Gedung Sekolah Korban Gempa di Lobar Belum Direhab

Murid di SDN 2 Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lobar, yang masih belajar di bawah tenda karena gedung sekolahnya rusak berat akibat gempa. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Setahun lebih gempa melanda wilayah Lombok Barat (Lobar), namun fasilitas umum seperti sekolah dan perkantoran, seperti kantor camat dan kantor desa belum mampu ditangani pemda. Harapan bantuan dari pemerintah pusat tidak kunjung turun. Anggaran yang diperlukan untuk membangun delapan sekolah ini mencapai Rp11-12 miliar lebih. Total anggaran yang diusulkan Pemda untuk perbaikan fasilitas umum tersebut mencapai Rp75 miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Mahnan mengatakan, perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai arahan BNPB akan dilakukan setelah penanganan RTG tuntas. “Makanya kami ke Jakarta untuk memastikan bantuan penanganan fasum dan fasos ini, karena setahun lebih pascagempa murid terganggu akibat sekolah belum dibangun. Begitu juga perkantoran belum ditangani, ” tegasnya.

Iklan

Pemda kata dia awalnya mengusulkan Rp75 miliar, namun ada yang sudah diperbaiki seperti kantor gedung putih sehingga usulannya menjadi Rp55 miliar. Fasum ini urgen, karena menyangkut pelayanan publik. Mahnan saat ini tengah berada di Jakarta dalam rangka memastikan usulan tersebut, sekaligus menerima bantuan hibah berupa truk serbaguna dari pusat.

Sementara itu Kabid Sarana Prasarana Dikbud Lobar, Lalu Wira Kencana mengatakan, pihak pemda bergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun faktanya sampai saat ini sekolah-sekolah yang rata dengan tanah ini tak mendapatkan alokasi anggaran dari pusat. Ia mengatakan, sekolah yang rusak berat akibat gempa sebanyak 10 sekolah namun dari data yang diusulkan ke pusat hanya dua sekolah sudah ditangani melalui DAK dan bantuan Jepang hanya dua unit yakni SD 2 Sigerongan. Di sekolah ini ada delapan ruang kelas rata dengan tanah. Pihaknya baru membangunkan satu ruang kelas tahun 2019, sisanya akan dibangunkan melalui DAK tahun ini.

Satu sekolah lagi yakni SD 1 Taman Sari dibangun melalui bantuan. “Tapi ada delapan sekolah yang rusak akibat gempat belum bisa ditangani, lewat DAK maupun APBD, karena rusak berat tanggungan kementerian PUPR. Kalau mengandalkan APBD tidak mampu,” jelas Wira.

Untuk perbaikan delapan sekolah ini, pihaknya sudah mengusulkan ke PUPR. Ia berharap ada kepastian dari kementerian terkait untuk bisa segera ditangani. Sebab berdasarkan,  kesekapatan awal bahwa sekolah rusak berat tanggungan dari Kementerian PUPR. Sedangkan yang rusak sedang dan ringan ditangani Kemendikbud. Sekolah-sekolah yang rusak sedang dan ringan sudah ditangani tahun lalu.

Sebelumnya memang pemda menargetkan segera dibangun sekolah rusak tersebut, hanya saja kondisi APBD tidak mampu membiayai. “Tidak bisa ditangani lewat APBD, jadi harus melalui bantuan pusat,” katanya. Kalau mengandalkan APBD, harus menanggung biaya Rp12 miliar lebih. Kalau dituntaskan tahun ini pun sangat sulit, sehingga upayanya memaksimalkan bantuan dari Kementerian PUPR. Sejauh ini aku dia, kepastian anggaran pembangunan sekolah rusak ini belum ada kepastian. (her)