Gubernur Diminta Terjun Pimpin Pemberantasan “Illegal Logging”

Pemandangan memprihatinkan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sekitar kaki Gunung Tambora. Warga menebang dan membakar pohon untuk rencana penanaman Jagung. (Suara NTB/ars)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didesak turun tangan mengatasi perambahan hutan yang semakin menjadi. Sebab kerusakan hutan tidak hanya ulah mafia, juga masyarakat penggarap lahan. Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan illegal logging harus ditinjau kembali.

Desakan dari pegiat lingkungan bahwa Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati (SDAH), harus menjadi tanggungjawab bersama antara Pemprov NTB dengan kabupaten dan kota. Apalagi kondisi terkini, hutan NTB sudah pada titik nadir kritis, dampaknya pun sudah dirasakan masyarakat. Illegal logging di NTB oleh para cukong dan ekskutor semakin diperparah dengan pembalakan liar untuk perluasan lahan Jagung.

Menurut Direktur WWF NTB, M. Ridha Hakim, kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal pengelolaan hutan harus collective action dan political will untuk menjaga hutan NTB. Sehingga ukuran kinerja daerah, tidak hanya diukur dari pembangunan, juga keberhasilannya menjaga lingkungan hidup, hutan salah satu di dalamnya.

“Provinsi jelas nggak bisa sendirian mengatasi hal ini. Maka Gubernur NTB harus berdiri paling depan mangajak bupati dan walikota bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan rusaknya hutan ini,” tegas Ridha Hakim.

Gubernur harus berdiri paling depan dalam memimpin kerja-kerja serius dalam pelestarian hutan, termasuk salah satu melalui instrumen Satgas pemberantasan illegal logging yang setiap tahun SK diperpanjang.

“Banyak yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah. Karena mereka yang punya power,” tandasnya.

Menurutnya, Satgas itu harus dilihat kembali dari dua sisi pertanyaan. “Apakah sudah cukup efektif atau belum?. Apakah sudah cukup mendapat dukungan politik atau belum?, apakah sudah bekerja maksimal atau belum?. Apakah ukuran kinerjanya hanya bersifat administratif semata atau ada ukuran lain yang lebih kongkrit (penindakan)?,” tanyanya.

Dalam upaya pemberantasan illegal logging, ia melihat program kerja yang sering dicanangkan masih sebatas isu permukaan. Dalam arti, belum menjelaskan spesifik tentang hak dan kewajiban serta tata kelolah hutan atau lingkungan hidup secara profesional. Selain itu, lanjut Ridha Hakim, kebijakan pengelolaan hutan saat ini belum berpihak kepada daerah yang berkomitmen menjaga hutan dari eksploitasi, seperti illegal mining, illegal farming, illegal logging.

“Makanya tak heran jika daerah tampak tutup mata ketika hutan dirambah dan dirusak,” sorotnya.
Menurut dia, sudah sepantasnya Kabupaten di NTB yang memiliki kawasan hutan, harus bisa menawarkan solusi ekonomi. Selain itu usulan jalan keluar dalam bentuk skema insentif baru berupa transfer fiskal yang mempertimbangkan sumber daya hutan sebagai bagian dari kebutuhan fiscal.

Satu point lagi disampaikannya, pelestarian hutan di NTB bukanlah semata-mata tugas pemerintah, tetapi sangat diperlukan dukungan seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang bermukim di sekitar areal hutan. Diantaranya, dengan memaksimalkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dapat memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Hal ini akan sejalan dengan upaya konservasi sekaligus memberi peluang bagi peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah sendiri sudah mengakui kondisi hutan pada fase kritis. Ia mengungkapkan rasa prihatinnya itu dalam sebuah postingan di akun Instagram terverifikasi @zulkieflimansyah. Dalam postingan Selasa 4 November lalu itu, Gubernur mengunggah foto petani yang menanam di lereng gunung kawasan hutan. Pada slide lain, diunggah juga foto foto hutan yang terbakar.

Menurut Gubernur, pemandangan miris itu harus concern bersama. Kerusakan hutan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. “Mari sesama, kita saling mengingatkan akan bahaya penggundulan hutan ini,” tulisnya.

Terkait komitmen, pihaknya bersama TNI dan Polri akan segera menindak tegas para pelaku perambahan hutan.

Sementara berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, hutan semakin kritis akibat illegal logging dan pembalakan liar untuk pembukaan lahan baru. Jumlah kasus pembalakan liar yang ditangani sejak 2016 sampai pertengahan 2019 mencapai 71 kasus. Belum genap setahun, kasus bertambah mencapai 17 kejadian, lebih tinggi dibandingkan 2018 lalu. Dari jumlah kasus tersebut, 5 kasus sudah vonis pengadilan, 2 kasus dalam tahap penyidikan, 6 kasus dalam tahap penyelidikan/tersangka menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan 4 kasus masih belum cukup bukti. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.