Pelanggaran Jalur Pendakian Rinjani Bisa Merugikan

Camping Area atau kawasan perkemahan di Pelawangan jalur pintu masuk Senaru, Lombok Utara. Kawasan ini dibuka kembali setelah ditutup akibat kebakaran vegetasi beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pelaku Industri pariwisata menuntut ketegasan terkait pelanggaran jalur pendakian yang diduga masih terjadi di Gunung Rinjani. Pasalnya, pelanggaran tersebut disebut susah dipertanggungjawabkan dan cenderung merugikan banyak pihak, terutama untuk pariwisata yang sedang berusaha pulih setelah dilanda berbagai bencana seperti gempa dan kebakaran hutan.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH., menerangkan bahwa pelanggaran jalur pendakian yang marak terjadi utamanya bukan terkait risiko pribadi dari pelanggar sendiri. Namun terutama terkait risiko publik yang mungkin timbul.

“Justru yang (pelanggaran) begini-begini ini pasti terganggu. Tidak boleh ada yang seperti itu,” tegas Ainuddin ketika dihubungi Suara NTB, Rabu, 13 November 2019. “Kalau misalnya ada, siapa yang akan bertanggungjawab? Semuanya akan rugi. Masyarakat rugi, pelaku wisata rugi, pelaku usaha rugi, pemerintah juga rugi,” sambugnya.

Ainuddin menerangkan bahwa pihaknya menaruh kepercayaan besar terhadap pihak pemerintah, dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan stakeholder terkait yang selalu menjamin keselamatan pendaki dan wisatawan secara umum. Hal itu termasuk pembukaan jalur pendakian yang selalu melewati proses survei dan evaluasi kelayakan.

Walaupun begitu, sebagai pelaku industri parwisiata Ainuddin mengharapkan bahwa risiko publik yang mungkin timbul dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi agar dapat diminimalisir. Hal itu diakui sebagai tugas yang cukup berat bagi pihak terkait, karena berhadapan dengan pola pikir beberapa masyarakat yang disebut masih mementingkan ego pribadi tanpa memikirkan risiko publik.

“Nanti satu dua orang (yang melanggar), kalau dia terjadi kecelakaan, diamankan selesai. Tapi dampaknya secara keseluruhan (seperti) wisatawan tidak berani masuk lagi, tidak percaya sama kita (pelaku pariwisata, Red), kan itu masalahnya tidak dipikirkan,” ujar pengacara tersebut.

Menurut Ainuddin, pada kasus semacam inilah pemerintah seharusnya benar-benar menerapkan konsep sapta pesona, khususnya dalam rangka sosialisasi. “Jangan mereka (masyarakat, Red) dilarang tapi mereka tidak tahu alasannya. Harus ada sosialisasi, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu, tapi kepentingan bersama,” ujarnya.

Sebelumnya pihak BTNGR mengatensi pelanggaran batas jalur pendakian ke Gunung Rinjani yang diduga dilakukan oleh beberapa pendaki. Di mana beberapa pendaki diduga berusaha mendaki sampai ke puncak gunung, padahal izin hanya diberikan sampai di daerah Pelawangan atau bibir kawah Gunung Rinjani.

“Yang mengkhawatirkan jalurnya (menuju puncak) itu sempit dan berbahaya,” ujar Kepala Tanan Nasional Gunung Rinjani, Dedy Asriady kepada Suara NTB, Selasa (12/11). BTNGR menyampaikan atensi tersebut setelah mendapati beberapa unggahan aktivitas pendakian yang menyalahi jalur di media sosial. Salah satunya seperti yang ada di akun Instagram milik Toni Zainuddin yang mengunggah pendakian menuju puncak selatan Gunung Rinjani.

Diterangkan Dedy, jalur menuju puncak selatan seperti yang disebutkan dalam unggahan Toni Zainuddin tersebut bukanlah jalur resmi, di mana untuk jalur selatan (Timbanuh) hanya diberikan izin sampai pelawangan saja.

“Kalau ada kejadian (yang tidak diinginkan) kita pasti ikut dimintai pertanggungjawaban,” tegas Dedy. BTNGR sendiri disebut telah memasang beberapa rambu-rambu sebagai bentuk imbauan. Selain itu, di pintu masuk pendakian pihak BTNGR juga menyampaikan larangan-larangan yang harus dipatuhi pendaki sebagai bentuk antisipasi. (bay)