Beranda Headline WWF Minta tidak Buru-buru Menolak atau Menerima Kereta Gantung

WWF Minta tidak Buru-buru Menolak atau Menerima Kereta Gantung

Ridha Hakim (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Publik terbelah dua dengan rencana  investasi kereta gantung Rinjani. Aktivis lingkungan pada World Wildlife Fund (WWF) NTB memahami bahwa di balik inovasi selalu ada pro dan kontra, apalagi jika berhubungan dengan alam. Situasi ini terjadi pada investasi Kereta Gantung Rinjani.

Guna menjawab penilaian positif dan negatif itu, Pemprov NTB, khususnya investor harus transparan dengan membuka lebih detail proposal yang diajukan untuk rencana investasi wisata tersebut.

Kaitan dengan itu, Direktur WWF NTB, Ridha Hakim mengaku belum bisa menyatakan sikap, karena belum melihat detail isi proposal investor. Masyarakat juga diminta tidak terburu buru menolak atau menerima karena masih ada proses panjang sebelum rencana investasi kereta sepanjang 10 kilometer itu disetujui.

Kereta gantung yang akan dibuat. (Suara NTB/Dinas LHK NTB)

Masih ada sederet izin yang harus dilalui investor asal Korea tersebut.

“Tapi ini baru izin prinsip untuk mereka melakukan kajian. Durasinya pun bisa sampai empat bulan, baru keluar izin-izin lainnya, seperti izin operasional, izin lingkungan, izin usaha, izin pembangunan. Jadi untuk dapat pembangunan kereta gantung prosesnya masih panjang,” kata Ridha Hakim kepada suarantb.com.

Baca juga:  Soal Kereta Gantung, Pakar Geologi Ingatkan Hal Ini

Ia minta semua pihak tidak terburu buru membuat kesimpulan.  Masih perlu kajian lebih lanjut. Pertama terkait penentuan jalur keretanya, karena yang baru diketahui sebatas titik awal dari Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, hingga ke sekitar Pelawangan bagian Barat.

Setelah penentuan titik kontur yang akan dipasang tiang pancang, masih ada proses lebih rumit lagi, yakni kaitan  dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Sehingga pertanyaan Ridha, apakah keseriusan investasi kereta gantung ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?

Ia sebagai bagian dari tim kajian RTRW di Provinsi NTB memastikan tidak pernah membahas rancangan apalagi rencana penggunaan kawasan hutan lindung di wilayah KPH Rinjani Barat.

Rinjani tidak sebatas ikon bagi masyarakat Lombok, khususnya NTB. Lebih dari itu sebagai kawasan penyangga ekologi. Untuk itu dalam pemanfaatannya tidak bisa dipisahkan antara taman nasional dengan hutan lindung, karena dua hal tersebut akan saling mempengaruhi.

Baca juga:  Jalur Kereta Gantung Tak Masuk Zona Konservasi

Sehingga jika ada pertanyaan kepadanya soal pilihan menolak atau menerima, harus diawali dengan  kajian ekologi. Selain soal itu, apapun yang berkaitan dengan Rinjani,  simpulnya mengarah pada nilai nilai dalam masyarakat seperti kultur masyarakat adat. Belum lagi membahas terkait dampak sosial dan ekonomi.

Karena itu, jika dihubungkan dengan dampak ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, harus dilakukan kajian detail proposal yang diajukan investor tersebut.

Belum lagi dari sisi geologi, karena riwayat kegempaan tercatat salah satu paling  terdampak adalah Rinjani. Struktur tanah yang longsor dan retak akibat gempa, harus jadi pertimbangan secara geologi.

“Konsen saya soal ini, kalau kemudian akan dikebut jelang MotoGP, harus hati hati, mulai dari proses pembahasan perizinan. Apalagi faktor ekologi dan sosial jadi pertimbangan utama. Ndak bisa kemudian buru buru. Ndak bisa kita andai andai ini bisa jadi dua sampai tiga bulan, harus proses panjang,” tegasnya.

Ada empat hal yang jadi rekomendasi WWF soal rencana kereta gantung tersebut. Pertama, perlunya dibuka informasi lengkap tentang rencana usulan investor dan Pemprov NTB agar diketahui masyarakat, jalur kereta hingga kontur hutan lindung yang dilewati.

Baca juga:  Semakin Serius, Investor Kereta Gantung Setor Uang Jaminan Rp5 Miliar

Kedua, perlu ada data kuat tentang ekologi, sosial dan budaya. Sebab melihat Rinjani tidak bisa hanya berdasarkan fungsi saja. “Rinjani harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem.

Tiga, dalam perjalanan rencana investasi ini, tahun 2017 lalu pernah ditolak. Belajar dari itu, maka pemerintah sebaiknya membuka dengan jelas dan transparan tentang agenda yang sama ini. “Termasuk hitung hitungan  manfaat ekonomi dan lingkungan serta sosialnya,” ujarnya menekankan.

Keempat, ketika berkaitan dengan perencanaan, maka perlu dikaji lagi, termasuk dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahura, RPHJP KPH Rinjani Barat, RPJM dan bahkan RTRW.

Sekali lagi, Ridha mendorong,  agar keputusan pembangunan Kereta Gantung harus dibuat berdasarkan kesepakatan banyak pihak, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan objek.

“Sebab menurut saya tidak mudah, karena harus melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, mulai dari pra feasibility study (FS), FS, Detail Engineering Design (DED) sampai Amdal,” pungkasnya. (ars)