Biang Kerok Kerusakan Hutan, Penerbitan SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut

Beginilah kondisi hutan di Pulau Sumbawa yang gundul dan harus segera dilakukan reboisasi. Bupati/walikota diminta mencabut penerbitan SPPT di kawasan hutan agar kerusakan hutan tidak semakin parah. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Maraknya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk lahan di dalam kawasan hutan disinyalir menjadi biang kerok terjadinya kerusakan hutan di NTB. Untuk itu, Gubernur NTB pada tanggal 12 Maret 2018 telah menyurati Bupati/Walikota yang ada kawasan hutan di daerahnya.

Dari sembilan Pemda Kabupaten/Kota yang ada kawasan hutan di daerahnya, baru Bupati Bima dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur NTB dengan nomor 522/480.1/XII/PHKSDAE-DISLHK/2018 tentang penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan. Sedangkan tujuh bupati/walikota, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima belum merespons surat gubernur tersebut.

“Kita berharap kepada Pemda kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan dan masih belum menindaklanjuti surat edaran gubernur terkait pencabutan dan penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan untuk bisa mengikuti jejak Bupati Bima dan Bupati KSB,” kata Kepala Dinas LHK NTB melalui Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 15 November 2019.

Ia menjelaskan salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap rusaknya hutan dan lingkungan NTB adalah terbitnya SPPT untuk masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Dokumen SPPT ini dijadikan alasan untuk melegalkan aktivitas ilegal, seperti perambahan liar, pembalakan liar, transaksi sewa menyewa kawasan, transaksi jual beli kawasan hutan secara ilegal, hingga sertifikasi kawasan hutan negara secara tidak sah.

Baca juga:  Warga Masih Duduki Hutan Lindung TNGR

Dalam upaya melindungi kawasan hutan untuk kepentingan yang lebih besar dan menghindari bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan, bupati/walikota sudah diminta untuk menghentikan penerbitan SPPT dan mencabut SPPT  yang sudah terbit di dalam kawasan hutan.

“Karena SPPT itu bisa menjadi modus operandi untuk memuluskan upaya-upaya perusakan hutan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat. SPPT ini untuk pajak bumi dan bangunan, sumber PAD bagi kabupaten/kota. Itu kecil nilainya dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat  penerbitan SPPT tersebut,” kata Mursal.

Dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ungkap Mursal, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi NTB pada waktu itu, Kajati mengatakan pihak yang menerbitkan SPPT di dalam kawasan hutan bisa dipidana dengan  tuduhan turut membantu pelaksanaan kejahatan perusakan hutan dan lingkungan. Bahkan, kejaksaan meminta supaya pihak-pihak yang menerbitkan SPPT di dalam kawasan hutan agar dilaporkan untuk diproses hukum. “Karena itu turut membantu dalam kejahatan tindak pidana kehutanan. Semua kabupaten/kota rata-rata ada SPPT di dalam kawasan hutan,” ungkap Mursal.

Ketika banyak SPPT di dalam kawasan hutan, maka itu akan dijadikan dalih oleh masyarakat untuk melakukan pembalakan dan perambahan liar. Padahal SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan.

Baca juga:  Bupati Sumbawa Dukung Gerakan Bersama Hijaukan NTB

“Tapi itu dijadikan dalih untuk melakukan illegal logging dan perambahan hutan. Maka kita bersurat ke bupati/walikota di NTB yang punya kawasan hutan untuk mencabut SPPT yang ada di dalam kawasan hutan. Dan menghentikan penerbitan SPPT untuk tanah-tanah yang ada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.

Meski demikian, ujarnya, lebih dari setahun surat edaran gubernur, baru dua bupati yang merespons, yakni Bupati Bima dan Bupati KSB. Di mana, Bupati Bima tersebut langsung merespons surat gubernur itu dengan meminta penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan oleh Bappenda. Kemudian diikuti oleh Bupati KSB melakukan hal serupa.

“Kabupaten/kota yang lain belum menindaklanjuti surat gubernur tersebut. Karena memang itu tambahan PAD bagi kabupaten/kota. Banyak sekali, marak SPPT di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Menurut Mursal, Kabupaten Bima dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di NTB dalam upaya mengembalikan kondisi hutan dengan menggalakkan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah kritis. Di mana, Bupati Bima sudah bersurat kepada seluruh camat dan kepala desa untuk kembali menghijaukan atau mereboisasi atau memulihkan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bima.

“Kemudian Bupati Bima juga membuat Perbup. Kemarin kami bahas bersama di provinsi. Karena Dinas LH meminta bantuan penyusunan Perbup. Dua kabupaten ini bisa menjadi contoh. Ini kapan kabupaten yang lain menindaklanjuti surat edaran gubernur,” katanya. (nas)