Warga Loteng Cepat Kaya karena Sampah

Mahmuddin Tura  - L. Moh. Amin - H. Amry Rakhman - Hermanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Asisten I Setda Lombok Tengah, Ir. H. L. Moh. Amin, MM menegaskan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menindaklanjuti surat Gubernur NTB terkait perlunya semua desa memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah. Pemkab Loteng juga telah membagi zona pengelolaan sampah mereka dalam empat zona. Salah satunya adalah zona kawasan wisata di Selong Belanak.

Di kawasan wisata, Amin menjelaskan ada problematika wisatawan lokal yang masih terbiasa membuang sampah sembarangan.’’Kalau (wisatawan) dari luar sudah agak rapi. Tinggal kita minta kemarin bagaimana masyarakat lokal juga jadi contoh yang baik. Itu kita minta lewat Perdes,’’ ujarnya. Terkait perubahan pola pikir dalam mengolah sampah, Amin mengutarakan sebuah fakta yang cukup menarik. Di mana, di Lombok Tengah, mereka yang memilih terjun di bisnis pengolahan sampah justru lebih cepat meraih kemakmuran.

‘’Ternyata yang bekerja mengolah sampah di Lombok Tengah itu jauh lebih cepat kaya dibandingkan orang lain. Di sebelah Pasar Renteng itu sebelah barat itu berderet OKB (Orang Kaya Baru)  karena sampah. Terutama yang banyak kaya itu dari sampah besi sama yang sekarang kardus itu,’’ ujarnya.

Amin mengemukakan, ada sejumlah isu yang harus dijawab bersama terkait tata kelola sampah. Pertama adalah terkait aturan main.’’“Terutama terkait dengan anggaran. Porsinya berapa, di tingkat apanya. Kalau kami di kabupaten kota kesulitan kami mendapatkan teknologi yang meyakinkan,” ujarnya.

Isu kedua adalah, membangun sinergi dengan daerah-daerah yang bertetangga. Misalnya, antara Lombok Tengah dengan Lombok Timur. ‘’Kami ingin ajak teman yang di perbatasan ini mari bersama-sama,’’ ujarnya. Isu berikutnya adalah menyangkut pembagian peran dalam penanganan sampah. Mulai dari desa, kabupaten, provinsi hingga pusat.

‘’Kalau ini memang kita satu hajat, satu hati, satu bahasa, mari kita bersama-sama. Konkretnya apa dan berapa alokasi anggaran masing-masing? Sehingga ada ruang yang menjadi kewajiban kita bersama,” sambungnya.

Isu keempat, adalah darimana memulainya perbaikan tata kelola sampah. Amin mengaku saat ini yang belum cukup banyak mengambil peran adalah dari kalangan perguruan tinggi. “Kita baru dengar di Universitas Teknologi Sumbawa. Terus kita punya perguruan tinggi di Mataram ini banyak sekali,’’ katanya.

Menurut Amin, akademisi di perguruan tinggi bisa menjadi elemen penting dalam memperkuat aspek teknologi pengelolaan sampah. Universitas-universitas di NTB, bisa berperan dalam pengembangan teknologi sehingga tidak perlu bergantung pada pihak luar. Ia mencontohkan, teknologi menggunakan urine sapi betina, yang hamil untuk mempercepat penghancuran sampah.’’Itu kami tampung dan kita fermentasi, ternyata jauh lebih cepat hancurnya. Ini kan butuh penelitian. Di sinilah peran perguruan tinggi kita,” tegasnya.

Isu kelima berkaitan dengan sarana prasarana. ‘’Kan kita secara geografis hampir homogen Lombok ini. Bedanya hanya di kawasan strategis. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini seperti apa apakah diserahkan ke Loteng semua. Atau siapa yang jadi imamnya di kawasan strategis itu dan di tempat lain siapa,” ujarnya sembari berharap, diskusi tersebut bisa melahirkan kesepakatan bersama yang kemudian dijalankan oleh pihaknya nanti.

Butuh Intervensi Provinsi

Pemkot Mataram telah lama memulai program bebas sampah. Perlu dukungan sarana dan prasarana untuk memuluskan program ini. Sayangnya, sejauh ini, belum ada keberpihakan anggaran untuk memperbaiki tata kelola sampah.

Baca juga:  Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan

 Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan, program Zero Waste, sebenarnya telah lama dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Program ini perlu dukungan, karena selama ini terkendala dengan sarana dan prasarana. Dia menyebutkan, dari 38 kendaraan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, untuk menangani sampah hanya 14 yang aktif meresidu sampah.

‘’Banyak hal yang perlu kami sampaikan ke Pemprov NTB, termasuk belum adanya keberpihakan anggaran,’’ kata Mahmuddin. Fokus penanganan sampah harus dititikberatkan dari hulu ke hilir, terutama dalam hal pemilihan sampah. Kelompok pengolahan sampah, ujar Mahmuddin, telah mengolah sampah menjadi kompos. Sayangnya, setelah memproduksi kompos, mereka kesulitan memasarkannya.

 Upaya lain misalnya, pemilihan sampah plastik oleh bank sampah. Bank sampah tidak punya modal memadai untuk membayar sampah yang disetor oleh masyarakat. ‘’Masyarakat harus terima tunai. Sementara bank sampah kewalahan permodalan, sehingga perlu supporting dana, ‘’ tandasnya.

Upaya lain terus dilakukan oleh Pemkot Mataram, agar bebas sampah. Yakni, mendorong TPA Kebon Kongok sebagai TPA regional. Mahmuddin memaklumi, TPA Kebon Kongok di masa transisi masih meminjam alat milik DLH Kota Mataram. Persoalan yang dihadapi justru masyarakat menutup tempat pembuangan sementara. Ini disebabkan oleh keterlambatan pengangkutan. Oleh karena itu, ia mengharapkan intervensi dari Pemprov NTB, terutama dari sisi kebijakan penganggaran. Jika dukungan anggaran mengalir ke kabupaten/kota, maka program NTB bebas sampah 2025 akan berhasil.

Terjunkan 965 Tenaga Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengemukakan, saat ini KSB hanya mampu mengelola 37 persen dari keseluruhan sampah yang diproduksi masyarakat setiap hari. Sebanyak 63 persen sisanya, masuk terbuang begitu saja. Hal ini, salah satunya dipicu oleh kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dalam tiga tahun terakhir, tata kelola sampah di KSB memang masih berjalan seperti biasa. Hal ini karena KSB memang baru memfokuskan pada program penuntasan BAB sembarangan yang kini sudah menuai sukses.

Setelah membereskan BABS, kini KSB beralih pada program lainnya, yang menjadi pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2019, kini KSB mencoba untuk memetakan secara total problem sanitasi masyarakat. ‘’Kalau hari ini kita bicara tentang tuntas sampah, pada pilar keempat STBM itu, inilah langkah percepatan di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujarnya.

Implementasi dari misi itu adalah ditandatanganinya Peraturan Bupati KSB pada 1 Maret. Sejak peraturan itu diterbitkan, pada 4 Maret 2019, KSB telah menerjunkan 965 tenaga petugas untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi lapangan pada kelima pilar STBM.

“Stop BAB, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair di rumah tangga. Hari ini, dalam perspektif pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, justru di stop BABS itu yang berat dan Sumbawa Barat sudah menuntaskan itu,” ujarnya.

Rencananya, akhir Maret mendatang pihaknya akan merumuskan hasil inventarisasi dan identifikasi itu. Rumusan ini akan melahirkan potret akar permasalahannya. ‘’Apakah faktor perilaku atau faktor lainnya,’’ ujar Amry. Sejak awal, KSB sudah menggunakan skema gotong royong karena sudah ada Perda khusus tentang gotong royong yang menjadi landasannya.

Baca juga:  Investasi Padat Karya, Percepat Penurunan Kemiskinan

‘’Saat ini kita juga didukung oleh dunia usaha. Harapannya di April 2019 kita sudah punya hasil analisis beserta perencanannya. Mana yang harus kita nanti perencanaan jangka pendek, di APBD Perubahan, mana yang harus kita tangani di 2020, dan seterusnya di 2021. Termasuk rencana siapa yang menjadi penanggung jawab dan siapa yang harus bekerja bersama itu,’’ ujarnya.

Amry menegaskan, membangun tata kelola persampahan yang baik, tidak saja melibatkan penguatan hubungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Tapi juga keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan elemen lainnya. ‘’Intinya adalah, ketika kebersamaan ini harus kita lakukan maka skema yang harus kita pikirkan adalah pendekatan bersama. Dalam bahasa kami di sana, gotong royong. Peran Pemprov di sisi apanya, kabupaten kota di sisi apanya, dunia usaha apa, masyarakat juga tidak bisa kita lepas begitu saja,” pungkasnya.

 Terbitkan Payung Hukum

Asisten II Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. Hermanto menegaskan, Pemerintah KLU sangat mendukung program Zero Waste dari Provinsi NTB. Untuk mendukung program ini, beberapa langkah sudah dilakukan oleh KLU. Salah satunya, terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) KLU tentang perizinan pengelolaan sampah.

Dengan munculnya Perbup ini, kini banyak bermunculan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola sampah. Nantinya, KSM akan menjadi cikal bakal bank sampah. Hermanto mengutarakan, beberapa tahun lalu ada kelompok pemerhati lingkungan di Gili Trawangan yang mengelola iuran pengelolaan sampah. Iuran dikumpulkan dari hotel-hotel yang telah sepakat menyisihkan dana untuk pengelolaan sampah.

‘’Tapi ini tidak ada payung hukum sehingga (kena) OTT oleh Polda. Sehingga pada waktu itu mangkrak pengelolaan sampah di Gili Trawangan,’’ tutur Hermanto. Ia berharap dengan adanya Perbup ini, yang diiringi dengan kemunculan KSM-KSM, pengelolaan sampah di KLU dan gili-gili bisa lebih maksimal. Langkah lain yang sudah dilakukan, adalah terbitnya Perbup KLU nomor 6 tahun 2019. Perbup ini mengatur pembentukan UPTD Persampahan. Dengan dibentuknya UPTD persampahan, diharapkan pengelolaan sampah di KLU bisa lebih maksimal.

Di tiga daerah wisata, di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air juga mulai dilakukan perbaikan tata kelola sampah. Di Trawangan, sampah dulunya dikelola di salah satu lahan milik pengelola hotel. Namun pada tahun 2018, Pemerintah KLU sudah membeli tanah seluas 60 are. Tanah itu digunakan untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun berkat dukungan Satker PLP Kementerian PUPR.

‘’Kami juga dibantu oleh kKementerian Kemaritiman, (berupa) incinerator. Alat pembakar sampah. Ini alatnya sudah ada di Gili Trawangan beberapa minggu yang lalu,’’ imbuhnya. Di Gili Meno, KLU juga menyiapkan tanah seluas 20 are dan 21 are di Gili Air. Khusus untuk Gili Air, pengelolaan sampah hingga kini masih mengandalkan sebuah kapal tongkang khusus yang menyeberangkannya ke daratan.

‘’Kalau yang di Meno dan Trawangan ini pengolahan sampahnya itu di pulau. Tapi di Gili Air, satu tongkang itu mondar-mandir ke Ombak Beleq.’’  Tahun ini, KLU juga bekerjasama dengan salah satu LSM dari Denmark, yang akan memberikan kajian rencana induk pengelolaan sampah. ‘’Sekarang sudah masuk laporan akhir. Mudah-mudahan dengan kajian ini pengelolaan sampah di Lombok Utara bisa lebih maksimal,’’ pungkasnya. (tim)