Gedung DPRD Mataram Optimis Bisa Dibangun Tahun 2022

Inilah Kantor DPRD Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Gedung wakil rakyat ini dinilai sudah tidak representatif, sehingga akan dibangun gedung rapat paripurna yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Setelah sebelumnya tertunda, kalangan anggota DPRD Kota Mataram berharap gedung paripurna bisa dibangun. Anggaran diupayakan bersumber dari pemerintah pusat. Komunikasi dan dikoordinasi mulai dijajaki dengan kementerian, sehingga ditargetkan bisa dikerjakan tahun 2022 mendatang.

Rencana pembangunan gedung paripurna dewan di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela bersamaan dengan skema pembangunan dua mega proyek lainnya. Yakni, pembangunan Kantor Walikota diprediksi membutuhkan anggaran Rp173 miliar dan pembangunan perluasan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram senilai Rp118 miliar.

Iklan

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menyampaikan, pembangunan gedung paripurna dewan harus melihat kondisi pendapatan asli daerah (PAD) serta sumber pendapatan lainnya. Setelah kondisi fisikal daerah normal dimungkinkan ada keleluasaan untuk mengelola anggaran. Dari sisa penggunaan anggaran itu, baru dimanfaatkan untuk membangunan kebutuhan dewan. “Iya, kita lihat kondisi kas daerah. Kalau memungkinkan ada sisa anggaran kita bangun,” kata Didi dikonfirmasi Kamis, 10 Juni 2021.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pemanfaatan gedung paripurna difungsikan untuk rakyat. Artinya, 75 persen bisa dinikmati masyarakat secara luas dan 25 persen untuk menunjang kerja para wakil rakyat. Konsep gedung paripurna dapat difungsikan tempat diskusi, pelaksanaan event, hajatan, tempat olahraga dan lain sebagainya. “Sekarang ini ruang digunakan sangat kecil. Ini gedung rakyat. Silakan dimanfaatkan untuk rakyat,” pungkasnya.

Didi mengaku, pengalaman memimpin organisasi masyarakat maupun cabang olahraga banyak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Keterbatasan dimiliki masyarakat tentunya menjadi pertimbangan. Karena itu, pihaknya ingin menyiapkan sarana – prasarana yang bisa dimanfaatkan secara gratis. “Fasilitas itu akan kita berikan gratis,” ucapnya.

Kebutuhan anggaran membangun gedung paripurna sekitar Rp40 miliar. Pihaknya berusaha mencari sumber anggaran dari pemerintah pusat. Lobi dan komunikasi mulai digencarkan ke kementerian maupun lembaga pemerintahan. “Iya, tergantung approve kita saja,” demikian kata dia. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional