Soal “Zero Waste”, Warga : Apa Itu?

Inaq Mustiarah saat menjaring sampah di sungai Karang Kemong Rabu, 27 Februari 2019. (Suara NTB/ars)

Membuat  kampanye bebas sampah lewat program NTB zero 2023 waste masih jadi pekerjaan panjang. Di lapisan masyarakat, istilah itu masih asing. Apalagi menjadikan bebas sampah jadi gaya hidup, dibutuhkan kampanye sungguh sungguh.

Inaq Mustiarah (40) nyanggong di bale bambu ukuran 2 x 3 meter yang dibangun di atas permukaan kali, Rabu, 27 Februari 2019. Tangan kanannya memegang satu lonjor bambu kecil yang ujungnya terikat jaring. Alat itu disebutnya sorok. Ujung sorok  dicelupkan ke air jika ada sampah plasik lewat. Itu menjadi pekerjaan sehari harinya, memulung di bale bambu yang dijadikan tempat usaha perbengkelan di pinggir Jalan Kebudayaan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Sementara suaminya, Mustajab sibuk menyelesaikan pekerjaan menambal ban sepeda motor dibantu anaknya, Sahrul.

Memulung sampah jadi penghasilan tambahan mereka. “Kalau lumayan, saya jual, sekilo Rp 2000,” katanya dalam bahasa Sasak.  Setiap hari ia nyanggong di bale itu menunggu semua jenis sampah plastik. Tidak ada yang dibiarkan lewat karena akan mengurangi jumlah pendapatannya. Dalam niatnya, ia ingin membantu membebaskan sungai itu dari sampah, khususnya jenis non organik.

Ia melakukan itu   bukan atas dorongan siapapun, apalagi program pemerintah dengan tagline NTB Zero Waste 2023.

“Ape jak no? (apa sih itu?),” katanya menanyakan balik ketika ditanya soal program zero waste. Warga Lingkungan Karang Kemong ini baru sedikit mengerti ketika dijelaskan artinya tentang NTB bebas sampah sampai lima tahun berikutnya. Tapi tetap tidak mengerti ketika dihubungkan dengan program pemerintah.

Ia hanya tahu bahwa perilaku masyarakat yang belum berubah. Sampah yang mengalir di kali itu diperkirakannya dari hulu, sekitar Pasar Sindu dan sekitarnya. Belum lagi dari aktivitas tak terpuji masyarakat yang membuatnya dongkol. “Banyak sampah dari luar. Ada yang pakai motor, tiba tiba buang kersek isi sampah ke sungai,” akunya.

Mustajab beberapa kali melihat perilaku itu di ruas kali yang menghubungkan Cakra Timur hingga Cakra Barat itu. Jika jaraknya dekat, ia akan langsung menegur. Tapi toh tegurannya belum berdampak. “Masih saja ada yang buang sampah sembarangan. Berat, kalau mau bebas sampah,” nilainya.

Baca juga:  Kemenko Maritim Soroti Persoalan Sampah

Sahrul turut berpendapat.  Ia menginginkan larangan buang sampah, khususnya di sungai tidak sekedar imbauan. “Harus ada dendanya, biar kapok,” tegas tamatan kelas 3 SMP ini.  Sebagai peringatan, perlu ditempel plat seng yang mencolok di pinggir sungai, bertuliskan larangan sekaligus denda atau sanksi bagi yang buang sampah sembarangan. Dengan begitu, ia dari keluarga kecilnya berpartisipasi membantu menghardik oknum warga yang masih buang sampah serampangan.

Inaq Asniah, Pedagang Kaki Lima (PKL) di lapangan banteng, Pajang, Mataram juga bengong saat didorokan pertanyaan sama tentang program zero waste. “Istilah ape jak no? (istilah apa itu?),” jawabnya mengharapkan penjelasan balik.

Penggunaan plastik dominan di kiosnya untuk kemasan makanan dan minuman.  Hanya gorengan dan nasi yang dibungkus dengan kertas dan daun pisang. Akan adanya larangan penggunaan plastik ditanggapinya ketus. “Masak mau larang pakai plastik? Dong bagaimana dengan pembeli?, kan kami tahunya pembeli adalah raja. Kalau dia minta bungus pakai plastik, kita kasi plastik,” ujar dengan nada sedikit meninggi.   Ia membayangkan betapa itu sulit. “Apakah kalau dia beli apa apa disini harus pakai daun pisang?,” ia membayangkan sulitnya kebijakan itu jika diterapkan dengan tegas.

Kecuali, kata dia, pemerintah bisa meyakinkan masyarakat luas, khususnya masyarakat konsumen. Mereka akan mengerti bahwa plastik sudah dibatasi penggunaannya. “Jadi kalau mau datang beli makanan dan minuman, mereka bawa tempat sendiri, itu baru bisa,” ujarnya sedikit memberikan solusi.   Selain itu, disarankan agar pemerintah sediakan tempat sampah di tempat tempat strategis. Di jalur sungai juga, selain larangan, juga penampung sampah.

Program bebas sampah memang bukan hal baru. Pemkot Mataram sudah mengkampanyekan itu, ditetapkan lewat Perda  diikuti ancaman sanksi, disusul pembuatan bak sampah dan ditempatkan di taman, ruas jalan tertentu dan pusat perbelanjaan. Tapi perilaku menjaga fasilitas masih jadi masalah. Di lapangan Banteng itu misalnya, tiga bak penampung sampah justru menjadi sampah. Tak digunakan lagi karena dirusak tangan jahil.

Baca juga:  Inspektorat Audit Dana NTB ‘’Zero Waste’’

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, program ini menunjukkan belum membumi. Produksi sampah perhari  sekitar 400 – 500 ton. Dengan pola angkut buang hanya mampu mengurangi 80 persen. Sisanya 20 persen diambil oleh pemulung, dibuang di sungai serta tersisa di TPS.

Sementara,armada dioperasionalkan 38 unit. Itupun tak secara keseluruhan beroperasi.

 Dari sisi kebijakan penganggaran belum memadai. Dari alokasi anggaran dimiliki LH sekitar Rp 30 miliar. Dialokasikan Rp 11 miliar untuk penanganan sampah. Tetapi Rp 10 miliar hanya untuk membayar gaji 600 petugas. Dan, sisanya pengadaan fasilitas.

Pemprov NTB sadar untuk menuju zero waste 2023 butuh anggaran besar. Karena alasan itu, tahun 2019 ini, Pemprov mengalokasikan anggaran penanganan sampah Rp 14 miliar. Jauh dibanding  tahun 2018,  hanya  Rp 1 miliar.

“Dengan anggaran Rp 14 miliar itu, hanya mampu tangani sampah 300 ton setiap hari. Artinya, baru 10 persen saja dari volume sampah keseluruhan yang bisa diatasi,” kata Kabid  Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Dr. H. Ahmad Fathoni Fathoni belum lama ini.

Dengan perhitungan Rp 50 ribu biaya penanganan sampah per satu ton, maka praktis baru sampah dari dua kabupaten/kota saja yang bisa ditangani. Sehingga jika ingin menangani semua sampah semua daerah, maka membutuhkan anggaran 10 kali lipat lagi.

 “Kalau 10 kali lipatnya ya Rp 140 miliar, baru cukup. Tapi jangan heran,  di Jakarta anggaran sampah Rp 2 triliun, Jabar satu TPA Rp 200 miliar.  Jadi memang kalau NTB mau bebas sampah tidak cukup dengan anggaran segitu,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa persoalan sampah menjadi ancaman serius bagi daerah, jika tidak dikelola dengan baik. “Tapi kalau dikelola maka jadi potensi ekonomi yang luar biasa,” pungkasnya. (ars)