NTB Belum Miliki Solusi Tepat Atasi Dampak Kekeringan

Ilustrasi kekeringan (Suara NTB/pexels)

Mataram (Suara NTB) – Setiap tahun, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota melakukan droping air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Sampai saat ini, Pemda belum memiliki solusi yang tepat untuk menangani dampak kekeringan di daerah ini.

‘’Bukan solusi yang tepat menyalurkan air bersih tiap tahun. Kita rencananya mendorong daerah membuat solusi permanen,’’ kata Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Menurutnya, Pemda perlu memikirkan solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda NTB setiap tahun. Solusi permanen mengatasi daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih dapat dilakukan dengan membuat jaringan perpipaan atau membuat sumur bor.

Menurut Wismaningsih, Lombok Timur telah mulai bekerjasama dengan Unicef untuk menangani persoalan ini.  Ia menyebutkan, sejak bulan Puasa lalu, Dinas Sosial NTB telah turun melakukan droping air bersih ke wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekeringan tiap tahun. Seperti Lombok Timur bagian selatan dan Lombok Tengah bagian selatan.

Tahun ini, daerah yang mengalami krisis air bersih diprediksi akan meluas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kata Wismaningsih, belum ada permintaan bantuan droping air bersih dari kabupaten/kota. Kemungkinan Pemda kabupaten/kota masih bisa menanganinya.

‘’Kita turun pantau, sudah tertangani di kabupaten masing-masing. Seperti Lombok Timur, bupatinya sudah turun langsung,’’ kata Wismaningsih.

Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan antisipasi bencana kekeringan di daerah ini. Berdasarkan data BPBD ada 300 lebih desa yang biasa masyarakatnya mengalami krisis air bersih. Jumlah  air bersih yang dibutuhkan masyarakat terdampak setiap tahunnya sekitar 35 juta liter.

Baca juga:  Puncak Kekeringan Ekstrem, BPBD Minim Anggaran dan Armada

‘’Kaitan dengan ini, peta wilayahnya kita sudah punya. Setiap tahun kita membutuhkan untuk daerah-daerah kekeringan 35 juta liter air bersih, itu sudah kita petakan,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH.

Khalik mengatakan sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik memformulasikan kebutuhan anggatan untuk menyiapkan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak. Baik anggaran yang bersumber dari dana tak terduga maupun dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kekeringan yang terjadi tahun ini dipekirakan akan meluas karena musim hujan yang kemarin agak lama. Namun itu masih perkiraan. Tetapi, kata mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini, beberapa daerah di NTB memang rawan kekeringan. “Kita harus antisipasi,” katanya.

Ditanya anggaran yang dibutuhkan untuk droping 35 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Khalik mengatakan dalam satu tangki mobil yang berisi 5.000 liter air bersih, biaya operasional kendaraan, pendistribusian termasuk biaya untuk petugas sekitar Rp300.000. Jika dikalikan dengan kebutuhan 35 juta liter, cukup besar juga anggaran yang dibutuhkan.

Droping air bersih merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan Pemda setiap tahun. Untuk upaya jangka panjang, kata Khalik, perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda. Daerah-daerah yang terkena kekeringan perlu dipetakan kondisinya. Apakah perlu dibangun sumur bor, jaringan perpipaan atau mengolah air laut menjadi air minum.

Baca juga:  Tangani Krisis Air, Hitung Kemampuan Daerah

Atau bisa saja Pemda membangun penampungan air bawah tanah di daerah-daerah selatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemda membangun penampungan kolam air yang dijamin kebersihannya. Masyarakat kemudian  menimba air di situ dan setiap minggu didistribusikan oleh BPBD.

Khalik menambahkan untuk droping air bersih, pihak swasta juga perlu dilibatkan. Seperti perbankan, BUMN/BUMD perlu didorong  memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan untuk menyediakan air bersih ke daerah-daerah yang selama ini di NTB mengalami kekeringan.

Pada 2018 lalu, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyaj 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan  di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998  jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189  jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)