Gili Hotels Association (GHA) Ajukan Surat Insentif Pajak ke Pemerintah

Kusir cidomo di Gili Trawangan yang menunggu penumpang. Akibat mewabahnya virus Corona berdampak juga pada penumpang cidomo di tiga Gili. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Usai menyuarakan protes melalui media massa, Gili Hotels Association (GHA) secara resmi bersurat kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) perihal beban pajak hotel dan pajak restoran yang masih ditanggung. Para General Manager (GM) hotel menganggap, dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) berimbas sampai kepada sektor pariwisata di tiga Gili.

Ketua GHA, Lalu Kusnawan, Jumat, 13 Maret 2020 mengungkapkan surat keberatan pengenaan pajak pascapenyebaran virus sudah dilayangkan kepada Pemda KLU. GHA juga menembuskan surat kepada Gubernur NTB, DPRD KLU, DPRD NTB dan Bapenda Lombok Utara.

Iklan

“Surat sudah dikirim tadi (Jumat) pagi. Kami meminta hak yang sama, karena kunjungan tiga Gili juga kena imbas penyebaran virus,” ujar Kusnawan.

Pihaknya berharap, Pemda KLU dapat memfasilitasi insentif pajak 6 bulan ke depan terhitung mulai 1 April. Penting bagi Pemda memberi masukan kepada Kemendagri dan Kemenkeu perihal kondisi terkini tiga Gili.

“Kami di tiga Gili paling terdampak, 80 sampai 90 persen usaha kami mengandalkan turis mancanegara,” sebutnya.

Kusnawan menegaskan, kunjungan dan okupansi perhotelan di tiga Gili mengalami penurunan. Hal ini imbas dari turunnya wisatawan asing di Bali akibat dampak Corona. “Seluruh pengusaha hotel di Bali mendapatkan keringanan tersebut. Kebetulan untuk area NTB, yang disebutkan hanya adalah Mandalika. Jelas ini tidak adil,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenkeu dalam kebijakannya memberikan keringanan bebas pajak kepada pengusaha di 10 destinasi. Antara lain, Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuhan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Lombok Utara, Ir. H. Hermanto, kepada Suara NTB mengakui surat permakluman kepada pengusaha Gili telah diedarkan. Surat itu merujuk surat keputusan Kemenkeu, bahwa pengusaha Gili tidak mendapat insentif dan masih akan dikenakan pajak hotel dan pajak restoran terhitung mulai 1 April – 31 September.

Hermanto menyadari akan munculnya aksi protes dari kalangan pengusaha. Oleh karenanya, Pemda dikatakannya tidak akan tutup mata. “Begitu dapat info, saya sudah ke Jakarta Minggu lalu. Dan hari ini, saya langsung koordinasi dengan Kemendagri,” ujarnya.

Hermanto mempersilakan asosiasi pengusaha mengajukan surat permohonan pemberian insentif pajak. Surat itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretariat Daerah untuk diteruskan ke pusat. Pihaknya pun akan menyertakan data pajak, kunjungan wisatawan yang menurun, serta analisa dampak yang berpotensi muncul. Misalnya, karena beban operasional yang tinggi di kalangan perhotelan bukan tidak mungkin ada risiko perumahan karyawan oleh perhotelan di Gili. “Gili tidak mendapat insentif, karena penentuan kemarin mereka (pusat) yang tentukan, daerah tidak diundang,” jawabnya. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional