Pemkot Butuh Rp100 Miliar untuk Tangani Kawasan Kumuh

Kondisi rumah warga di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Mataram, Kamis, 13 Februari 2020. Akses masuk ke lingkungan ini sangat sempit, lingkungan yang kumuh dengan rumah warga yang padat. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengajukan proposal bantuan penanganan kawasan kumuh ke Kementerian PUPR pusat untuk tahun 2021. Pengajuan itu untuk menangani kawasan kumuh dan padat penduduk di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara.

Kepala Bappeda Kota Mataram, H Amiruddin mengatakan, secara khusus pengentasan kawasan kumuh dan padat penduduk di Lingkungan Karang Tapen seluas 3,4 hektar harus dilakukan. Mengingat, dari lima kota di Indonesia, kota Mataram jadi atensi Pusat terkait kondisi kawasan kumuh bagi sebuah ibukota Provinsi.

Menurutnya, Lingkungan Karang Tapen butuh penanganan khusus. Mengingat kepadatan penduduk di sana sudah mencapai ambang batas daerah hunian warga. Sebanyak 179 kepala keluarga (KK) dan 302 jiwa rencanya dibuatkan rumah susun vertikal.

“3,4 hektar lahan di sana itu yang mau direnovasi. Dua RT itu kita mau bikin lebih bagus. Karena jalan masuk lingkungan itu sangat sempit. Pada prinsipnya kan itu terintegrasi. Nanti semua warga di sana punya sanitasi dan septic tank di bawah tanah dengan kedalaman 1,4 meter dan jalan masuk kawasan juga akan diperlebar,” kata Amiruddin, Kamis, 13 Februari 2020.

Dari peninjauan ke lokasi, selama ini, jalan akses masuk di Lingkugan RT 4 dan 5 Karang Tepen sangat sempit. Menurut Amiruddin, saat gempa bumi tahun lalu, Pemkot Mataram kesulitan mengevakuasi warga. “Karaena jalan dan kawasan yang sempit di sana. Makanya DAK-nya kita ajukan. Lingkungan Karang Tapen memang masuk dalam daerah kawasan kepadatan tinggi,” paparnya.

“Nanti rencananya akan dibangun rumah susun vertikal dengan dua lantai. Besaran anggarannya mencapai Rp50-Rp100 miliar. Yang jelas, saya akan koordinasi dulu, OPD mana yang bakal menanganinya,” katanya. Ia menjelaskan, beberapa OPD juga bisa terlibat, baik Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Mataram.

Lanjut Amiruddin, Pemkot Mataram sudah meminta Bank Dunia untuk mendesain proyek pengentasan kawasan kumuh dan padat penduduk di Lingkungan Karang Tapen. Kata dia, desain yang dibuat Bank Dunia diikutsertakan dengan proposal yang dibuat Pemkot Mataram. Kedua dokumen itu, sudah dimasukkan ke Kementerian PUPR Pusat. “Kami segera masukkan dan ekspos nanti,” tukasnya.

“Nanti semua rumah di 179 KK itu akan dibongkar. Pada prinsipnya, kita lakukan konsolidasi dengan BPN kota Mataram untuk masalah sertifikat tanah warga. Nanti bangunannya oleh Disperkim kota Mataram. Pemkot intinya tidak mengeluarkan biaya sedikitpun,” jelasnya. Program ini kata Amiruddin, dikhususkan untuk 14 kabupaten/kota di Indonesia.

“Mendengar kondisi ini kan orang heran di Mataram kok ada seperti ini. Kita juga harapkan di Kelurahan Bintaro juga bisa mendapat bantuan pengentasan kawasan kumuh,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Cilinaya, I Gusti Agung Nugrahini sudah meminta ke warganya untuk bisa memahami bantuan tersebut. Dari sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat kata dia, memang ada pro kontra di tengah masyarakat terkait bantuan pengentasan kawasan kumuh ini.

“Kita sudah turun bersama tim dari Jakarta beberapa waktu lalu. Saat sosialisasi itu memang ada yang menyatakan pro dan kontra. Dari luas lahan 3,4 hektar itu terdapat 85 jumlah rumah yang akan diperbaiki. Baik akses jalan dan sanitasinya,” pungkasnya.

Selama ini lanjut Nugrahini, pihaknya sudah mendata semua warga di RT 4 dan 5 Lingkungan Karang Tapen. Data itu penting dilakukan untuk menentukan kebutuhan bangunan rumah susun vertikal nanti. “Dari datanya, untuk satu rumah saja di Lingkungan Karang Tapen, bisa ditempati dua sampai tiga KK,” jelasnya.

Ditemui Suara NTB di rumahnya, warga RT 5 Lingkungan Karang Tapen Inak Mariah (65) sepakat adanya bantuan pengentasan kawasan kumuh dan kepadatan penduduk di lingkungannya. Sebab, kata Mariah, selama ini lokasi kawasan rumahnya dirasa sangat tidak layak karena sempit dan sesak oleh bangunan.

“Di rumah yang luasnya seperempat are ini saja kami tinggak 2 KK di satu rumah. Saya sih bersedia jika akan direnovasi agar lebih baik. Bagaimana pun bentuk rumahnya, saya sih setuju saja. Tujuannya kan untuk lebih bagus,” katanya kepada Suara NTB. (viq)