Beranda Headline 131 Ribu Hektare Hutan NTB Dirambah

131 Ribu Hektare Hutan NTB Dirambah

Luas lahan kritis di NTB, termasuk di antaranya dirambah untuk alih fungsi ladang Jagung. (sumber : dinas LHK NTB)

Mataram (Suara NTB) – Penanaman jagung yang begitu agresif membuat masyarakat sulit terkontrol. Luas kawasan yang sudah dirusak mencapai angka 131.990,87 hektare. Sebagian besar alihfungsi untuk Jagung.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, laju kerusakan hutan tahun 2018 itu terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kerusakan itu masuk pada wilayah kewenangan Balai Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH).

Dengan rincian, di Pulau Lombok  :

  1. Balai Tahura Nuraksa :
  • Unit KPH Tahura 303,13 Perambahan
  1. Balai Rinjani Barat Pelangan Tastura
  • Unit KPH Rinjani Barat 774,28      Perambahan
  • Unit KPH Pelangan 617,34   Perambahan
  • Unit KPH Tastura 676,20      Perambahan
  1. Balai Rinjani Timur
  • Unit KPH Rinjani Timur 046,63      Perambahan

Hasil identifikasi pihak Dinas LHK, perambahan di Pulau Lombok motifnya illegal logging dan pembukaan lahan baru. Namun untuk komoditi yang ditanam tidak ansih bibit Jagung.

Sementara di Pulau Sumbawa, perambahan dominan motif alihfungsi lahan jagung. Dengan rincian :

  1. Balai Sejorong Mataiang Brang Rea
  • Unit KPH Sejorong            676,22          Perambahan
  • Unit KPH Matayang 526,44         Perambahan
  • Unit KPH Brang Rea 030,83      Perambahan
  1. Balai Pucak Ngengas Batulanteh
  • Unit KPH Pucak Ngengas 427,10      Perambahan
  • Unit KPH Batulanteh 872,39      Perambahan
  1. Balai Ropang
  • Unit KPH Ropang            253,80       Perambahan
  1. Balai Orong Telu Brang Beh
  • Unit KPH Orong Telu 639,26      Perambahan
  • Unit KPH Brang Beh 594,95      Perambahan
  1. Balai Ampang Plampang
  • Unit KPH Ampang             991,53      Perambahan
  • Unit KPH Plampang 039,14      Perambahan
  1. Balai Ampang Riwo Soromandi
  • Unit KPH Ampang Riwo 591,47       Perambahan
  • Unit KPH Soromandi 804,07       Perambahan
  1. Balai Tambora
  • Unit KPH Tambora Utara 713,16       Perambahan
  • Unit KPH Tambora Selatan 8.771,61 Perambahan
  1. Balai Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada
  • Unit KPH Toffo Pajo 509,36      Perambahan
  • Unit KPH Madapangga Rompu 3.984,92 Perambahan
  • Unit KPH Waworada 947,49      Perambahan
  1. Balai Maria Donggomasa
  • Unit KPH Maria 360,59       Perambahan
  • Donggomasa            838,96    Perambahan

Dari data itu, total luas perambahan menapai 131.990,87  hektare. Data tersebut masih di luar enclave, kawasan konservasi, tubuh air.

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom menyebut, alihfungsi lahan itu terjadi pada hutan dengan status perhutanan sosial.  Bahkan diantaranya 90.000 hektar benar benar gundul. “Yang 90.000 hektar itu sekarang sudah kayak lapangan bola, gundul semua,” kata Madani.

Dari lahan yang sudah gundul itu, sebagian besar ada di Pulau Sumbawa dan beralih fungsi jadi lahan jagung. Masyarakat membabat hutan yang seharusnya bisa dikelola dengan beberapa skema kerjasama dengan pemerintah, namun dibabat untuk persiapan menanam jagung.

Meneruskan kebijakan Gubernur NTB untuk mengembalikan kawasan hutan, pihaknya memperketat izin Perhutanan Sosial. Kalau pun dikeluarkan izin,  diarahkan untuk menggarap lahan yang dirambah untuk Jagung.

Kelompok masyarakat yang jadi mantra diminta memilih tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai kondisi di lapangan.

 “Semua kebijakan perhutanan sosial sekarnag ini di area yang sudah dirambah. Kami tidak merekomendasikan pembukaan izin perhutanan sosial yang baru,” tegasnya.

Dalam mekanisme pengawasannya, akan dilakukan tim Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH) masing masing daerah. Regulasi akan berlaku di internal kelompok. “Nanti jika fungsi hutannya sudah kembali, kalau ada yang menebang, mereka akan disanksi sendiri oleh  anggota lainnya. Misalnya dikeluarkan dari keanggotaan,” jelasnya.

Dalam catatannya, dari 90.000 hektar kawasan perhutanan sosial yang rusak tersebut, baru 23.000 hektar yang sudah digarap bersama masyarakat. (ars)