Geopark Tambora Terancam, Pemerintah Didesak Moratorium Penebangan Kayu

Kayu yang sudah dipotong dan siap diangkut pelaku illegal logging di kawasan Pekat, hutan Gunung Tambora Kabupaten Dompu. (Suara NTB/ist) 

Mataram (Suara NTB)Illegal logging yang masih terjadi di kawasan Gunung Tambora sangat memperihatinkan. Jika dibiarkan, perlahan akan menghancurkan kawasan hutan pada gunung setinggi 2.850 mdpl itu. Kekhawatiran lain, Tambora yang dipersiapkan sebagai kawasan Global Geopark oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bisa terancam.

Terungkapnya kasus illegal logging di kawasan hutan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu itu bagi Direktur World Wildlife Fund (WWF) NTB, Ridha Hakim sangat memprihatinkan, saat Tambora telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional menuju Global Geopark.

Terlepas dari status itu, pembalakan liar yang terus menerus terjadi di kawasan itu, umumnya hutan di NTB menurutnya harus segera disikapi dengan tindak lanjut dan langkah kongkrit,  tegas, terukur. Salah satu langkah itu, hentikan sementara izin penebangan kayu.

‘’Saya berharap Gubernur NTB berani menetapkan Moratorium Logging di NTB ini. Namun tentu harus diawali dengan kajian yang komprehensif.  Memang, agak susah membayangkan illegal logging berkurang tanpa ada upaya konstruktif yang kuat. Acuan Undang Undang sudah sangat kuat dan ada untuk itu,’’ tegasnya, Rabu, 31 Juli 2019.

Banyak contoh sukses moratorium logging di daerah lain, asal pengawasan dan pengawalan diperkuat. Diawali dengan kajian yang komprehensif sebelum moratorium tersebut diterapkan.

Pemerintah pusat harus ikut mendukung, sebab bukan semata jadi urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

‘’Yang paling utama, kalau moratorium itu dijalankan, maka alternatif livelihood atau aktivitas ekonomi masyarakat apa yang harus disiapkan. Berapa lama moratorium akan dijalankan, siapa saja yang berkewajiban untuk terlibat,’’ paparnya.

Pemerintah menurutnya punya kewenangan dalam penguasaan hutan, sesuai pasal 4 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

Bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana ayat  1, memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

‘’Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki pemerintah seharusnya lebih tegas dalam pengambil kebijakan dalam rangka menghentikan illegal logging dan melakukan Moratorium Logging,’’ tegasnya.

Dalam arti  moratorium logging sebagai penghentian sementara seluruh penebangan hutan di NTB. Ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah NTB dalam meletakkan pondasi pengelolaan hutan yang lestari.

‘’Dan saya kira ini sesuai dengan visi NTB Gemilang. Sebab, pengelolaan hutan yang lestari akan menjamin keberlanjutan ekonomi bagi rakyat NTB di masa depan. Di sini, kontribusi masyarakat NTB juga perlu kuat dalam mengurangi laju perubahan iklim global yang bermanfaat bagi masyarakat dunia, apalagi sudah jadi Geopark,’’ tandasnya.

Kemudian, setelah diterbitkan kebijakan moratorium, Pemprov NTB melalui Dinas LHK melaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Triple R, yaitu redesign untuk menata ulang hutan NTB, kemudian reforestrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan hutan NTB, terakhir   reduksi, yaitu menurunkan laju kerusakan hutan sebagai penunjang implementasi sektor kehutanan.

Ancaman Bagi Geopark   

Tambora masuk dalam kawasan Cagar Biosfer yang ditetapkan UNESCO di Paris, Rabu (19/6) lalu. Gunung yang masuk kawasan pengembangan Samota (Saleh, Moyo, Tambora) terus dilakukan pembenahan dan antisipasi dari aktivitas illegal logging. Penetapan Cagar Biosfer ini menjadi dasar kebijakan perlindungan ekosistem dan berbagai tipe ekosistem, seperti flora dan fauna di hutan pegunungan Gunung Api Tambora.

Menurut Kepala Balai Taman Nasional (TN) Gunung Tambora, Murlan Dameria Pane, penetapan sebagai Cagar Biosfer (CB) itu, dapat jadi rujukan peningkatan keamanan di kawasan bekerjasaam dengan Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB.

‘’Terkait dengan masih adanya aktivitas illegal logging, selain kami melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan kawasan sesuai dengan kewenangan BTN Tambora, kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengendaliannya. Misal KPH, direktorat PPH, Kepolisian serta instansi terkait di pemerintah daerah,’’ kata Murlan.

Langkah- langkah yang dilakukan itu, tetap pada koridor pengelolaan kawasan Taman Nasional, antara lain konservasi keanekaragaman hayati, pengamanan dan perlindungan kawasan, kemitraan, pemanfaataan wisata alam, edukasi. ‘’Selain itu, upaya edukasi usia dini terhadap pentingnya menjaga kelestarian TN Tambora juga kami laksanakan, khususnya di wilayah penyangga kawasan TN.’’

Cagar Biosfer dijelaskannya, merupakan suatu kawasan perlindungan ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh Program Man and Biosphere (MAB) UNESCO. Tujuannya, untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Cagar Biosfer sebagai konsep pengelolaan yang berskala landscape dan terpadu. (ars)