Gerindra Terbelah Soal Arah Dukungan Pilkada

Ketua BPD DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono bersama istri didampingi Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menegaskan bahwa arah dukungan Gerindra tak akan keluar dari nama-nama yang direkomendasikan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Desk Pilkada Partai Gerindra Provinsi NTB baru-baru ini sudah memberikan surat tugas kepada tujuh bakal pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB.

Surat tugas tersebut berisikan perintah kepada tujuh paslon tersebut untuk mencari dan segera merampungkan koalisi partai pendukungnya, mengingat Partai Gerindra tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri.

Iklan

Namun demikian pemberian surat tugas atau rekomendasi Deks Pilkada Gerindra NTB tersebut menuai polemik di sejumlah daerah yakni di Kabupaten Bima dan KLU.

Di dua daerah tersebut, sejumlah pengurus dan kader Gerindra kecewa dengan keputusan Deks Pilkada Gerindra NTB yang memberikan surat tugas kepada paslon yang sudah dipilih.

Polemik yang terjadi di internal Gerindra tersebut, direspon Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK).

Ia menegaskan bahwa yang dapat mengeluarkan SK agar bakal calon bisa mendaftarkan diri di KPU itu adalah DPP. Tidak dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Desk Pilkada Partai Gerindra NTB.

Namun, kata HBK, rekomendasi Desk Pilkada Partai Gerindra NTB juga berperan dan menjadi penting karena mereka-mereka yang mendapatkan surat tugas adalah mereka-mereka yang secara resmi dan prosedural akan diajukan ke DPP Partai Gerindra.

“Dengan surat tugas tersebut, paling tidak, Desk Pilkada Partai Gerindra NTB telah memberikan gambaran kepada publik bahwa pasangan calon inilah yang nantinya akan diajukan secara resmi ke DPP Partai Gerindra untuk mendapatkan SK DPP-nya. Karena DPP Partai Gerindra tidak mungkin akan memproses pasangan calon yang tidak diajukan atau direkomendasikan oleh DPD Partai Gerindra NTB, yang saya tahu aturan mainnya seperti itu,” tegasnya, Selasa, 4 Februari 2020.

HBK mengatakan, jika ada kader Partai Gerindra yang menganggap bahwa SK DPP dapat keluar tanpa pengajuan dan persetujuan Partai Gerindra NTB, mungkin pemahamannya terhadap aturan main di internal partai masih kurang.

“Kalau ada kader Partai Gerindra yang punya pemahaman seperti itu ya silahkan, kita lihat saja hasilnya seperti apa. Mungkin pemahaman mereka terhadap mekanisme yang berjalan di internal Partai Gerindra masih kurang, nanti kita bina lagi, nggak ada masalah itu dan (jangan) terus dijadikan polemik”, tegasnya.

HBK mengatakan pro-kontra dalam internal partai merupakan hal yang wajar dan biasa dalam hal penentuan arah dukungan pada Pilkada serentak 2020. Dia yakin semua akan kembali bersatu pada waktunya.

“Pro kontra dalam sebuah proses politik itu adalah hal biasa, nanti setelah SK DPP Partai Gerindra keluar, semuanya akan satu suara,’’ katanya.

Dijelaskannya, bakal pasangan calon yang akan didukung dalam Pilkada serentak 2020 nanti akan diputuskan melalui rapat pleno Badan Seleksi Pilkada (Baleksikada) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum/KDP Partai Gerindra.

“Di DPP sendiri, tidak semua pengurus bisa memutuskan, siapa yang akan diusung dalam Pilkada nanti,” katanya.

Sebelumnya, Humas DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, Ashar S Yaman, membantah bahwa Partai Gerindra telah memberikan rekomendasi pada pasangan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan untuk maju dalam Pilkada serentak Bima tahun 2020.

Dia mengatakan bahwa pemberian surat tugas agar IDP-Dahlan segera mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon, bukan sebagai rekomendasi dukungan Partai Gerindra kepada IDP-Dahlan.

Polemik yang sama juga terjadi di Lombok Utara, dimana rekomendasi yang diberikan kepada pasangan Djohan Sjamsu-Danni itu ditanggapi oleh Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Utara, Abdullah. Menurutnya, bahwa surat tugas tersebut sebagai sebuah tekanan dari figur kepada partai.

Dia mengatakan, dalam partai manapun tidak dikenal namanya surat tugas, satu-satunya dokumen yang kuat dan menjadi pegangan adalah rekomendasi DPP kepada bakal pasangan calon, bukan surat tugas. Iapun optimis Sarifudin yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Kabupaten Lombok Utara. (ndi)