Tangani Sampah di Kawasan Senggigi, Lobar Kekurangan Armada dan Petugas Kebersihan

Wisatawan asing ikut dalam sebuah komunitas membersihkan sampah plastik di Pantai Senggigi belum lama ini. (Suara NTB/her)

Advertisement

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) tak menampik pernyataan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait kawasan wisata Sengiggi yang kotor akibat sampah yang dibuang di jalan raya. Sampah-sampah ini disebabkan musim semi, sehingga banyak daun berguguran.

“Terkait kebersihan Senggigi, seperti apa disampaikan Bu Dirjen, kita tidak menampik. Kita tidak bisa memungkiri, memang betul kotor,” aku Kepala DLH Lobar, Budi Darmajaya, Senin,  7 Oktober 2019. Diperparah lagi, ujarnya, sejumlah oknum pengusaha di kawasan itu membuang sampah sembarangan.

Sementara kemampuan untuk mengangkut sampah sangat terbatas, sehingga masih ada sisa-sisa sampah yang belum diangkut. Untuk pengangkutan sampah ini, DLH mengalami kendala kekurangan kendaraan armada. Dari 18 unit kendaraan yang ada hanya 12 unit yang bisa dioperasikan sisanya enam unit kondisinya tak bisa dioperasikan.  Menurutnya, yang menjadi sorotan Dirjen ,yakni sampah yang ada di pinggir jalan raya dan tempat-tempat yang tak layak dibuang sampah alias TPS ilegal.

Sebelum mencuat kritikan Dirjen ini pihaknya sudah melakukan upaya-upaya penanganan sampah di kawasan Senggigi. Pihaknya bersama Kecamatan Batulayar, lima kepala desa dan lembaga-lembaga peduli kebersihan seperti Pokdarwis, LOC dan LCC serta masyarakat bergerak menangani sampah, baik di darat dan pantai. Pihaknya melakukan gotong royong di Senggigi, membersihkan sampah di Kali Kerandangan dan Kali Meninting. Dalam beberapa kegiatan ini dihadiri juga oleh DLH Provinsi. Menurut dia, kegiatan gotong-royong semacam ini tidak bisa dilaksanakan sekali-dua kali, namun terus menerus secara berkesinambungan.

Untuk penanganan sampah yang ada di jalan raya ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kecamatan dengan mengundang para kepala desa, lembaga dan pengusaha serta masyarakat. Terkait pelibatan pengusaha ini harus lebih ditingkatkan, karena mereka juga menyumbang sampah di kawasan wisata ini.

Menurut mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini, penanganan masalah sampah di kawasan Senggigi tidak bisa instan diselesaikan, namun bertahap. Sebab masalah sampah di kawasan ini kompleks dipicu sejumlah oknum pengusaha yang membuang sampah sembarangan dan di TPS ilegal. Pihaknya pun sudah menutup TPS ilegal ini, karena di samping tak ada izin DLH. Karena itulah, pihaknya mengimbau kepada pengusaha baik pengelola hotel, restoran agar berkoordinasi dengan DLH untuk membuang sampah langsung ke TPA regional.

Diakui ada beberapa kendala untuk penanganan sampah termasuk di kawasan Senggigi. Di antaranya armada angkutan sampah yang masih terbatas. Jumlah armada saat ini 18 unit, namun dari jumlah ini hanya 12 unit yang beroperasi, sedangkan sisanya rusak. “Armada angkutan sampah yang ada 18 unit, itupun tidak bisa dipakai semua karena 12 yang bisa dipakai sedangkan 6 unit rusak, kondisinya hidup segan mati tak mau,” aku Budi.

Namun demikian keterbatasan armada ini bukan alasan tak maksimal menangani sampah. Pihaknya tetap memaksimalkan armada yang ada dengan menambah intensitas pengangkutan. Untuk di Senggigi, pihaknya menyiapkan dua unit. (her)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.