Hutan Rusak, 40 Persen Bendungan Besar di NTB Alami Pendangkalan

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebutkan, sekitar 40 persen bendungan besar yang ada di NTB mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendungan tersebut akibat kerusakan hutan atau daerah hulu.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, kerusakan daerah hulu menyebabkan menyusutnya air bendungan ketika musim kemarau. Dan bendungan mengalami pendangkalan ketika musim hujan.

‘’Memang salah satu penyebabnya pendangkalan disebabkan oleh hulu yang banyak hutan gundul. Sehingga kalau hujan sekali saja, banyak menghasilkan sedimentasi di bendungan dan daerah irigasi,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 6 Desember 2019.

Ia menyebutkan, ada 11 bendungan besar yang ada di NTB saat ini. Diantaranya, Bendungan Batujai, Pengga, Pandanduri, Mamak, Tiu Kulit, Tanju, Mila, Batu Bulan, Pelaperado, dan lainnya. Untuk menyelamatkan bendungan-bendungan besar yang ada agar tetap berfungsi, menurut Azhar, perlu upaya penanganan yang komprehensif.

Bukan saja masalah bendungannya saja yang harus dibenahi. Tetapi hutan harus tetap dijaga dan dilestarikan. Pasalnya, kerusakan di daerah hulu menjadi ancaman infrastruktur bendungan dan daerah irigasi yang sudah terbangun.

‘’Bukan hanya bendungan, daerah irigasi kita juga mengalami pendangkalan. Itu yang menjadi pekerjaan berat bagi kita. Dan kita belum bisa mengangkat semua pendangkalan itu,’’ katanya.

Menurut Azhar, bendungan-bendungan yang berada di sekitar kawasan hutan pasti akan mengalami pendangkalan akibat kerusakan hutan. Bahkan, katanya, seperti Bendungan Batujai, Lombok Tengah yang jauh dari kawasan hutan juga mengalami pendangkalan akibat banyaknya sampah yang masuk.

‘’Dari 11 bendungan besar, paling 40 persen yang mengalami pendangkalan. Terutama daerah-daerah yang hutannya sudah rusak,’’ ungkapnya.

Memasuki musim hujan seperti ini, pihaknya mengaku khawatir pendangkalan bendungan akan semakin meningkat. Karena hujan yang menyebabkan banjir membawa semua material dari sungai. Dari sungai kemudian masuk ke bendungan.

“Maka akan menjadi dangkal bendungan kita. Keselamatan bendungan juga terganggu,’’ ucapnya.

Bukan saja infrastruktur sumber daya air yang terancam. Menurut Azhar, jalan dan jembatan juga banyak yang rusak akibat banjir bandang karena kerusakan hutan. Seperti di Pulau Sumbawa, banyak jembatan dan jalan yang rusak sejak satu sampai dua tahun lalu.

‘’Ke depan bagaimana kita membenahi kehutanan. Walaupun sekarang menjadi kewenangan provinsi, tetapi kabupaten/kota harus ikut juga. Karena yang lebih dekat daerah itu kabupaten/kota, membangun hutan supaya hijau bersama provinsi,’’ ajaknya.

Kondisi hutan di NTB sangat memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Di mana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Dari jumlah tersebut, seluas  96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan bola. Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya.

Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan terancam tak berfungsi.

Misalnya, Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memprediksi umur bendungan akan singkat. BWS memperkirakan bendungan tersebut hanya mampu beroperasi di bawah 10 tahun, karena kondisi hutan di daerah hulu yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi mengatakan pihaknya menjadi korban dari maraknya alih fungsi lahan hutan di NTB. Karena alih fungsi lahan di daerah hulu mengancam infrastruktur bendungan yang telah dibangun.

‘’Salah satu infrastruktur yang kita bangun, contohnya Bendungan Mila paling ekstrem. Kami perkirakan di bawah 10 tahun, Bendungan Mila sudah tidak berfungsi,’’ ujarnya, belum lama ini.

Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu diperkirakan hanya beroperasi di bawah 10 tahun. Karena sedimentasi di bendungan akibat rusaknya daerah hulu. Penyebabnya, karena lahan hutan di samping genangan sudah beralih fungsi. Bahkan sampai hulu, sudah tak ada lagi tutupan lahannya karena ditanami jagung semua.

Biaya untuk pembangunan Bendungan Tanju dan Mila hampir Rp1 triliun. Sangat disayangkan infrastruktur bendungan yang dibangun dengan dana triiunan tersebut umurnya akan singkat karena rusaknya daerah hulu. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.