Genjot Investasi, “Lahan Tidur” akan Ditertibkan

Syamsul Rizal (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Realisasi investasi di NTB tahun 2019 jauh dari target. Dari target Rp16 triliun, hanya tercapai sekitar Rp10 triliun lebih. Meskipun tahun 2019 realisasi investasi tak mencapai target, namun tahun ini ditargetkan sebesar Rp16,8 triliun.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. Syamsul Rizal, MM mengaku optimis, target realisasi investasi sebesar Rp16,8 triliun tersebut akan tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menertibkan lahan-lahan investasi yang masih ‘’tidur’’.

Iklan

‘’Ada Satgas Investasi sudah dibentuk. Sekarang kita fokus lahan investasi yang ‘’tidur’’. Kemudian masalah lahan (investasi belum clear and clean), konstruksi yang terhenti. Investasi yang sudah ada izin dan lainnya tapi belum bangun,’’ kata Rizal dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 7 Februari 2020 kemarin.

Ia mengatakan, penurunan realisasi investasi pada 2019 bukan saja di NTB, tetapi hampir secara nasional. Namun, katanya, ada bebera provinsi yang dapat mencapai target. Tahun 2020, kata Rizal, investasi di NTB akan kembali tumbuh.

Hasil pembicaraannya dengan sejumlah investor, investasi di NTB akan kembali reborn. Menarik sebanyak-banyknya investasi ke NTB merupakan prioritas Pemprov. Sehingga, DPMPTSP akan memfasilitasi investor yang menemui kendala dalam merealisasikan investasinya di lapangan.

Mengenai investasi asing yang batal di NTB sekitar Rp3,2 triliun, Rizal mengatakan penyebab terbesarnya akibat persoalan lahan. Banyak lahan-lahan investasi yang belum celar and clean (CnC). Sehingga, Pemprov lewat Satgas Investasi yang dibentuk akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Supaya persoalan lahan tidak menjadi hambatan dalam merealisasikan investasi di NTB.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP  mengatakan pihaknya bersama DPMPTSP sedang mempersiapkan inventarisasi lahan-lahan investasi yang tak kunjung terealisasi dan melakukan mapping perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin.

Terutama di kawasan-kawasan pariwisata baik yang masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) maupun Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Ardhi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kanwil BPN NTB terkait dengan persoalan ini.

Mengenai adanya dugaan broker tanah yang bermain sehingga investasi menjadi terhambat dan batal terealisasi. Ardhi mengatakan hal itu menjadi atensinya. Pihaknya mengharapkan apabila ada investor yang tertarik berinvestasi di NTB, supaya jangan berhubungan dengan broker tanah. Tetapi langsung berhubungan dengan DPMPTSP agar dapat melakukan advice.

‘’Yang paling penting adalah kita akan  melakukan ground check, terkait penguasaan lahan investasi. Kemudian lahan-lahan itu pada posisi sudah inkracht, izin atau sebagainya. Kalau ada izin yang tak dilaksanakan,’’ katanya.

Mengenai tak tercapainya target realisasi investasi tahun 2019, Ardhi menyebut lebih disebabkan kondisi NTB pascabencana gempa. Sehingga ada investor yang melakukan reschedule rencana investasinya di NTB. DPMPTSP menyebutkan realisasi investasi tahun 2019 mencapai Rp10 triliun.

Diketahui, selama tahun 2019, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB melakukan penelusuran berdasarkan database investor yang diberikan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI kepada ratusan  perusahaan. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Baiq Yunita Puji Widiani menjelaskan beberapa kategori investor. Kategori hijau adalah investor yang on the track investasinya. Telah berproduksi komersil, laporan LKPM lancar, ada juga yang tengah konstruksi.

Sementara investor yang masuk kategori merah adalah investor-investor yang batal investasi, belum melakukan konstruksi dengan berbagai macam alasan. Dari total 156 perusahaan yang ditelusuri,  18 perusahaan batal investasi, 19 perusahaan tidak diketahui keberadaannya, 8 perusahaan belum memiliki lahan, 34 perusahaan belum konstruksi (hanya memiliki lahan), 6 perusahaan konstruksinya terhenti, 5 perusahaan operasinya terhenti.

Selain itu, 6 perusahaan tahap konstruksi, tidak tertib/tidak pernah melaporkan LKPM, 12 perusahaan tahap konstruksi tertib LKPM, 19 perusahaan produksi komersil tidak tertib/tidak pernah LKMP dan 29 perusahaan produksi komersil tertib LKPM.

Investasi-investasi asing yang tidak diketahui keberadaannya ini, direkomendasikan kepada BKPM RI untuk dicabut izinnya. Secara keseluruhan, rencana investasi asing tahun 2019 senilai Rp11,327.923.864.114 (menggunakan acuan 1 dolar Amerika = Rp13.500). Investasi kategori hijau Rp3.152.636.901.414, kategori kuning Rp4.932.265.762.700 dan kategori merah Rp3.243.021.200.000. (nas)