Gedung DPRD Dinilai Tak Lagi Representatif

Pengendara melintas di depan gedung kantor DPRD Kota Mataram di Jalan Dr. Soedjono, Minggu (21/11). Kantor wakil rakyat ini dinilai tidak representatif karena sudah mampu menampung 40 anggota dewan dan tamu saat rapat maupun agenda paripurna. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram dinilai tidak representatif lagi. Ruang paripurna tak mampu menampung para anggota dewan dan tamu undangan. Rencana pembangunan tergantung kondisi finansial daerah.

Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Lalu Aria Dharma menjelaskan, gedung kantor DPRD dulunya didesain untuk 30 anggota dewan. Saat ini, jumlah wakil rakyat 40 orang, sehingga tidak representatif terutama ruang paripurna. Ruang ini tidak cukup menampung tamu dari legislatif maupun stakeholder lainnya. “Kalau Dewan sih sudah bagus. Tetapi tamu dari luar ini sudah tidak cukup,” kata Aria dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Paling terasa sebut Aria, adalah ruang rapat pleno yang menghadirkan 40 anggota dewan dan mengundang eksekutif. Landscapenya yang dibentuk secara khusus bukan diperuntukkan untuk rapat kerja. Aria menegaskan, pihaknya membutuhkan ruangan yang representatif karena dikhawatirkan pertumbuhan penduduk Kota Mataram terus bertambah, maka berimplikasi terhadap jumlah kursi di parlemen. Apabila kedepan jumlah wakil rakyat 45 orang, praktis unsur pimpinan menjadi empat orang. “Kalau ada tambahan dari unsur pimpinan sudah tidak ada ruangan lagi,” ujarnya.

Aria mengatakan, banyak hal sebenarnya yang perlu dibenahi. Tetapi dengan konsep bangunan ke atas jika dikembangkan akan mengubah struktur dan merusak estetika. Tetapi secara teknis diserahkan sepenuhnya ke organisasi perangkat daerah. Karena, desain atau perencanaan gedung dewan telah lama rampung. “Saya tidak dalam kapasitas mengatakan perencanaan itu mati suri. Kapan eksekusi tergantung kebijakan,” tandasnya.

Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 dipastikan tidak ada anggaran untuk pembangunan gedung dewan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Pemkot Mataram sembari mempertimbangkan kondisi anggaran daerah. “Anggarannya memang cukup besar. Secara teknis saya tidak paham. Tetapi kita serahkan saja sepenuhnya ke pemerintah daerah, karena ini tergantung kondisi anggaran,” demikian kata Aria. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional