Gelar Curah Pendapat Soal UU Cipta Kerja, Gubernur Akomodir Masukan Elemen Masyarakat NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi dan Asisten II Setda NTB, H. Ridwan Syah menghadiri acara curah pendapat membahas UU Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis, 15 Oktober 2020. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., menggelar kegiatan curah pendapat mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Graha Bhakti, Kamis, 15 Oktober 2020 sore kemarin. Hadir berbagai elemen masyarakat, seperti perwakilan organisasi pekerja/buruh, mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hadir juga Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M, M.TP dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Iklan

Gubernur NTB, menjelaskan latar belakang keluarnya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Ia mengatakan, dengan bertambahnya penduduk dan  angkatan kerja, Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak. Oleh karena itu, lapangan kerja tak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah saja.

Sehingga Pemerintah Pusat memastikan Indonesia bersahabat dengan investasi. Bahkan pemerintah meminta kepada aparat penegak hukum membuat lingkungan yang aman dan nyaman untuk investasi di seluruh Indonesia.

‘’Dalam pandangan Presiden, pengalaman jadi Walikota, Gubernur dan Presiden. Kadang-kadang yang sudah oke di Presiden, belum tentu diimplementasi cepat sampai ke bawah. Oleh karena itu Pak Jokowi menginginkan hadirnya aturan main yang baru, yang memangkas semua perizinan. Sehingga kemudahan berusaha bisa dirasakan di Indonesia,’’  terang gubernur.

Namun,  kadang-kadang, kata gubernur, di NTB saja, orang sudah punya modal, berniat berinvestasi. Tapi karena persoalan izinnya belum beres di kabupaten, kecamatan hingga  desa. Akhirnya investor memilih hengkang dan memilih tempat lain untuk berinvestasi.

‘’Sehingga Pak Jokowi punya ide tentang Omnibus Law. Banyak peraturan-peraturan itu kemudian bisa disederhanakan dalam aturan baru yang namanya Omnibus Law,’’ ujar Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini.

Aksi penolakan terhadap disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kata Dr. Zul, juga cukup besar di NTB. Kemungkinan karena belum membaca secara keseluruhan UU tersebut. Sehingga mahasiswa di NTB menyampaikan protes.

‘’Hampir semua gubernur juga belum baca UU ini. Bagaimana kita mau menolak atau menerima karena kita sendiri wujud utuhnya itu belum mempelajarinya. Sehingga saya meminta mengumpulkan lebih banyak tokoh, ahli  yang memahami ini,’’ terangnya.

Kalaupun nanti NTB menolak UU Omnibus Law, ada alasan berdasarkan kajian yang baik. Sehingga, Pemprov mengumpulkan seluruh elemen masyarakat membahas UU ini dalam kegiatan curah pendapat.

Dr. Zul juga mengatakan, sehari sebelumnya dirinya juga mengikuti rapat bersama sejumlah menteri secara virtual terkait UU Omnibus Law. Ia mengatakan, pemerintah sangat terbuka atas masukan dari masyarakat.

‘’Walaupun adik-adik kencang bersuara, tapi yang kami saksikan dari Presiden Pemerintah sangat terbuka. Menerima masukan dari masyarakat kalau ada hal-hal yang dirasa memang perlu dilakukan perubahan,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, dirinya menampung semua masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. ‘’Mudah-mudahan dengan masukan lebih banyak pikiran, masukan akan memperkaya NTB untuk memberikan feedback yang baik pada pemerintah dengan kehadiran Omnibus Law,’’ katanya.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, menyebutkan beberapa urgensi atas kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja. Gita mengatakan, urgensi yang pertama adalah memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki saat ini. Untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan target peningkatan investasi sebesar Rp6,6 – 7 persen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 – 6 persen.

Kedua, menjawab tantangan terbesar untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 – 3 juta per tahun. Ketiga, penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja . Sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.

Keempat, peningkatan kompetensi, produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Kelima, memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi untuk bisa masuk sektor formal melalui kemudahan pendirian perizinan dan pembinaan. Mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen.

Keenam, menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Ketujuh, prakarsa jaminan sosial baru untuk pekerja. Yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, Perwakilan dari Majelis Adat Sasak, Munzirin mengatakan kalaupun UU Omnibus Law ini dibaca semuanya. Tidak akan bisa membuat orang paham mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, tanpa adanya UU yang lama.

‘’Karena UU ini,  ada yang menghapus UU lama, mengubah UU lama, dan UU lama tidak diubah sama sekali,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, jika orang membaca UU Omnibus Law Cipta Kerja tanpa membaca UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mustahil bisa memahami UU Omnibus Law. Karena tidak semua dalam UU Ketenagakerjaan dihapus dalam UU Omnibus Law.

Ia menyebut, dalam UU Omnisbus Law Cipta Kerja, sekitar 80 UU yang berada di dalamnya. “Perlu kita pahami, kalau sekarang beredar isu tidak ada lagi hak cuti, UMP, UMK. Itu sebenarnya masih ada di UU lama dan tidak dihapus,”ungkapnya.

Pria yang berprofesi sebagai lawyer ini menyampaikan masukan kepada gubernur. Jika memag benar-benar serius ingin membedah UU Omnibus Law ini, maka dua dokumen yang harus disiapkan. Pertama, UU Omnibus Law Cipta Kerja dan kedua, UU lama yang berjumlah sekitar 80 buah.

‘’Kemudian tak mungkin diselesaikan dalam curah pendapat. Kalau serius, bentuk tim per isu.  Ada 11 isu dalam UU Omnibus Law. Ndak bisa hanya dengan curah pendapat,’’ pungkasnya. (nas)