Program ‘’ NTB Zero Waste’’ Masih Minim Gerakan di Kabupaten/Kota

Bank Sampah Desa Lendang Nangka, Kabupaten Lotim. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov mencanangkan NTB Zero Waste atau bebas sampah sejak pertengahan Desember 2018 lalu. Namun, gerakan masyarakat ini di kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB bebas sampah masih minim.

Pemprov NTB menepis anggapan bahwa program Zero Waste hebat di atas kertas saja. Karena masih minimnya keterlibatan dan gerakan Pemda maupun masyarakat di kabupaten/kota. Namun, Pemprov mengakui bahwa pada tahap awal ini, pihaknya masih terkesan jalan sendiri.

‘’Memang seperti itu. Kita awalnya harus provinsi duluan bergerak. Secara bertahap komitmen kabupaten/kota akan tumbuh,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 19 Februari 2019 sore kemarin.

Madani mengatakan, untuk gerakan NTB bebas sampah ini, gubernur dan wakil gubernur terus berkoordinasi dengan para bupati dan walikota. Selain itu, Dinas LHK NTB juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang ada di NTB.

Menurut Madani, belum terlihatnya gerakan NTB bebas sampah di kabupaten/kota diduga karena belum semua desa dan kelurahan memiliki bank sampah. Dalam upaya mewujudkan NTB bebas sampah, peran bank sampah sangat penting.

Mereka inilah yang intens ke masyarakat. Karena bank sampah memiliki orang-orang yang akan mendatangi setiap rumah dan membeli sampah yang telah dipilah masing-masing rumah tangga.

‘’Sekarang bank sampah belum terbentuk di semua desa dan kelurahan. Sehingga kelihatannya belum terlihat gerakannya. Kalau bank sampah terbentuk, dia akan bergerak, jalan,’’ ujarnya.

Menurut Madani, bank sampah merupakan kekuatan untuk mewujudkan NTB bebas sampah 2023 mendatang. Agar setiap desa memiliki bank sampah, Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) akan meminta setiap desa mengalokasikan dana desa (DD) untuk membentuk bank sampah. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setiap desa akan diminta untuk mendirikan bank sampah.

Ditanya anggapan yang menyebut program Zero Waste hanya hebat di atas kertas saja. Madani menepis anggapan tersebut. Ia menjelaskan program Zero Waste baru berjalan kurang lebih dua bulan. ‘’Zero Waste bukan hebat di kertas, kita baru mulai dua bulan, Januari – Februari,’’ tegasnya.

Untuk mewujudkan NTB bebas sampah 2023, saat ini sedang disusun Perda tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini ini sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD NTB. Dalam Perda ini, nantinya peran provinsi dan kabupaten/kota akan diatur secara jelas.

Madani menyatakan, bentuk keseriusan Pemprov dalam mewujudkan NTB bebas sampah salah satunya dukungan anggaran dalam APBD. Dalam APBD murni 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pembentukan bank sampah dan TPA Regional Kebun Kongok.

Sebelumnya, kata Madani, anggaran untuk pengelolaan sampah hampir tidak ada. Diakuinya, anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut masih jauh dari jumlah kebutuhan. ‘’Daripada ndak ada, kayak dulu ndak ada  sama sekali. Sekarang dari nol menjadi Rp13 miliar,’’ ucapnya.

Baca juga:  Warga Tak Hiraukan Larangan Buang Sampah

Selain itu, Pemprov juga akan membentuk tim koordinasi penanganan sampah dengan Pemda kabupaten/kota. Seperti pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD), untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang ada mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Program NTB Zero Waste atau bebas sampah bukan suatu yang mustahil dapat diwujudkan 2023 mendatang. Saat ini sedang disusun regulasi yang akan mengatur keterlibatan Pemda kabupaten/kota mewujudkan program ambisius tersebut.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si menjelaskan pada 2019 ini, program yang dilakukan melalui  penguatan kapasitas masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov dan sekolah-sekolah. Termasuk membangun 100 bank sampah di seluruh NTB. Ditargetkan, dengan keterlibatan Pemda kabupaten/kota, seluruh desa yang ada di NTB memiliki bank sampah.

‘’Detailnya, nanti satu desa satu bank sampah. Bank sampah di destinasi wisata dan  lokasi strategis serta TPA Regional,’’ kata Syamsuddin.

Dijelaskan, untuk regulasi sedang disusun. Dinas LHK sedang menyusun Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Begitu juga masterplan tentang pengelolaan sampah sedang juga sedang susun.

‘’Dalam Perda itu nanti akan ditekankan tentang berbagi peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga akan diatur peran pemerintah kabupaten/kota. Kemudian bagaimana proses pengangkutan sampahnya dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selanjutnya pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta integrasi dengan pengolahan sampahnya.

Ia menjelaskan sampah organik dan anorganik dapat diolah lagi. Dalam Perda tersebut, lanjutnya akan diatur mengenai sanksi, tetapi akan melihat terlebih dahulu aturan yang lebih tinggi.

Untuk memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan sampah, Pemprov akan menggunakan dua instrumen. Yakni pengawalan RPJMD kabupaten/kota dan evaluasi APBD kabupaten/kota.

‘’Kita pastikan kabupaten/kota harus menyiapkan alokasi anggaran untuk sama-sama dalam penanganan sampah ini. Anggaran kabupaten/kota untuk penanganan sampah harus dipastikan teralokasi di APBD masing-masing,’’ katanya.

Syamsuddin menyebutkan dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru Lombok Timur yang mengalokasikan anggaran untuk pembentukan bank sampah. Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membentuk bank sampah.

‘’Makanya kita akan cek lagi detailnya di RPJMD dan APBD mereka. Mereka berkewajiban membangun bank sampah. Dengan kerjasama itu kita wujudkan Zero Waste. Kalau komitmen kita sama-sama antara provinsi dan kabupaten/kota, yakin bebas sampah 2023,’’ pungkasnya.

Pengurangan produksi sampah akan dimulai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT mengatakan seluruh OPD harus mengurangi penggunaan plastik dan kertas.

Baca juga:  PPK Klarifikasi Dana Bank Sampah Rp 1,5 Miliar

Dinas LHK NTB akan melakukan penilaian kepada seluruh OPD, Juni mendatang. Jika ada OPD yang buruk pengelolaan sampahnya atau Kantor OPD jorok, maka Kepala OPD akan ada rekomendasi ang dikeluarkan.

Fathoni mengatakan, program ini di bawah pengawasan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. ‘’Kalau dia tidak taat, artinya Kantor OPD jorok, kita kasih sertifikat merah. Yang merah nanti ditegur Ibu Wakil Gubernur. Karena ini di bawah pengawasan Ibu Wakil Gubernur,’’ kata Fathoni.

Ada tiga kategori OPD nantinya setelah dilakukan penilaian oleh Dinas LHK. Pertama, OPD yang kategori merah. OPD masuk kategori merah apabila pengeloaan sampah buruk. Kategori kuning apabila ada kekurangan-kekuragan yang masih bisa diperbaiki.

Pada Januari lalu  pihaknya fokus melakukan sosialisasi ke seluruh OPD. Mulai Februari  dilakukan pembinaan. Sedangkan penilaian kepada OPD akan dilakukan Juni mendatang. ‘’Akan ada raport OPD setiap bulan,’’ terangnya.

Sejak Januari, seluruh rapat di OPD lingkup Pemprov NTB tidak ada lagi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan kertas.  Makanan akan dibungkus menggunakan bahan-bahan organik. Begitu juga gelas untuk minum, tidak lagi menggunakan air kemasan gelas.

‘’Semua snack atau kue tak boleh dibungkus plastik. Tapi dibungkus pakai daun pisang. Kertas undangan diminimalisir. Hanya untuk arsip saja. Kalau undangan ke OPD-OPD, kirim via WA (Whatsapp). Karena kalau pakai email agak malas buka. Atau kalau tidak membuka WA dihubungi lewat telepon,’’ tuturnya.

Setiap OPD akan ada dua petugas yang khusus menangani sampah. Kemudian Dinas LHK akan menerjunkan 14 petugas setiap hari untuk keliling ke seluruh OPD melakukan pemantauan dan pembinaan.

Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta Kg. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 Kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, 2,9 juta Kg dibuang sembarangan.

Dari sisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), NTB masih berada di bawah Bali dan NTT. Tahun 2017, IKLH NTB sebesar 56,99. Sedangkan Bali dan NTB sudah mencapai 70.06 dan 61,81. Angka IKLH NTB juga masih berada di basah rata-rata nasional, sebesar 66,88.

IKLH terdiri dari tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air di NTB paing rendah, yakni 20,25. Sedangkan indeks kualitas udara cukup baik, berada di atas rata-rata nasional yakni 88,02. Begitu juga indeks kualitas tutupan lahan juga masih lebih baik dari nasional sebesar 61,27. (nas)