Pemerintah akan Bangun Guest House dan Homestay Tahun Depan

I Gusti Bagus Sugiharta (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mendukung pengembangan sektor pariwisata di NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB menyusun program pembangunan guest house di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2020 mendatang. Hal itu untuk mengimbangi potensi pariwisata yang menjanjikan meningkatnya tingkat kunjungan dan kebutuhan tempat menginap.

“Di Kementerian PUPR sekarang punya program di 2020 ke depan dan seterusnya. Sekarang masih disusun regulasinya untuk salah satunya (pembangunan) guest house,” ujar Kepala Disperkim NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, Senin, 14 Oktober 2019.

Saat ini, ujarnya,  Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten diminta menyiapkan lahan di lokasi-lokasi wisata strategis.  Sampai saat ini ada tiga lokasi yang telah ditunjuk, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan Tiga Gili, dan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) atau lebih tempatnya pintu masuk Sembalun dan Senaru.

Diterangkan Sugihartha guest house yang dibangun nantinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten masing-masing. Program itu lebih difokuskan ke desa-desa wisata yang tengah disiapkan Pemprov NTB saat ini. “Guest house ini nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah, makanya Pemda harus menyiapkan lahannya,” ujarnya.

Baca juga:  Lima Program Strategis NTB Ditetapkan Jadi Program Nasional

Selain guest house, Disperkim juga tengah mengerjakan pengembangan rumah warga menjadi homestay. Untuk tahun 2019, dipersiapkan tiga unit homestay yang menjadi percontohan di wilayah Lombok Tengah. Untuk

tahun 2020 sendiri dicanangkan penambahan 20 unit homestay.

Nantinya, rumah warga yang terpilih di sekitar kawasan wisata akan disulap menjadi homestay berstandar internasional. Untuk itu, masing-masing rumah akan diberikan dana hibah sejumlah Rp80 juta.

Proses pemilihan rumah sendiri menjadi wewenang dari Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antar lain rumah warga tersebut harus memiliki halaman, ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Selain itu, pemilik rumah juga dituntut memiliki pemahaman tentang pelayanan wisata yang akan difasilitasi oleh Dispar NTB. “Nanti masyarakat harus diajarkan kesiapannya sampai dengan kemandirian,” ujar Sugihartha.

Baca juga:  Kantor Walikota Mataram akan Dibangun Lima Lantai

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si., menerangkan pihaknya sedang melakukan cek lapangan. Sesuai arahan Wakil Gubernur NTB, Dispar NTB menyasar rumah-rumah warga di desa-desa nelayan sepanjang pesisir pantai.

“Seperti di desa nelayan di Tanjung Luar. Nah itu yang kita sasar. Paling tidak agar ada sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” ujarnya, Senin, 14 Oktober 2019 di Mataram.

Mekanisme penentunya adalah persetujuan warga dengan Dispar NTB untuk menjadikan rumahnya sebagai rumah singgah untuk wisatawan. Sedangkan dari segi kualitas bangunannya sendiri tidak terlalu menjadi pertimbangan. “Syarat utamanya dia mau buat agreement (persetujuan, red). Nanti (soal kondisi rumah) itu dia dibenahi oleh Perkim,” pungkas Faozal. (bay)