Gelombang Penolakan UU Omnibus Law di NTB, DPRD NTB Kembali Didemo

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi menemui massa aksi penolakan UU Omnibus Law.(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Gelombang protes terhadap pengesahan Undang-undang Omnibus Law oleh DPR RI terus terjadi. Senin, 12 Oktober 2020 kemarin, DPRD Provinsi NTB kembali didatangi oleh para demonstran dengan adenda yang sama, menolak Undang-undang Omnibus Law.

Meskipun demikian jumlah demonstran lebih sedikit dari massa aksi tanggal 8 Oktober lalu. Namun semangat penolakan mereka terhadap undang-undang Omnibus Law tidak kalah kuat. Hal itu ditunjukkan dengan upaya massa aksi yang memaksa masuk ke dalam gedung DPRD NTB dengan mencoba merobohkan gerbang besi kantor wakil rakyat di Udayana tersebut.

Iklan

Setelah beberapa jam berorasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh pimpinan DPRD NTB, yakni Wakil Ketua, Mori Hanafi. Pada kesempatan itu, Mori hanya kembali menegaskan sikap DPRD NTB yang sudah diambil pada tanggal 8 Oktober lalu yakni menindaklanjuti aspirasi penolakan Undang-undang Omnibus Law oleh masyarakat NTB.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPRD sudah mengeluarkan sikap tegas pada tanggal 8,¬† yang intinya meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Omnibus Law. Karena itu dalam penyampaian aspirasi tidak perlu lagi anarkis sampai melakukan aksi bakar-bakaran seperti ini. Karena kami sudah menindaklanjuti aspirasi masyarakat NTB tersebut,” ujar Mori.

Disaat menerima massa aksi, Mori sempat nampak emosi sampai sempat terjadi adu mulut, karena tidak terima dengan kata-kata yang dilontarkan sejumlah massa aksi terhadapnya, yang dinilai bernada kasar. Mori  pun enggan mengikuti permintaan dari massa aksi untuk membacakan dan menandatangani dokumen penolakan yang diajukan oleh massa aksi.

Namun Demikian, Mori pun akhirnya memilih mengalah untuk meredam emosi massa aksi yang juga mulai meningkat. Mori di hadapan massa aksi bersedia membacakan sikap resmi DPRD NTB dan bersedia menandatangani dokumen persetujuan penolakan yang disodorkan masaa aksi.

Adapun isi dari sikap resmi DPRD NTB yang sudah dikirim ke Presiden tersebut yang dituangkan dalam keputusan Nomor 007/772/DPRD/2020. Yakni DPRD NTB menyampaikan situasi kondisi di NTB terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan kaum buruh di gedung DPRD Provinsi NTB terkait dengan pengesahan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang oleh DPR RI.

“Menyampaikan tuntutan yakitu meminta pembatalan penetapan UU Omnibus Law melalui mekanisme Perpu atau melalui mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan telah disahkannya UU Omnibus Law itu telah menimbulkan berbagai gejolak di lapisan masyarakat, yang dapat berakibat pada instabilitas di daerah, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan ditengah-tengah upaya kita bersama untuk menekan penyebaran Covid-19,” ucap Mori membacakan isi sikap DPRD NTB kepada Presiden. (ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional