98.356 Jiwa di Kota Bima dan Sumbawa Terdampak Kekeringan

Ilustrasi Kekeringan (suarantb.com/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Sedikitnya 98.356 jiwa di Kota Bima dan Sumbawa Besar terdampak kekeringan. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB masih menunggu data lengkap dari kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten dan kota yang disurati BPBD NTB,  baru dua daerah itu yang sudah menyampaikan data. Rinciannya, kekeringan di Kota Bima  17. 597 jiwa dan 6.014 Kepala Keluarga (KK).  Sementara di Kabupaten Sumbawa, terdampak kekeringan lebih luas, mencapai 80.765 jiwa dari  7 kecamatan, 16 desa  dan 17.734 KK.

Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan  Geofisika (BMKG), BPBD pun mengeluarkan surat Nomor 360 tanggal 27 Mei lalu, meminta kepada BPBD Kabupaten/kota melakukan inventarisir titik titik kekeringan. Rinci sesuai jumlah KK dan jiwa untuk tingkat desa sampai kecamatan. Pihaknya juga meminta agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang status darurat kekeringan.

Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MM mengaku terus meminta respons dari BPBD tingkat daerah untuk melakukan inventaris data kekeringan. Hanya saja, belum sepenuhnya direspons.  ‘’Kita sudah bersurat bulan Mei ke mereka, sampai sekarang belum ada yang menyampaikan laporan data kekeringan,’’ kata Ahsanul Khalik, Jumat, 28 Juni 2019.

Informasi kekeringan sementara ini secara resmi diterimanya dari BPBD Kota Bima dan Sumbawa, selebihnya kabar dari media massa.  Selain dua daerah itu, sesuai pemberitaan media,  terdampak  kekeringan sudah  dialami Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Khalik memperkirakan,  surat  yang dilayangkannya belum direspons karena masing-masing daerah  dianggap mampu menangani sendiri dampak kekeringan. Jika pada akhirnya nanti ada permintaan bantuan ke pihaknya, maka akan ditindaklanjuti.

‘’Artinya untuk saat ini, kabupaten/kota masih bisa mengatasi persoalan di lapangan. Tentu kami akan menyesuaikan nanti sesuai tugas dan tanggung jawab provinsi,’’ kata Khalik.

Saat ini pihaknya melakukan persiapan penanganan, mulai dari  koordinasi dengan LSM, PDAM, Dinas PU, Distamben untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Sarana dan prasarana dipastikan sudah disiapkan, seperti tangki air, mesin pompa air, serta personel yang akan ditugaskan. ‘’Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah,’’ jelasnya. (ars)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.