jumat, 28 Februari 2020.

Iklan

Ia menjelaskan, investor yang bersedia mengelola Gili Kalong itu sebelumnya merupakan salah satu bagian pemodal PTESL. Namun sejak akhir tahun 2018 lalu, investor tersebut kemudian lebih memilih fokus ke Gili Kalong dan meninggalkan PTESL. “Nama investornya Mr. Nicklas Adler dan dia sudah ketemu dengan pak bupati menyampaikan keseriusannya itu,” timpalnya.

Mars mengakui, sebelum memulai investasinya di Gili Kalong, PTGKL masih membutuhkan sejumlah izin untuk dilengkapi. Dan untuk itu, Pemda KSB siap memfasilitasinya terutama perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten siap dipercepat. “Pak bupati sampaikan ke Mr. Niclas siap memfasilitasi izin-izin yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan keluarnya, Gili Kalong dari manajemen PTESL maka kini ada 3 perusahaan pengelola yang siap menanamkan investasinya di gugusan pulau Gili Balu’. Selain PTESL dan PTGKL ada PT Nusantara Oriental Permai (NOP) yang mendapat hak pengeloaan di pulau Belang.

Selanjutnya diungkapkan Mars, baru-baru ini bupati melaui Bappeda Litbang telah melayangkan surat peringatan kepada PTESL selaku pengelola Gili Balu’. Dalam suratnya tersebut Pemda KSB intinya menagih janji kejelasan realisasi investasi pariwisata yang sudah dijanjikan sejak 7 tahun silam itu.

Menurut dia, pemerintah merasa wajar mengingatkan kembali komitmen perusahaan. Sebab sejak awal Pemda KSB telah memberikan dukungan maksimal kepada perusahaan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Mulai dari memuluskan seluruh izin yang menjadi kewenangan Pemda KSB, memfasilitasi perusahaan dalam mengurus izin di tingkat provinsi hingga pusat.

“Mereka juga sampai saat ini belum melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait dengan realisasi investasinya itu sendiri,” tukasnya. (bug)