Program Belum Maksimal, ‘’NTB Zero Waste’’ Dialokasikan Rp15 Miliar

Ilustrasi Penanganan Sampah di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Beberapa bulan sejak di-launching, program NTB Zero Waste belum digarap maksimal.  Padahal tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB bebas sampah ini.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si menepis  program NTB Zero Waste belum digarap maksimal. Program mewujudkan NTB bebas sampah 2023 tersebut terus berjalan.

‘’Bukan redup sesungguhnya. Kita tetap terus bergerak. Cuma kan kita ini dalam bergerak tak serta merta langsung on. Banyak hal atau kegiatan yang mungkin kita pertimbangkan ulang,’’ kata Syamsuddin dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin, 27 Mei 2019 siang.

Dijelaskan, Dinas LHK NTB melalui Pokja Satgas Penanganan Sampah terus bekerja membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kinerja Satgas, kata Syamsuddin dievaluasi tiap tiga bulan. Satgas Penanganan Sampah harus membuat laporan kinerja yang disampaikan ke Dinas LHK.

‘’Karena kalau tidak, kita akan evaluasi ulang. Tiap triwulan dievaluasi, harus menyampaikan laporan ke Dinas LHK. OPD mana yang dia bina. Satgas itu harus membuat matriks,’’ jelasnya.

Syamsuddin menyebutkan, total anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB tahun ini untu program NTB Zero Waste sebesar Rp15 miliar. Ia tak menyebutkan secara rinci untuk alokasi apa saja penggunaan anggaran sebesar itu. Namun Syamsuddin menyebutkan, anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah,  bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional. ‘’Yang paling besar untuk operasional TPA Regional,’’ ungkapnya.

Syamsuddin menjelaskan operasional di TPA Regional berjalan 24 jam. Untuk menimbun dan meratakan sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebun Kongok menggunakan exavator. Ia mengatakan, apabila operasional di TPA Kebun Kongok terganggu, maka sampah akan menumpuk dan risikonya cukup besar.

Ia menceritakan belum lama ini terjadi antrean kendaraan yang mengangkut sampah ke TPA Regional Kebun Kongok. Hal itu akibat rusaknya alat berat. Jika alat berat tetap rusak, ia menyebut risikonya akan cukup besar.

Baca juga:  Kemenko Maritim Soroti Persoalan Sampah

Terkait dengan progres pembentukan bank sampah di desa-desa, Syamsuddin mengatakan sedang dilakukan penyesuaian. Dengan adanya perubahan kebijakan, maka bank sampah akan diback up oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil).

Ia menjelaskan, Dinas LHK bukan lagi fokus ke desa untuk pembentukan bank sampah. Tetapi akan fokus mengintervensi bank sampah unit atau induk di setiap kabupaten/kota dan bank sampah regional. Nantinya akan dibentuk bank sampah regional Pulau Lombok dan Bank Sampah Regional Pulau Sumbawa. ‘’Kita memperkuat bank sampah induk dan bank sampah regional,’’ jelasnya.

Untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023, kata Syamsuddin, pihaknya menggandeng pihak ketiga sebagai mitra yakni  Bank Sampah NTB Sejahtera. Sebagai bank sampah yang sudah mandiri, Bank Sampah NTB Sejahtera diminta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bank-bank sampah yang ada di NTB.

Bank Sampah NTB Sejahtera diminta menjadi narasumber, memberikan informasi kinerjanya selama ini, termasuk mengenai mekanisme pasarnya. Semua bank sampah yang ada di NTB, akan berhubungan dengan Bank Sampah NTB Sejahtera. Nantinya, Bank Sampah NTB Sejahtera akan mengambil dan membayar sampah plastik yang sudah dipilah di masing-masing bank sampah.

Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah  provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023.

Terpisah, Direktur Bank Sampah NTB Sejahtera, Syawaludin mengatakan tugas pihaknya sebagai mitra Pemda adalah melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat khususnya bank sampah. Kemudian menyiapkan pabrik daur ulang sampah  di NTB.

Bank Sampah NTB Sejahtera akan membeli sampah daur ulang dari bank sampah-bank sampah yang ada di NTB dan komunitas yang melakukan pemilahan sampah. Ditanya mengenai redupnya gaung gerakan NTB Zero Waste, Syawal mengatakan persoalan sampah menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga:  Kemenko Maritim Soroti Persoalan Sampah

‘’Karena program sedang disesuaikan. Kami dulu diminta untuk membantu hal tersebut. Jadi mungkin karena kemarin sempat terjadi mutasi, pejabat lama yang mengurus itu.  Ada perpindahan pejabat sehingga dilakukan penyesuaian. Tapi Juni nanti, semua program yang tadinya sempat berjalan, akan disusun time schedule oleh Pemda,’’ ujarnya.

Syawal mengatakan, pembinaan terhadap 74 bank sampah yang disupport oleh Pemda tetap berjalan. Bank Sampah NTB Sejahtera tetap memberikan pelatihan dan pendampingan.

‘’Kalau kami diberikan jadwal untuk memberikan pelatihan dan pendampingan, sampai hari ini kami jalan. Baru kemarin kami sudah sampai ke Dompu. Di Lombok sudah sebagian besar kami memberikan pelatihan dan pendampingan bank sampah yang disupport oleh Pemda,’’ ungkapnya.

Syawal mengatakan, strategi pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen perlu peran aktif masyarakat. Strateginya melalui edukasi, usaha daur ulang, mengurangi sampah dari rumah tangga. Ia menjelaskan, penanganan sampah sebesar  70 persen melalui cara konvensional. Misalnya kumpul, angkut, buang. Namun ke depan arahnya industri pengolahan sampah.

‘’NTB menjadikan sampah menjadi masalah krusial terkait dengan pengembangan pariwisata dan lainnya.  Minimnya kemampuan anggaran saat ini tentu harus disiasati. Sampah bukan urusan pemerintah saja. TPA regional harus diback up penuh,’’ sarannya.

Investasi  ke depan seharusnya membangun kesadaran masyarakat. Yakni menyelesaikan masalah sampah dari rumah tangga.  Kemudian infrasruktur harus dibangun dan arus lebih bagus.

Ia menyebut biaya pelayanan sampah idealnya Rp150.000-25.000 per ton.  Sementara potensi sampah di NTB sebanyak  3.500 ton per hari. Jika dikalikan, maka biaya pelayanan sampah sekitar Rp6 miliar sehari apabila seluruh sampah NTB ditangani. ‘’Makanya ada program edukasi. Bank sampah sudah berdiri.  Kampanye edukasi terus dilakukan,’’ ujarnya. (nas)