Pembalakan Liar di NTB Meningkat Tajam

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mempertimbangkan moratorium penebangan kayu hutan di kawasan Geopark Tambora. Di sisi yang lain, kasus pembalakan liar sepanjang 2019 di daerah ini meningkat tajam.

Sampai pertengahan tahun 2019, kasus pembalakan liar (illegal logging) di NTB sudah mencapai 17 kasus. Sedangkan, sepanjang 2018 lalu, kasus pembalakan liar tercatat sebanyak 15 kasus yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB.

‘’Iya, sampai kemarin 17 kasus. Tahun lalu 15 kasus,’’ sebut Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis, 1 Agustus 2019 siang.

Peningkatan kasus pembalakan liar di NTB ini, kata Madani karena pengaruh gempa. Diduga kayu hasil pembalakan liar digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. Karena kebutuhan kayu untuk perbaikan dan  pembangunan hunian tetap (Huntap) korban gempa cukup banyak.

Kerusakan hutan yang semakin parah akibat pembalakan liar ini dapat dicegah. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang menyuplai kayu untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa dari luar daerah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.  Hampir 90 persen kayu untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB berasal dari luar daerah.

Baca juga:  200 Petugas Razia Perladangan Liar di Hutan TNGR

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, jumlah kasus pembalakan liar yang ditangani sejak 2016 sampai pertengahan 2019 ini sebanyak 71 kasus. Pada 2016 sebanyak 39 kasus, kemudian turun drastis menjadi 16 kasus pada 2017.

Kasus pembalakan liar kemudian mampu ditekan menjadi 15 kasus di tahun 2018. Pada 2019 ini, belum genap setahun kasus pembalakan liar sudah mencapai 17 kasus, lebih tinggi dibandingkan 2018 lalu.

Dari 17 kasus pembalakan liar tersebut, 5 kasus sudah vonis pengadilan, 2 kasus dalam tahap penyidikan, 6 kasus dalam tahap penyelidikan/tersangka menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan 4 kasus masih belum cukup bukti.

Sejak 2016-pertengahan 2019, sebanyak 50 kasus pembalakan liar di NTB sudah divonis pengadilan. Kemudian 8 kasus penyidikan, 6 kasus penyelidikan dan 7 kasus tidak cukup bukti. Proses penegakan hukum kasus pembalakan liar tersebut belum termasuk yang ditangani aparat kepolisian. Kasus-kasus pembalakan liar tersebut ditangani penyidik Dinas LHK NTB bersama penyidik Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK.

Baca juga:  200 Petugas Razia Perladangan Liar di Hutan TNGR

Sementara itu, terkait masukan agar pemerintah melakukan moratorium penebangan kayu di kawasan Geopark Tambora, Madani mengatakan hal itu akan dipertimbangkan. Namun, jika moratorium diterapkan maka masyarakat yang punya kayu kebun juga akan terkena.

‘’Kita pertimbangkan untuk perusahaan-perusahaan, bisa itu. Tapi kan nanti yang kena masyarakat juga,’’ katanya.

Kasus pembalakan liar yang terjadi di Hutan Tambora, kata Madani berada di hutan produksi yang dipegang izinnya oleh PT. AWB. Masyarakat melakukan pembalakan liar di kawasan hutan produksi milik PT. AWB. Seharusnya, kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini, pemegang izin dapat menangani masalah pembalakan liar yang berada di wilayah izinnya. Karena hal itu menjadi tanggung jawab mereka. (nas)