Gerakan “Rampok” Kresek Pemprov Rencanakan Buat Kebijakan Batasi Penggunaan Kantong Plastik

Gerakan rampok kresek yang dilakukan Komunitas Nol Sampah di beberapa pasar tradisional di Kota Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempertimbangkan akan membuat kebijakan untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, sudah mulai dilakukan gerakan “rampok” kresek di beberapa pasar di Kota Mataram.

“Karena sampah kantong kresek sekali pakai itu agak sulit ditangani. Kalau sampah plastik seperti botol plastik orang berebut karena laku,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 3 Juli 2020.

Iklan

Penanganan sampah kantong plastik atau kresek satu kali pakai memang agak sulit dibandingkan sampah plastik lainnya. Meskipun sampah jenis kresek ini laku dijual, namun untuk mendapatkan satu kilogram kantong kresek cukup lama.

Ia mengatakan untuk mengurangi sampah kantong plastik, Pemprov akan mencoba membuat kebijakan seperti DKI Jakarta. Dimana, pedagang di pasar tradisional dan pasar modern akan dilarang menggunakan kantong plastik.

Namun, ia akan mendiskusikan hal ini dengan pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kita bicarakan dengan pimpinan. Kalau DKI Jakarta sekarang sudah membatasi penggunaan kantong kresek,” kata Madani.

Bahkan, kata Madani jika ingin lebih masif lagi mengurangi sampah plastik di NTB, ia mendorong agar bayar SPP di sekolah maupun perguruan tinggi menggunakan sampah plastik. Kebijakan ini bisa dilakukan secara bertahap, misalnya tahun pertama saat siswa atau mahasiswa membayar SPP harus menggunakan sampah sebesar 10 persen.

“Semua sekolah mewajikan tahun ini misalnya 10-15 persen bayar SPP pakai sampah. Saya yakin akan keliling semua cari sampah. Suatu saat pembayaran SPP seratus persen gunakan sampah,” katanya.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, proyeksi timbulan sampah di NTB sebanyak 2.567,74 ton per hari. Dari jumlah itu, sampah plastik menyumbang terbesar kedua yakni sebanyak 385,16 ton. Sampah yang paling banyak berasal dari sisa makanan sebanyak 1.129,81 ton per hari. Kemudian kayu/ranting/daun 333,18 ton, kertas 282,45 ton, lainnya 205,42 ton. Kemudian kain/tekstil 77,03 ton, logam 51,35 ton, karet/kulit 51,35 ton, kaca 51,35 ton.

  Pembentukan PT. Bank BPR NTB Jangan Tersandera Persoalan Politik

Sementara itu, Koordinator Komunitas Nol Sampah NTB, Hermawan Some mengatakan pembatasan penggunaan kantong plastik perlu diatur lewat regulasi baik Pergub, Perbup dan Perwal. Ia mengatakan NTB sebagai daerah tujuan wisata dunia perlu mengatur tentang pembatasan penggunaan kantong plastik atau kresek. Kresek sebagaimana plastik lainnya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup. Jutaan biota mati karena terjerat atau menelan sampah plastik termasuk tas kresek.

Untuk bisa terurai secara alami kresek butuh waktu ratusan tahun. Di alam tas kresek yang hancur akan menjadi mikroplastik. Beberapa penelitian membuktikan ikan atau satwa di sungai dan laut “makan” plastik. Ikan yang makan mikroplastik terbukti mengalami gangguan system hormonal.

Salah satunya,berdasarkan kajian LSM Ecoton ikan di sungai Brantas Jawa Timur 25 persen “bencong”. Diduga salah satu penyebabya karena sampah plastik. Garam dari laut pun terbukti mengandung mikro plastic. Mikroplastik ini jika tertelan manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan system hormonal, diantaranya menyebabkan kanker dan impotensi pada pria.

Hermawan mengatakan beberapa negara di dunia sudah melarang atau membatasi pemakaian tas kresek. Bentukanya ada yang berbayar atau dikenakan pajak. Ada juga yang memberi hadiah atau diskon jika tidak memakaian tas kresek. Ada juga yang menerapkan aturan tegas berupa sanksi denda atau hukuman penjara. Di Indonesia beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek. Setidaknya ada 45 Kota Kabupaten yang sudah memiliki Perbup atau Perwal.

Dan sudah ada dua propinsi yang mengeluarkan Pergub terkait pembatasan pemakaian tas kresek dan plastik sekali pakai. Yaitu, DKI Jakarta mulai 1 Juli 2020 menerapkan aturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek. Toko yang menyediakan tas kresek akan terkena sanksi uang paksa Rp 5 juta dan jika masih melanggar akan terkena uang paksa sampai Rp25 juta hingga izin kegiatan dibekukan.

  Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit

Ia mengatakan penerapan aturan larangan atau pembatasan pemakaian tas kresek terbukti memberi dampak positif. Di Inggris misalnya, setelah diterapkan aturan pembatasan tas kresek, pantainya jauh lebih bersih. Di Kota Banjarmasin setelah setahun menerapkan kebijakan toko modern tidak boleh menyediakan tas kresek berhasil mengurangi pemakaian tas kresek 52 juta lembar. Di Kota Bogor, penerapan kebijakan pembatasan tas kresek mampu mengurangi sampah plastic sampah 41 ton per hari. Di Bali penerapan kebijakan pembatasan tas kresek mampu mengurangi sampah plastik 30 persen.

Lombok sebagai pulau yang mengandalkan pariwisata alam terutama laut bisa terancam dampak sampah plastik atau tas kresek. Sampah plastik terbukti mengotori 33 perairan pantai di Bali. Dan ini berdampak pada pariwisata. Sehingga secara tegas mengeluarkan kebijakan larangan atau pembatasan pemakaian plastik sekali pakai termasuk tas kresek.

Untuk itu, kata Hermawan, NTB harus segera mengantisipasi hal ini. Terbukti dari beberapa kegiatan clean up di pantai atau perairan di Pulau Lombok dan Sumbawa atau pulau-pulau kecil di NTB, sampah plastik merupakan sampah yang mendominasi. “Untuk itu perlu ada kebijakan larangan atau pembatasan baik di Kabupaten kota maupun provinsi,” sarannya.

Ia mengatakan Komunitas Nol Sampah bersama Dinas LHK dan Satgas Zero Waste melakukan gerakan rampok tas kresek di beberapa pasar di Kota Mataram. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu cara edukasi kepada masyarakat akan pentingnya diet tas kresek.

“Peran masyarakat sangat penting dalam upaya mengatasi masalah sampah plastic. Rampok Tas Kresek adalah kampanye mengajak warga Kota Mataram untuk mengurangi pemakaian tas kresek. Setiap pengunjung pasar yang memakai tas kresek akan didekati oleh relawan, kemudian tas kreseknya diganti dengan tas kain yang bisa dipakai berulangkali,” jelas Hermawan.

  Sepanjang 2019, Lombok Taksi Gelontorkan Rp179,2 Juta untuk Biaya Pendidikan

Selama proses penukaran tas, relawan melakukan eduksi mengapa kita harus diet tas kresek. Relawan akan menjelaskan dampak buruk penggunaan tas kresek yang berisi tentang dampak tas kresek terhadap lingkungan hidup, seperti butuh ratusan tahun untuk bisa terurai di alam, dan jutaan biota mati karena terlilit atau menelan tas kresek.

Selain itu juga dijelaskan tentang bahaya tas kresek bagi kesehatan manusia, karena jika dibakar akan menghasilkan gas dioksin yang dapat menyebabkan kanker. Dan ada peringatan dari Badan POM, 14 Juli 2009 agar hati-hati menggunakan tas kresek berwarna hitam sebagai kemasan makanan/ minuman langsung. Karena jenis plastik dan pewarna tekstil yang digunakan dapat menyebabkan kanker dan impotensi. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here