Musim Kemarau, Masyarakat Masih Menanam Tanaman “Rakus” Air

Mataram (suarantb.com) – Pemerhati lingkungan sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, TGH Hasanain Juaini menyarankan masyarakat agar bijak memanfaatkan air saat musim kemarau. Masyarakat harus mengubah pola produksi agar tidak menanam tanaman rakus air, seperti padi pada musim kemarau.

“Kalau kita lihat di lapangan masyarakat masih juga menanam padi, yang rakus air. Mereka hanya mampu sebagai petani, sehingga begitu melihat air satu yang dipikirkan bagaimana bisa untuk menanam padi,” ujarnya ditemui di Mataram, Selasa, 12 September 2017.

Padahal menurut Hasanain, padi tidak selamanya menghasilkan tiap tahunnya. Bisa saja satu waktu harga jualnya turun, atau bahkan bisa terkena gagal panen.

Calon Bupati Lombok Barat ini menyarankan agar masyarakat arif dalam menggunakan air. Saat air melimpah, silakan digunakan untuk melakukan produksi menggunakan air sebanyak apapun yang dibutuhkan. Tapi, saat kemarau tiba, konsumsi air harus disesuaikan dengan prioritas.

“Kita utamakan manusia, setelah itu kita utamakan binatang dan selanjutnya.

Kalau tidak demikian, maka nanti air yang begitu penting ini justru dimanfaatkan untuk yang kurang penting. Sementara yang membutuhkan justru tidak mendapatkan,” sahutnya.

Saat ini saja, laporan dari PDAM telah terjadi penurunan debit air yang dihasilkan sebanyak 5-10 persen. Bisa dibayangkan jika musim kemarau terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan maka diperkirakan debit air PDAM yang dihasilkan akan terus menurun.

Menilik kerusakan hutan yang terjadi di NTB, penerima penghargaan kalpataru ini mengatakan sudah dalam kondisi kritis. Dimana tiap tahunnya terjadi penggurunan sekitar 2 hektar hutan. “Ini akan sangat berbahaya sekali. Seperti misalnya penggurunan, kalau tidak segera ditangani maka penggurunan berikutnya akan lebih cepat. Kerusakan itu akan berlipat ganda kemudian kecepatannya akan bertambah,” imbuhnya.

Untuk menangani kerusakan hutan di NTB, Hasanain menambahkan perlu ada pemetaan yang cermat. Jika pemetaan saja belum selesai, disangsikan pemerintah pusat, provinsi dan daerah bisa bekerja optimal untuk menanganinya. (ros)