Di Pulau Sumbawa, 75 Persen Hutan Rusak

Tampak sejumlah warga menanam jagung di kawasan Hutan Lindung Lutuk Kuntung, Desa Ongko,  Kecamatan Empang, kabupaten Sumbawa. (Suara NTB/KPH Ampang Pelampang)

Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa bagian timur, Dompu dan Bima akan tetap menjadi langganan banjir tiap tahun. Pasalnya, 75 persen kawasan hutan yang rusak di NTB berada di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si  yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 4 April 2019 siang mengatakan banjir bandang yang kerap terjadi di wilayah Dompu, Bima maupun Sumbawa bagian timur akibat kondisi hutan yang memprihatinkan. Catatan Dinas LHK NTB, jumlah lahan kritis mencapai 280.941 hektare dan kawasan terbuka seluas 131.991 hektare.

Madani merincikan, sebaran lahan kritis dan lahan terbuka di kabupaten/kota, sebesar 75 persen berada di Pulau Sumbawa, sisanya di Pulau Lombok. Lahan kritis paling luas berada di Kabupaten Sumbawa seluas 31 persen, disusul Bima 25 persen, Dompu 17 persen. Sumbawa Barat 2 persen dan Kota Bima 1 persen. Sedangkan untuk Pulau Lombok, lahan kritis terbanyak di Lombok Barat 9 persen, Lombok Timur 7 persen, Lombok Tengah 5 persen, dan Lombok Utara 3 persen.

Dinas LHK juga telah memetakan daerah yang rawan banjir akibat penggundulan hutan di NTB. Untuk Pulau Lombok terdapat di DAS Kokok Nangka dan DAS Kokok Pasiran dengan daerah terdampak Desa Darakunci dan Belanting.

Baca juga:  Kota Mataram Masih Rawan Genangan

Di Kabupaten Sumbawa, DAS Sumbawa dan DAS Moyo dengan daerah terdampak Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hulu dan Moyo Hilir. Di Dompu, daerah yang rawan banjir terdapat di Mata, Cabang, Banggo, Kempo dan Kota Dompu. Sedangkan di Bima, daerah rawan banjir terdapat di Kota Bima, Talabiu, Tente dan Bolo.

Madani mengatakan bencana banjir di daerah-daerah tersebut tak dapat terelakkan. Karena kondisi hutan di daerah hulu memang sudah rusak parah. Ia mengatakan reboisasi terhadap lahan-lahan kritis sudah mulai dilakukan tetapi hasilnya akan dapat dirasakan 4-5 tahun mendatang.

‘’Kalau hasil nanam pohon masih menunggu waktu yang lama. Tapi ini sambil berjalan. Harus ada dibuat embung, dam pengendali, sumur resapan. Pelebaran sungai sambil melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul,’’ kata Madani.

Ia tak memungkiri penyebab banjir di Pulau Sumbawa akibat hutan yang dirambah untuk menanam jagung. Untuk itu, perluasan areal tanam jagung ke kawasan hutan harus dikendalikan.

‘’Jangan memperluas lagi merambah hutan untuk tanaman jagung. Karena hutan dirambah, air tak bisa tertahan,’’ katanya.

Baca juga:  Menghijaukan Kembali NTB dari Sumbawa

Untuk jangka pendek, mencegah banjir bandang menerjang permukiman warga, Madani mengatakan perlu dibuat embung retensi, dam pengendali banjir dan sumur resapan di bagian hulu. Selain itu, perlu juga dilakukan normalisasi sungai. Kemudian, sawah juga perlu dibuat terasering.

‘’Sudah rapat koordinasi dengan Bupati Dompu, untuk sama-sama tak ada perluasan ke kawasan hutan. Pak Bupati juga sudah berkomitmen sama-sama menanam kembali hutan yang gundul,’’ katanya.

Namun, kata Madani penanaman pohon tidak langsung dapat dilihat dampaknya dalam waktu dekat. Tetapi butuh waktu 4 – 5 tahun, baru kelihatan hasilnya. Sehingga daerah-daerah yang berada di kawasan rawan banjir yang daerah hulu sudah rusak, maka akan tetap menjadi daerah langganan banjir.

‘’Akan tetap menjadi langganan banjir, kalau tak dibangun dam pengendali dan pelebaran sungai, serta perbaikan saluran drainase,’’ terangnya.

Madani mengajak Pemda kabupaten/kota sama-sama menjaga hutan agar tetap lestari. Meskipun kewenangan sektor kehutanan berada di provinsi. Namun semua berkepentingan terhadap menjaga kelestarian lingkungan.

‘’Jangan lihat kewenangan. Kalau provinsi di Mataram, tidak akan merasakan dampaknya. Tapi kabupaten/kota,’’ tandasnya. (nas)