WWF Desak Evaluasi Alihfungsi Hutan Jadi Lahan Jagung

Hamparan tanaman jagung di lahan So Tero Wo’o Kelurahan Lelamase Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima, akhir pekan kemarin. Pemerintah mendorong agar program penanaman jagung dievaluasi. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB)World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Regional Nusa Tenggara mendesak program penanaman jagung di NTB dievaluasi pemerintah. Jika hasilnya cenderung berdampak alihfungsi lahan dan berujung bencana, maka disarankan moratorium sampai ditemukan solusi pengganti komoditi jagung.

Koordinator WWF Region Nusa Tenggara, Ridha Hakim menegaskan, banjir yang melanda Kabupaten Dompu bisa jadi tolok ukur awal untuk melakukan evaluasi kebijakan penanaman jagung di seluruh daerah di NTB. Sebab ia menduga, ekspansi jagung sebagaimana kecurigaan banyak pihak, sudah merambah sampai hutan lindung.

‘’Hutan  sudah beralih fungsi jadi ladang jagung. Jika memang demikian, segera moratorium. Kenapa moratorium? Sebab kebijakan penanaman jagung juga berkaitan dengan perizinan,’’ kata Ridha Hakim kepada Suara NTB, Jumat, 5 April 2019.

Sampai sajauh ini, Ridha melihat sejumlah pihak hanya bisa menyoroti banjir dituding penyebabnya perluasan lahan jagung hingga menjangkau hutan. Dampaknya daerah tangkapan air berkurang. Air bah meluncur deras melalui sungai yang tidak mendukung debit air ke pemukiman warga.

Baca juga:  Menghijaukan Kembali NTB dari Sumbawa

Namun belum ada pihak yang menyampaikan argumentasi didukung data. ‘’Berapa luasan jagungnya? Berapa hutan tersisa, kan belum ada yang membuat riset. sehingga argumentasinya tidak pernah didukung data,’’ tandasnya.

Di sisi lain, Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin,membantah perluasan ladang jagung sebagai pemicu banjir, melainkan penyempitan sungai akibat pemukiman dan sedimentasi. Padahal, kata dia, sungai adalah bagian hilir dari hulu yang rusak.

Agar tidak adu argumen, Ridha Hakim mendorong Pemprov NTB melakukan evaluasi program penanaman jagung yang mengundang kontroversi setelah bencana banjir berturut turut.  Ada peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK) Provinsi NTB sebagai pengendali kewenangan masalah kehutanan, melibatkan bupati dan walikota yang masih memiliki kawasan hutan.

Baca juga:  Biang Kerok Kerusakan Hutan, Penerbitan SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut

Jika  tidak melakukan evaluasi, maka  arah kebijakan penanganan hutan tidak akan ada ujungnya. Semua pihak akan berkutat memabahas soal banjir dan pemicunya dan menjadi bahan perdebatan panjang.

‘’Yang harus dilakukan sekarang adalah evaluasi, apakah jagung ini  signifikan untuk peningkatan pendapatan daerah? Sejauhmana penanaman jagung berdampak pada lingkungan? Pemerintah evaluasi dulu itu, baru mengeluarkan kebijakan,’’ sarannya.

Catatannya saat ini, luas hutan tutupan di NTB 1.071.722, itu terus menyusut karena aktivitas perambahan yang agresif hampir di semua daerah. di Pulau Lombok, perkiraan hutan tutupan hanya 20 persen dari total 40 persen kawasan hutan tutupan. Sedangkan di Pulau Sumbawa, hanya tersisa 18 persen dari total hutan tutupan. Lebih khusus Kabupaten Dompu dengan luas wilayah 232.455 hektar, sisanya 51.482 hektar untuk kawasan hutan lindung, dari total 139.892 luas kawasan. (ars)