Gedor Kantor Bupati, Warga Orong Telu Tuntut Perbaikan Jembatan

Warga Kecamatan Orong Telu saat menggelar aksi demo di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis,  10 Januari 2019. Mereka menuntut percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan mereka. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Puluhan warga asal Kecamatan Orong Telu melakukan aksi demo, pada Kamis,  10 Januari 2019. Mereka menuntut Bupati Sumbawa melakukan percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan setempat. Terutama, perbaikan dua jembatan yakni Brang Punik dan Tempoak Renok yang kini kondisinya rusak berat.

Para massa aksi ini memulai aksinya dari Jam Gadang menuju Kantor Bupati Sumbawa. Setibanya di Kantor Bupati, massa sempat bersitegang dengan anggota Satpol PP, lantaran tidak segera diizinkan bertemu dengan Bupati. Massa kemudian diterima Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi mewakili Bupati yang sedang berada di Jakarta.

Iklan

Koordinator Aksi, Rick, di hadapan Sekda menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya meminta Pemda  segera melakukan perbaikan terhadap jembatan Brang Punik dan Tempoak Renok. Serta satu titik tanjakan menuju Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, yakni Tanjakan Sangerepek.  Kemudian melanjutkan hotmix di Kecamatan Orong Telu sesuai janji kampanye Husni-Mo. Termasuk  merubah rute jalan menuju Kecamatan Batu Lanteh. Dari rute Pelita-Batu Rotok, menjadi Pelita-Mungkin-Batu Rotok. Sehingga Desa Mungkin yang merupakan bagian dari Kecamatan Orong Telu terdampak perbaikan jalan lingkar selatan.

Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi yang menanggapi hal tersebut menyampaikan, untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik di wilayah setempat, tentunya dilakukan secara bertahap. Dimana tidak lagi membangun jembatan limpas tetapi jembatan konvensional. Hanya saja hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan proses. “Jangan lagi kita bangun Jembatan Limpas, harus jembatan konvensional. Karena pasti akan rusak diterjang banjir. Memang ini tidak mudah, tapi wajib hukumnya untuk kita niatkan,” terangnya.

Dijelaskannya, saat ini APBD sudah diketok, sehingga ada peluang di APBD Perubahan untuk merencanakannya satu persatu. Yang paling penting saat ini, bagaimana supaya jembatan tersebut dapat dilalui oleh masyarakat. Pihaknya pun sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar memperhatikan kondisi jembatan di wilayah setempat. “Saya sudah minta Dinas PU untuk memperhatikan ini. Rupanya mereka sudah menyikapi dengan turun mengecek kondisi lapangan. Minimal penanganan sementara, walaupun belum tuntas,” tukas Sekda.

Sedangkan terkait perubahan rute jalan, diakui Sekda, perlu dilakukan survey terlebih dahulu. Mengingat jika masuk dalam kawasan hutan lindung, perlu dipetakan kendala serta kemudahannya.

Mendengarkan penjelasan Sekda, massa aksi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Di kantor setempat, massa diterima Ketua Komisi I, Syamsul Fikri yang didampingi anggota Komisi IV H. Zulkarnaen. Mengingat anggota dan ketua Komisi teknis tidak berada di tempat. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Iksan Imanuddin.

Kepada massa aksi, Iksan mengakui pihaknya sudah mengecek kondisi  di lapangan, dan hitungan teknisnya sudah disiapkan. Jika kedua jembatan tersebut ditingkatkan menjadi konvensional, maka anggaran yang dibutuhkan, masing-masing untuk jembatan Brang punik membutuhkan anggaran Rp2,62 miliar. Sedangkan untuk jembatan Tempoak Renok membutuhkan anggaran Rp4,1 miliar. Sedangkan anggaran untuk penanganan sementara, yakni dengan membuat beronjong, anggaran untuk Jembatan Brang Punik Rp44.216.000, Tempoak Renok Rp93.180.000.“Kami pastikan, minggu depan kedua jembatan tersebut sudah dikerjakan,” pungkasnya. (ind)