Wujudkan NTB “Zero Waste”, Ubah Cara Berpikir dan Bangkitkan Kesadaran

Madani Mukarom - H.Fauzan Khalid - H.Agus Talino - H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Mewujudkan NTB bebas sampah (zero waste) bukan suatu hal yang susah. Sepanjang mampu mengubah cara berpikir masyarakat dan pemangku kepentingan, mimpi menjadikan NTB sebagai provinsi yang bebas sampah tahun 2023 akan dapat diwujudkan.

DEMIKIAN disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan sejumlah narasumber lainnya dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB, Sabtu, 23 Maret 2019. Diskusi mengusung tema “Kerja Bersama untuk NTB Zero Waste” berlangsung di Ruang Redaksi Harian Suara NTB.

Selain gubernur, diskusi juga dihadiri  Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofian, SH.

Hadir juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB, Awanadi Aswinabawa, Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera, Syawaludin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si, Asisten II Setda Kota Mataram, Mahmuddin Tura, Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto, Asisten I Setda Lombok Tengah, Ir. H. L. Moh. Amin, MM. Asisten II KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan dan Staf Ahli Bupati Dompu Bidang Pembangunan dan Kesra, Ir. H. Rusdin. Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Mengawali diskusi, gubernur menegaskan bahwa diskursus tentang NTB Zero Waste tinggal dilaksanakan. Mewujudkan NTB bebas sampah merupakan sesuatu yang gampang diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya butuh waktu. ‘’Karena banyak juga kita lihat pimpinan daerah yang merokok sembarangan, itu masih (dianggap) hal yang biasa. Oleh karena itu, zero waste ini sebenarnya kalau mampu mengubah cara berpikir. Ini bukan suatu hal yang susah,’’ kata gubernur .

Di negara maju orang mau tidak mau harus tertib membuang sampah. Karena sudah disediakan bak sampah. Jika ada yang membuang sampah sembarangan ia akan merasa aneh sendiri. Sistem membuat orang tertib dan taat pada aturan. Gubernur mengatakan, banyak orang yang nyinyir dan pesimis tentang program NTB Zero Waste 2023. Namun gubernur selalu meyakini, perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama.

Ia mengaku optimis program NTB bebas sampah akan dapat terwujud dalam lima tahun ke depan. Sebagai orang yang pernah duduk di Komisi VII DPR RI, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan sering memperkenalkan tentang bank sampah. Bank sampah bukan tempat pembuangan sampah. Tetapi, bank sampah merupakan sumber keberkahan. Dengan adanya bank sampah, masyarakat bisa menyekolahkan anaknya. Masyarakat dapat membayar biaya berobat di rumah sakit dan lainnya.

Syaratnya, masyarakat tinggal memilah sampah organik dan anorganik. Sampah plastik dapat dijual ke bank sampah. Sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, pelet dan lainnya. Dr. Zul mengatakan, sebenarnya NTB sudah punya tempat pengolahan sampah organik di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Namun, tempat pengolahan sampah yang begitu bagus masih kekurangan sampah. Di satu sisi NTB memiliki banyak sampah. Tetapi di tempat pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Lingsar  itu, masih kekurangan stok sampah yang akan diolah.

Pengolahan sampah yang ada di Lingsar menggunakan bantuan tentara lalat hitam. Sampah organik kemudian diolah menjadi pupuk dan pelet atau pakan ternak. Di sisi yang lain, produk pupuk hasil olahan sampah belum diserap oleh petani. ‘’Kayak begini masih dilematis sekali. Sudah ada yang mengolah tapi ternyata input-nya sedikit, output-nya belum dimaksimalkan. Saya membayangkan kalau semua sampah mampu dipilah betapa banyak kegiatan ekonomi produktif yang bisa hidup,’’ kata Dr.Zul.

Alokasi anggaran program Zero Waste memang harus dimulai dari menyediakan bak sampah. Ia meminta Bappeda serius mengenai hal ini. Jangan sampai banyak berbicara tentang program Zero Waste, tetapi dana untuk membeli tempat sampah tidak dialokasikan dalam APBD. Gubernur meminta pada APBD berikutnya, harus ada anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan tempat sampah. Ketika masyarakat diminta harus membuang sampah pada tempatnya. Maka tempat pembuangan sampah harus ada.

Tempat pembuangan sampah harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan sampai ketika ada bak sampah, masyarakat masih membuang sampah sembarangan. ‘’Makanya ada social marketing yang dibutuhkan. Mengubah perilaku, cara pandang ini tak bisa otomatis. Apalagi NTB ini akan jadi daerah wisata,” katanya.

Gubernur menuturkan, ketika mendampingi Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di NTB, Jumat (22/3), ia agak malu melihat tumpukan sampah di jalan yang dilalui rombongan orang nomor satu di Indonesia itu ketika lewat di Kota Mataram. Mestinya, jalan yang dilewati Presiden bersih dari tumpukan sampah. “Saya sampai agak malu juga melihat itu. Itu ditumpuk begitu saja di pinggir jalan. Dan kita tidak ada rasa berdosa. Dan saya sebagai gubernur agak risih. Karena saya ndak pernah lewat jalan itu. Tapi sampah menumpuk di mana-mana,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, jika ingin serius menjadikan NTB bebas sampah, maka harus ada upaya yang serius juga. NTB Zero Waste, lanjut gubernur bukan saja masalah sampah. Tetapi juga harus diurus masalah limbah industri. Gubernur mengatakan sudah mengunjungi bank sampah-bank sampah yang berada di bawah binaan Bank Sampah NTB Sejahtera. Ke depan, ia berharap sampah plastik yang dibeli dari masyarakat dapat diolah di NTB. Bahkan gubernur berjanji akan menyediakan mesinnya. Sehingga industri pengolahan sampah benar-benar konkret di NTB.

‘’Sampah diolah di sini jadi hal produktif. Saya kira banyak menyelesaikan persoalan sampah,’’ imbuhnya.

Restrukturisasi Organisasi

Keseriusan mewujudkan NTB Zero Waste juga akan dimulai dengan restrukturisasi organisasi di Pemprov NTB. Gubernur menegaskan, ia akan memisahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi dua dinas. Yakni Dinas Lingkungan Hidup yang fokus menangani masalah sampah dan Dinas Kehutanan yang akan fokus menangani masalah hutan. Gubernur mengatakan, pada September mendatang, Pemprov akan mengusulkan Dinas LHK menjadi dua dinas. Ia melihat tugas dan tanggung jawab Dinas LHK cukup besar. ‘’Karena ternyata membawahi dua institusi sangat besar,’’ ujarnya.

Nantinya Dinas Lingkungan Hidup akan fokus menangani masalah sampah untuk mewujudkan NTB Zero Waste. Dengan adanya pemisahan dinas, diharapkan masalah sampah semakin terkelola dengan baik. Pasalnya, kata Dr.Zul di era sosial media saat ini, orang mulai terganggu jika ada sampah yang dibuang sembarangan atau berserakan di mana-mana.

Gubernur menambahkan masalah kehutanan di NTB juga cukup berat. Sehingga perlu dibentuk Dinas Kehutanan. Harapannya pengelolaan masalah kehutanan yang saat ini menjadi kewenangan provinsi semakin baik. Mewujudkan hutan yang lestari merupakan tanggung jawab besar. ‘’Oleh karena itu, menurut kita langkah konkret mungkin Dinas LHK kita coba pecah lagi. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sendiri. Karena loadnya besar. Kita menyediakan suatu sistem yang menjadikan pengelolaan sampah dan zero waste menjadi nyata bukan hanya teori,” tandasnya.

 Etalase NTB Zero Waste

Gubernur mengharapkan Kota Mataram dan Kota Bima dapat menjadi etalase awal NTB Zero Waste. Dengan luas wilayah kota yang lebih kecil dibandingkan kabupaten, orang nomor satu di NTB ini yakin dua daerah ini dapat menjadi kota yang bersih dan bebas sampah. ‘’Apalagi dengan semangat para pimpinan daerah yang awareness dengan sampah yang sudah nyata,’’ ujarnya.

Gubernur mengatakan gerakan NTB Zero Waste harus dimulai dari internal pemerintah. Minimal Kantor Gubernur, kantor bupati/walikota, kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersih dari sampah. Jika berhasil dimulai dari lingkup terkecil, gubernur optimis NTB Zero Waste akan menjadi nyata.

Dr. Zul juga tertarik dengan sebuah desa di Bali yang menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Ia mengatakan kepala daerah perlu juga melihat secara langsung. Biasanya, dengan melihat secara langsung inspirasi akan muncul. ‘’Kalau kita melihat itu betul-betul bisa diterapkan, ndak ada salahnya kepala desa kita ajak studi banding ke situ. Karena kadang-kadang orang bukannya tidak mau. Tapi karena secara metal belum,” katanya.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir, Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si menjelaskan, untuk mewujudkan NTB Zero Waste sebanyak 239 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mendirikan bank sampah. Pemprov NTB melalui Dinas LHK juga masuk di desa yang padat penduduknya. Ke depannya, satu bank sampah menangani 600 KK.

Madani menjelaskan, lewat bank sampah akan diberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik. ‘’Kita akan bangun sistem di situ dan melakukan fasilitasi bersama. Termasuk melakukan edukasi, bimbingan teknis, untuk seluruh bank sampah yang sudah dibentuk oleh kabupaten/kota. Termasuk di bisnisnya,’’ kata Madani.

Madani menambahkan, untuk sampah anorganik seperti plastik akan dibeli oleh bank sampah yang ada di masing-masing desa. Nantinya, di setiap kabupaten/kota akan didirikan bank sampah induk kabupaten. Selain itu, akan didirikan bank sampah induk regional Pulau Lombok dan bank sampah induk regional Pulau Sumbawa. Bank sampah induk regional tersebut nantinya akan menjadi recycle centre atau pusat pengolahan sampah. Termasuk nantinya akan dibangun industri pengolahan sampah dan pengembangan teknologinya.

‘’Sehingga alur sampah anorganik itu bisa terselesaikan,’’ ucapnya. Madani menyebutkan, 15 persen sampah plastik masih menjadi problem di NTB. Sampah plastik tersebut mencemari laut. Sampah plastik yang dibuang ke laut ketika hancur akan menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini bisa mencemari ikan dan menjadi garam.

 Berdasarkan penelitian, kata Madani, garam yang diproduksi di Indonesia hampir 70 persen mengandung mikroplastik. ‘’Itu menjadi penyakit,’’ katanya. Madani menyebutkan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di NTB baru mampu menampung 18 persen sampah. Artinya, 82 persen sampah yang dihasilkan masyarakat di NTB terbuang sembarangan ke jalan, sungai dan laut. Dengan adanya bank sampah di setiap desa/kelurahan diharapkan masalah sampah sudah dapat diselesaikan dari rumah tangga. Sehingga ke depan, tidak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA.

‘’Karena selesai di masing-masing bank sampah. Provinsi akan mendorong ke teknologi. Termasuk membangun sistem bank sampah ke bisnisnya. Sampah organik dijadikan kompos dan pelet. Banyak hal yang akan kita dorong. Kita juga tangani sampah plastik di NTB. Targetnya 70 persen tertangani, berkurang 30 persen di TPA,’’ tandasnya.

Dukungan Pusat dan Provinsi

Terkait upaya pengolahan sampah di TPA Kebon Kongok, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si mengaku pernah merintis kerjasama dengan investor asal Korea yang difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M. Sc. Studi kelayakan sudah dilakukan, tinggal akan menuju penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Tetapi ketika sampai di pusat, malah ditolak. Dengan alasan volume sampah di TPA Kebon Kongok tidak mencukupi tiap harinya.

‘’Mereka menyebut volumenya minimal harus 1.000 ton per hari. Sampah dari Mataram dan Lombok Barat di Kebon Kongok masih kurang dari itu. Kami sampai berdebat di pusat waktu itu,’’ tutur Fauzan. Sekarang, kata Fauzan rencana investasi pengolahan sampah di Kebon Kongok batal dengan alasan pemerintah pusat seperti itu. Padahal, prospeknya menurut Fauzan sangat luar biasa. Termasuk juga hasil studi kelayakan yang dilakukan, bahwa prospeknya cukup besar.

Fauzan mengatakan, masalah sampah adalah persoalan bersama. Menurutnya, percuma pengelolaan sampah bagus di Lombok Barat, tetapi di Lombok Tengah tidak bagus. Atau percuma pengelolaan sampah di Lombok Tengah dan Lombok Timur bagus, tetapi di Lombok Barat atau Kota Mataram tidak bagus. Jika demikian adanya, Fauzan meyakini semua tetap akan mendapatkan dampak negatifnya. Karena sampah yang dibuang sembarangan ujung-ujungnya akan tetap terbawa ke laut.

Dalam konteks seperti inilah, peran provinsi sangat diharapkan. Ia menyebutkan rata-rata volume sampah di Lombok Barat sebanyak 176 ton per hari. Jika dihitung dengan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat atau 400 ton sehari. Dari 176 ton sampah setiap hari, baru 60 persen yang bisa ditangani. ‘’Ini banyak sebabnya. Terutama disebabkan armada yang sangat kurang. Dan ini butuh kerjasama di samping kesadaran masyarakat,’’ ujarnya.

Bupati menceritakan, pernah melihat langsung masyarakat yang membuang sampah ke sungai di Desa Montong Are, Kediri, Lobar. Padahal setiap rumah tangga sudah diberikan dua kantong sampah untuk masing-masing rumah. ‘’Ini menyangkut kesadaran. Jadi tak semata-mata armada yang kurang, pemerintah tidak peduli dan sebagainya. Solusinya saya kira bank sampah,’’ kata Fauzan.

Meskipun demikian, kata bupati, banyak bank sampah di Lobar yang hidup segan mati tak mau. Tetapi memang masih ada beberapa bank sampah yang terus diberi dukungan di lapangan. Lobar pernah punya kebijakan di setiap kecamatan ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Namun, Pemkab Lobar kesulitan menyediakan tanah. Karena Pemda tidak memiliki tanah di semua kecamatan.

Kadang-kadang, kata Fauzan, Pemprov punya lahan di suatu kecamatan pada lokasi yang cukup strategis. Ketika diminta oleh Pemda kabupaten untuk menjadi TPS, tidak diberikan. “Kalau ini (satu kecamatan satu TPS) misalnya dianggap kebijakan baik, kami minta koordinasi provinsi ke semua kabupaten/kota. Kalau itu jalan kita identifikasi bersama, mana tanah kabupaten/kota dijadikan TPS di tiap kecamatan. Kalau tidak ada mohon support provinsi,’’ harap mantan Ketua KPU NTB ini. (tim)