Laju Kerusakan Hutan Tak Sebanding dengan Rehabilitasi

Mataram (Suara NTB) – Salah satu pemicu bencana banjir di NTB karena kondisi hutan dan lahan yang kritis. Laju kerusakan hutan tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi kerusakan hutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ir. Madani Mukarom, M.Si menyampaikan, kondisi kawasan hutan dan lahan di NTB sudah kritis. “Kurang lebih 500-an ribu hektar yang kritis, di dalam maupun di luar kawasan hutan,” katanya.

Jika mengandalkan anggaran pemerintah, seperti dari APBD melalui Dinas LHK, menurutnya sangat terbatas. Padahal upaya itu sudah dibantu dari Kementerian LHK, yang juga memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan lahan kritis. Oleh karena itu, memang diperlukan upaya bersama.

Tetapi, Madani menekankan, laju kerusakan kawasan tidak sebanding dengan upaya rehabilitasi. Kerusakan itu disebabkan oleh banyak hal, seperti perambahan, illegal logging atau pembalakan liar, pendudukan hutan, dan lainnya.

Ia mencontohkan, dilakukan upaya rehabilitasi hutan seluas 1000 hektar. Keberhasilannya mencapai 60 persen atau 600 hektar. Sementara pembalakan liar bisa mencapai ribuan hektar.

‘’Tidak bisa tertanggulangi dengan cepat,’’ katanya.

Terlebih lagi di tahun 2016 lalu, saat transisi pengalihan pengelolaan hutan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Saat proses pengalihan itu, sempat terjadi kekosongan kelembagaan. Saat itulah banyak masyarakat yang masuk ke hutan.

‘’Tahun 2016 termasuk tinggi juga laju kerusakan hutan, karena ada transisi,’’ kata Madani.

Setelah pengelolaan hutan berada di bawah pemerintah provinsi, pihaknya sudah membentuk kelembagaan KPH. Di NTB ada sebanyak 11 KPH. Meski demikian, jumlah tersebut cukup terbatas. Satu KPH bisa mengelola sekitar 120 ribu hektar. Selain itu, jumlah pegawai pun masih terbatas. Di kelembagaan itu, dimasukan juga pegawai dari unsur kabupaten.

Madani menjelaskan, pihaknya sudah membuat program untuk pengelolaan hutan. Dalam penanganan kawasan hutan, harus ditempuh pola penanganan bersama dan secara berlapis. Untuk itu, pihaknya memberlakukan tujuh hari kerja di KPH. Hal itu dilakukan karena pola pembalakan liar atau perambahan hutan tidak mengenal waktu libur.

‘’Sehingga kami secara rutin memberlakukan tujuh hari kerja di KPH untuk satu minggunya bagi semua pegawai di KPH. Patroli rutin juga dilakukan tiap hari,’’ ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memberlakukan pos penjagaan berlapis. Semua KPH diharuskan selalu ada yang bersiap selama 24 jam di tempat tertentu. Dengan tujuan untuk mengendalikan lalu lintas kayu hasil pembalakan liar itu. Nantinya 11 KPH akan melakukan operasi patroli rutin setiap hari. Bersama dengan aparat penegak hukum, baik polisi atau TNI.

‘’Itu sudah dirancang, misalnya di Bima lolos, nantinya di KPH di Dompu atau kabupaten lain yang menjaga, terus berantai. Jadi kami penjagaan berlapis. Sehingga kemungkinan lolos itu kecil,” jelasnya.

Madani menekankan, patroli di jalan merupakan hal yang penting. Karena pelaku yang ditangkap di jalan merupakan cukong. Berbeda jika melakukan operasi di lapangan atau hutan, kemungkinan yang ditangkap adalah pekerja, seperti tukang potong, tukang pikul, sopir dan lainnya.

Baca juga:  Sumbawa, “Zero Waste” dan Tantangan Kesadaran

‘’Kalau di jalan itu, perusahaan, pengirim dan penerimanya itu keambil semua. Jadi di situ ada efek jera nantinya,’’ ujarnya.

Dengan beralihnya pengelolaan hutan ke pemerintah provinsi, Madani berharap pengelolaan hutan akan lebih terkoordinasi. Dengan adanya satu komando dalam penanganan hutan, ia berharap laju degradasi deforestasi dapat menurun.

‘’Karena itu yang tidak bisa kita ikuti dengan upaya rehabilitasi dengan anggaran yang tersedia, kecepatan perubahan kondisi tutupan lahan,” katanya.

Di samping itu, pihaknya bersama Balai Pengeloaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari melakukan koordinasi intensif. Menindakanjuti kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 5 Januari lalu, nantinya akan ada upaya khusus di Bima. Terutama kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi tanah.

Dalam jangka pendek ini, katanya, konservasi tanah merupakan yang paling penting dilakukan. Di lahan tertentu akan dibuat semacam dam penahan dan dam pengendali. Selain juga melakukan upaya penanaman dengan berbagai jenis tanaman yang memberikan manfaat ke masyarakat. Sehingga lahan-lahan itu menjadi produktif.

‘’Tahun ini dirancang. Di Bima itu akan dilakukan upaya rehabilitasi dan konservasi tanah cukup besar, sudah dibahas di Bima bersama dirjen, bupati, walikota,’’ katanya.

Sasaran program ini adalah untuk hutan rakyat yang kurang lebih seluas 6.000 hektar. Lahan itu akan

direhabilitasi tahun ini. Di kawasan hutan, seluas 100 hektar, juga akan dibuat sumur resapan.

‘’Itu dilakukan sebagai upaya jangka pendek untuk mengendalikan penyebab banjir di kabupaten dan Kota Bima,” pungkas Madani.

Kepala Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari, Mataram NTB, Ir. Untung Lusianto, M.Si menilai, topografi daerah di Pulau Sumbawa dan Lombok, NTB memang cukup rawan banjir.Dengan topografi berbukit-bukit, sebagian besar pemukiman berada di dataran rendah.

“Sehingga memang kerawanan banjir di NTB umumnya, menurut kita tinggi. Kita punya peta kerawanan itu,” ujar Untung mengawali pembicarannya.

Dengan kondisi yang demikian, menurut Untung, NTB harus mulai memperhatikan sistim Daerah Aliran Sungai (DAS). Karena jika tidak, maka banjir akan terus tetap mengintai mengancam sebagian besar wilayah NTB.

Untung mencoba menjelaskan hubungan banjir bandang di Kota Bima dengan keberadaan DAS. Berdasarkan hasil analisa kejadian banjir yang dilakukan pihaknya, terlihat bahwa kondisi sungai di Kota Bima memang telah kelebihan kapasitas pengaliran air dari hulu sampai ke muara sungai. Kapasitas pengaliran sungai yang ada di Kota Bima hanya sampai 172 meter kubik, dengan curah hujan normal dari 30-40 milimeter per hari.

“Nah debit sungai banjir kemarin itu dengan data dari BMKG, 353 milimeter perhari, sehingga debitnya 820 meter kubik per detik, sehingga ini memang luar bisa deras. Sehingga menurut analisis kita, koefisien aliran permukaan itu lebih dari 0,48 definitif, itu artinya lebih dari 48 persen dari air hujan yang turun itu memang semua mengalir kesungai jadi aliran permukaan. Itu yang menjadikan bencana semacam banjir bandang,” jelas Untung, yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Kepala BPDASHL di NTB.

Baca juga:  Wujudkan Zero Waste; Siapkan Fasilitas Pendukung hingga Belajar ke Swedia

Lebih lanjut disampaikan, Kota Bima memiliki karekteristik DAS yang cukup rawan banjir. Kota Bima sendiri memang memiliki topografi yang ekstrem, di mana jarak puncak bukit ke Kota Bima cukup dekat. Sehingga Kota Bima nyaris menyerupai bentuk mangkuk yang dikelilingi bukit.

‘’Memang pada saat itu terjadi air laut pasang, sehingga barang kali itu musibah, dan bisa jadi peringatan ke kita, bahwa ada sesuatu yang harus kita kembalikan. Jadi intinya bentuk DAS itu memang berpengaruh terhadap terjadinya banjir,” terangnya.

Pada dasarnya, BPDASHL telah merencanakan beberapa program pengelolaan DAS di Sungai Sari, seperti pembangunan dam, galian pipa flat, dan sumur resapan di permukiman. Namun demikian, BPDASHL, sebagai sebuah lembaga vertikal, hanya memonitor atau mengelola catchment area dari DAS, yang ada.

Sementara DAS Sungai Sari, selain melewati dua daerah, Kota Bima dan Kabupaten Bima, juga kondisinya membutuhkan semua sektor untuk terlibat, seperti perkebunan, pertanian, kehutanan dan pemukiman.

‘’Sehingga internalisasi Pemda yang perlu ditingkatkan. Disinilah diperlukan komitmen dari provinsi atau kabupaten, sehingga kegiatan untuk catchment DAS itu bisa berjalan. Nah ini akan kita dorong nanti rekomendasi itu apakah dalam bentuk Perda, sehingga jelas siapa melakukan apa, dan berapa anggarannya, dan kami akan berkoordinasi dengan dua daerah itu,’’ ujarnya.

Selain karena kondisi DAS yang tidak memadai, banjir di Kota Bima dan Kabupaten Bima tersebut, juga tidak terlepas dari persoalan sosial ekonomi masyarakat. Persoalan sosial ekonomi yang dimaksud oleh Untung, yakni keberadaan sekitar 6000 hektar lahan kritis di DAS sari, akibat dari aktivitas pertanian.

‘’Rehabilitasi 6000 hektar lahan kritis ini memang menjadi fokus program dan rencana penangan pasca banjir. Nanti akan kita coba dengan sistim kombinasi agroforestri, kita buat talud-talud tanpa menutup tanaman holtikultura. Itu salah satu solusi bagi kita,” ujarnya.

Talud-talud yang ditanami oleh pohon itu rencananya akan berfungsi untuk menahan erosi, pendangkalan sungai, dan menahan air sekaligus melestarikan lahan itu sendiri.

Akan tetapi usaha untuk melestarikan lahan kritis tersebut, membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, mengingat, sebagian besar lahan kritis tersebut saat ini digarap oleh penggarap (penyewa), bukan oleh pemilik lahan itu sendiri.

‘’Kami mohon dukungan Pemda, untuk menggerakan pemilik (lahan) karena ini tidak ada artinya nanti kalau kita sama penggarap, jadi sia-sia kita ini. Ini kami minta karena penanaman harus selesai tepat waktu dalam satu tahun ini,” pungkasnya. (ron/ndi)