Gelar Muswil, PPP NTB Kubu Djan Faridz Kecam Pemerintah

Mataram (suarantb.com) – DPW PPP NTB menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil)  dengan mengangkat tema “Memperkokoh Supremasi Hukum Putusan MA 601”.

Menurut Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhammad, SH, tema tersebut dipakai sebagai semangat untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan tertinggi. Oleh karenanya pemerintah harus menaati putusan MA tersebut.  Ia sendiri menyayangkan pemerintah Indonesia yang mengabaikan putusan MA 601 tersebut. Sementara putusan MA adalah putusan tertinggi dalam suatu negara. “Yang bisa membatalkan putusan MA hanya PK,” katanya.

Iklan

Selain sebagai penegasan untuk patuh pada hukum, DPW PPP NTB di bawah pimpinan H. Muhammad menganggap haram hasil muktamar PPP ke VIII Pondok Gede yang memenangkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum DPP PPP. Untuk itu pihaknya tetap menggelar Musyawarah Wilayah ke VII yang berlangsung hari ini, Sabtu 30 Juli 2016.

Lepas dari semangat pengokohan supremasi hukum di atas, alasan lain yang membuat PPP NTB versi muktamar Jakarta mengadakan Musywil adalah ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Dasar Musywil (adalah) ketentuan ADA/ART, yang ke dua putusan MA 601,” ujarnya.

PPP melalui Muhammad juga menilai keganjilan, peran pemerintah dengan memberikan ruang pada PPP versi muktamar Pondok Gede. Menurutnya hal tersebut menjelaskan arogansi pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Sembari mengulangi penegasannya di awal, menurutnya, setelah putusan MA 601 PPP harusnya  tidak lagi dualisme, karena hukum telah menetapkan bahwa PPP yang legal dan sah secara hukum adalah PPP Muktamar Jakarta.

“Harusnya sejak ada putusan hukum, PPP tidak lagi dualisme,” tegasnya.

Hal lain yang menunjukkan pemerintah sekarang arogan, tutur Muhammad, ialah perannya memerintahkan menghidupkan kembali surat keputusan (SK) Bandung yang “sudah mati” dan meminta Muktamar ke VIII untuk ke tiga kalinya, dengan mengabaikan putusan MA 601.

“Terang-terangan Pemerintah mendukung kubu sana. Catatan sejarah di Republik ini, pemerintah (sekarang) yang paling arogan terhadap hukum,” ungkapnya. (ast)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here