Sampah Kepung Kota Gerung, Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Giri Menang (Suara NTB) – Sampah mengepung wilayah Kota Gerung, pasalnya di sejumlah titik terjadi penumpukan sampah yang belum diangkut. Salah satunya di dekat Pasar gerung menggunung, karena belum diangkut semua. Di jalur protokol depan SMAN Gerung juga menumpuk, karena warga membuang sampah di sana. Sampah juga menumpuk di wilayah Dasan Tapen.

Untuk menangani persoalan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) sepertinya kewalahan. Kepala DLH Lobar, H. L. Surapati mengaku pihaknya kewalahan menangani sampah di dekat Pasar Gerung, karena ketika diangkut susah. “Karena di sana dibuang bukan sampah saja, namun bongkaran bangunan, sehingga perlu Dinas PU juga turun membersihkan,” akunya belum lama ini.

Baca juga:  Pakaian dari Olahan Sampah di Lombok-Sumbawa ‘’Heritage Carnival’’

Dikatakan, di lokasi banyak serpihan bangunan dibuang, seperti batu bata, cor-coran hingga semen. Diakuinya, warga tidak paham, sehingga membuang sisa bangunan di jalanan. Sementara petugas tidak mampu mengangkut, karena tidak punya alat berat. ‘’TPS ini juga termasuk ilegal, karena tidak resmi,’’ ungkapnya.

Sejauh ini sudah ada perda tentang sampah yang menjadi acuannya melakukan tindakan tegas. Pihaknya perlu mengurai dari hulu ke hilir, sebab belajar dari daerah berkembang seperti di Balikpapan secara kelembagaan berjalan.

Di daerah ini sudah dibentuk mulai dari desa hingga kabupaten. Sedangkan dibandingkan di lobar, ketika ada penumpukan sampah justru kepala dinas ditelepon untuk mengangkat. “Padahal kepala dinas tidak mengurus sampah seperti itu, teknis seperti di daerah lain sudah membentuk UPT menangani sampah,” jelasnya.

Baca juga:  Penanganan Sampah di Tiga Kecamatan Sulit Ditangani

Di samping itu, ujarnya, masyarakat juga sudah paham penerapan 3R (reuse, reduce dan recycle). Sampah ini dipilah dan dipilah, kelembagaan yang mengelola sampah di desa juga sudah dibentuk dan berjalan, sehingga penanganan sampahpun terintegrasi. Polanya, kelompok masyarakat mengangkut sampah ke TPS lalu dari TPS ke kontainer, di kontainer inilah mereka bayar retribusi yang dibayar ke daerah.

Pola ini, jelasnya, bakal dikembangkan di Lobar. Kedepan pihaknnya berkoordinasi dengan Dinas Pemerintahan Desa untuk membentuk payung hukum bagaimana penerapan celah dana desa dipakai untuk pembelian roda 3 dan bak sampah, sehingga penerapan pengelolaan sampah ini berjalan. (her)