Komoditi yang Menjanjikan dan Ditinggalkan

petani jagung (Suara NTB/dok)

Pengembangan jagung sebagai komoditi unggulan tidak jadi soal. Tapi masalah mulai timbul ketika pola tanamnya bar bar, menggerus kemiringan terlarang hingga hutan lindung. Nasib petani mulai di persimpangan. Harga yang menjanjikan, tapi mulai ditinggalkan setelah muncul respon buruk atas dampak bencana yang ditimbulkan.

Sari’i (55) menerobos kawasan terlarang di kawasan hutan lindung Ampang Riwo, Soromandi. Lahan yang sedang digarap itu disebutnya So Doronaru, Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Sar’i sadar, ia sedang menduduki So Doronaru yang masuk kawasan Hutan Lindung (HL) RTK 55. Artinya, setiap saat ia bisa diamankan petugas Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi. Pernah menjadi sasaran penertiban, namun karena tergiur dengan hasil jagung, ia masuk menggarap lahan untuk tanaman jagung di atas lahan seluas 75 are dari luasan 1 hektare. Belum lagi 25 are yang diserobot kembali setelah penutupan paksa beberapa tahun lalu.

Program jagung yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, tengah menjadi sorotan. Selain karena merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam, hasil panen komoditi unggulan tersebut rupanya tak selalu menguntungkan. Antara modal produksi dan hasil bersih yang diterima tidak terpaut jauh, hanya sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta. Bahkan sebagian dari petani justru mengalami kerugian.

Sari’i mengakui situasi ini. Dari luas lahan yang ditanami jagung tersebut, ia hanya mendapat hasil panen maksimal 3 ton. Jika diuangkan, harga per kilogram Rp3.000,  penghasilannya mencapai Rp9 juta. Menurutnya, tenaga dan biaya yang terbuang tidak sebanding dengan hasil diraih.

“Itu hasil kotor belum dipotong biaya yang ke luar. Untuk babat saja kita menghabiskan Rp1 juta, nanam sampai Rp3 juta dengan obat-obatannya. Belum lagi pupuk kemudian ongkos petik sampai penggilingan. Kalau kita mau hitung-hitungan seperti ini termasuk dengan pengeluaran sehari-hari, pasti ndak ada untungnya petani,” keluhnya.

Baca juga:  Dicari, Petani Milenial di NTB

Meski disadari keuntungan menanam jagung tak seberapa, ia memilih tetap bertahan karena tak ada pekerjaan lain. Apalagi  usianya yang sudah tidak memungkinkan lagi menjadi buruh bangunan.

Dimintai tanggapannya ketika dilakukan penutupan atas dasar merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam. Sar’i dengan tegas menolak. Ia menilai keputusan tersebut bukan solusi terbaik di tengah keterbatasan lapangan kerja saat ini. Meski begitu, ia menyambut positif seandainya diterapkan pola tumpang sari dengan penanaman pohon bernilai ekonomi, seperti misalnya nangka, kemiri dan sejenisnya.

Respon serupa juga disampaikan petani lain di So Madalibi, Kamrin (50). Dengan melihat hasil panen dari tahun ke tahun yang terus mengalami penurunan, ia menunggu alternatif lain dari pemangku kebijakan.

Untuk komoditas jangung saja dirasa tak ideal lagi, sebab pengalaman di tahun sebelumnya dari luasan 1 Hektare lebih lahan yang ditanami jagung, ia hanya mendapat hasil panen Rp6 juta. Sementara pengeluarannya cukup besar. “Kalau memang mau dikembalikan hutan ini dengan tanam buah dan di selanya tetap ada jagung, sangat kami dukung. Cuma harus dijaga karena musuhnya nanti pasti ternak warga yang dilepas liar,” pungkasnya.

Dibabat Demi Jagung

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Donggo Masa Toffo Rompo mencatat sekitar 5.500 hektar hutan di wilayah Kecamatan Parado, Monta dan sebagian Langgudu Kabupaten Bima hingga kini kondisinya sangat kritis. Sebagian besar hutan itu sudah dialihfungsikan untuk tanaman Jagung.

“Ada sekitar 5.500 hektar hutan sudah kritis  yang dijadikan lahan untuk tanam jagung,” kata Kepala KPH Donggo Masa Toffo Rompo, Syaifullah S.Hut M.Si.

Wilayah tanggungjawab KPH Donggo Masa Toffo Rompo jangkauannya cukup luas. Pengawasan sebagian hutan di Dompu  antara lain Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u dengan 20 Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sementara di Kabupaten Bima, tersebar di Kecamatan Madapangga, Woha, Monta, Bolo, Parado, Langgudu dan Monta, yang tercatat sekitar 40 Desa.

Baca juga:  Petani Dompu Kewalahan Atasi Ulat Grayak

“Jadi ada sekitar 66 desa di Kabupaten Dompu dan Bima yang kita awasi,” ujarnya. Sementara luas hutan yang diawasi kurang lebih sekitar 9. 600 hektar. Jumlah tersebut kata dia, juga termasuk lahan atau area hutan konsesi dua perusahanaan, yakni PT. Konesia dan PT. STM.
“Untuk konsesi Konesia ada sekitar 30-an hektar. Sementara konsesi STM ada 15.000 hektar. Sisa dari ini wilayah pengawasan KPH,” katanya.

Dalam mengawasi hutan tersebut, pihaknya rutin menggelar operasi dan patroli gabungan. Namun di lapangan seringkali dihadapkan dengan reaksi warga, seperti melakukan penghadapangan dan pengancaman.
“Selain pengalihan lahan tanam jagung. Motif pengrusakan juga masifnya illegal logging,” pungkasnya.

Bima Tinggalkan Jagung

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah pernah memuji kebijakan Bupati Bima Hj. Dinda Damayanti Putri yang menetapkan daerah itu zero Jagung. Pemerintah Kabupaten Bima terkesan mengeluarkan kebijakan yang relatif tidak populer, namun demi menyelamatkan lingkungan. Tahun 2020, sepeserpun tidak dialokasikan pada APBD untuk pengadaan bibit atau subsidi Jagung.  Alasannya jelas, menutup peluang alihfungsi hutan menjadi ladang Jagung.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK. M.Si, alasannya, Jagung berimplikasi pada kerusakan lahan dan hutan. “Untuk 2020 anggaran untuk pengadaan bibit jagung di-nol-kan dalam APBD,” tegasnya. Menurutnya, program jagung selama ini menjadi pemicu gundulnya  hutan di wilayah Kabupaten Bima. Demi menanam Jagung, masyarakat atau petani banyak membuka lahan baru dengan membakar bahkan merusak hutan.

“Makanya dengan kita tidak anggarkan lagi mudah-mudahan kerusakan hutan bisa dikendalikan,” katanya. Sebaliknya demi  mengembalikan kondisi hutan, pada APBD 2020 akan  dianggarkan tambahan untuk penghijauan. Selain itu, lanjut Taufik pihaknya juga telah membentuk tim yang bertugas mencabut izin SPPT lahan yang digunakan menanam jagung.

Baca juga:  Wabup Lotim Tekankan Pengelolaan SRG untuk Kesejahteraan Petani

Sekda menambahkan pada sejak Tahun 2016 lalu Pemerintah Kabupaten Bima telah menganggarkan sebesar Rp2 miliar untuk menjaga pohon dan patroli gabungan bersama TNI/Polri. Namun usaha tersebut tidak didukung masyarakat terutama petani jagung.

“Bibit pohon yang kita tanam dicabut oleh masyarakat untuk menanam Jagung. Petugas gabungan yang berpatroli juga kerap dihadang saat turun ke lapangan,” pungkasnya.

Sumbawa Perketat Bantuan

Topografi wilayah Sumbawa  bergelombang keras dengan kemiringan lereng sedang sampai curam. Jika dilakukan pemanfaatan lahan untuk tanaman semusim, tingkat sedimentasinya sangat tinggi. Seperti Jagung, tidak digunakan teknik konservasi seperti terasering.

 Sejumlah pihak di Sumbawa mendorong  Perda atau Perbup yang mengatur penanaman. Ketika lahan masyarakat yang tidak melakukan pola terasering, maka tidak berhak mendapatkan bantuan, baik pupuk bersubsidi ataupun bibit.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan,  Pemda Sumbawa memang menargetkan produksi jagung 1 juta ton. Namun penanaman jagung itu dilakukan di lahan yang kemiringannya paling tidak di bawah 15 persen. “Dulu kita meminta mereka tanam jagung, tetapi tidak di sembarang lokasi,” jelas Wabup.

Terhadap hal ini, pihaknya tetap melakukan antisipasi. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, namun pihaknya mencoba mengembalikan kembali fungsi hutan. “Inilah yang kita coba antisipasi. Memang ini jangka panjang. Rencana kita coba kembalikan fungsi hutan kembali. Tapi itu kan butuh waktu dan persiapan,” jelasnya.

Terkait kehutanan memang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi jika terjadi kerusakan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat Sumbawa.  Kedepan, pengawasan ini akan didorong untuk lebih giat. Bersama dengan Dinas LHK Provinsi, pihaknya akan terus menjalin kemitraan melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon di lahan yang sudah terbuka, sambil menyiapkan tambahan tanaman lainnya. (jun/uki/ind)