Mori Pertanyakan Rencana Jadikan Terduga Pencabut Edelweis Sebagai Duta Pelestarian

Mataram (suarantb.com) – Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengutarakan pendapatnya soal rencana pihak TNGR untuk menjadikan para terduga pelaku pencabutan edelweis sebagai duta pelestarian edelweis. Mori menilai ide tersebut kurang tepat.

Seperti diketahui, saat ini pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), seperti disampaikan Kepala TNGR, R. Agus Budi Santosa, tengah mencari para pelaku pencabutan edelweis tersebut. “Kami harapkan bisa ketemu dengan pelaku, lalu buat surat pernyataan, dan jadi duta pelestari edelweis. Prinsipnya bagaimana mengubah dari orang yang tak peduli menjadi peduli,” ujar Agus seperti dilansir kompas.com, belum lama ini.

Dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, Mori mempertanyakan ide ini. Ia khawatir, ide ini justru akan dimaknai sebagai tindakan yang memberi angin segar kepada para pelaku lainnya. “Bagaimana dengan pelaku lainnya. Saya khawatir, mereka akan berpikir bahwa kalau kita cabut dan petik edelweis, kita akan jadi terkenal dan malah dijadikan duta edelweis,” ujar Mori.

Menurutnya, tindakan yang tepat adalah bukan menjadikan pelaku sebagai duta.

Melainkan, memberikan beban atau kewajiban kepada pelaku untuk melakukan kegiatan yang bisa memulihkan edelweis. Mori menegaskan, sanksi semacam ini berlaku di sejumlah negara maju. Dimana, sekelompok atau orang tertentu dikenai kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial dalam bentuk apapun sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang merugikan masyarakat banyak.

“Sanksi semacam itu perlu diterapkan. Misalnya, jika mereka memetik 10 edelweis, mereka dikenai kewajiban untuk merevitalisasi dua kali lipat dari jumlah yang sudah mereka petik. Kalau tidak dilakukan, silakan dinaikkan ke sanksi yang lebih serius. Saya kira tindakan semacam ini akan lebih efektif,” tegas Mori.

Politisi yang menjadi inisiator polling terkait rencana pembangunan kereta gantung Rinjani ini juga menyerukan pentingnya pemulihan Gunung Rinjani dari sampah. Ia menilai, upaya ini memang perlu mendapatkan dukungan yang luas, termasuk dukungan anggaran dari Pemprov NTB.

“Kita berharap ada skema anggaran yang bisa kita bahas bersama. Dengan melibatkan TNGR, dan semua pemangku kepentingan,” pungkas politisi Gerindra ini. (r)