Pemprov NTB Fokus Tingkatkan Usia Harapan Hidup

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB fokus untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB dan menekan angka stunting pada 2020 ini. Keduanya merupakan indikator kinerja utama RPJMD NTB 2018-2023.

Dengan meningkatnya UHH, maka akan menunjukkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat, penduduk memiliki peluang untuk hidup lebih panjang melalui tingkat kesehatan yang lebih baik.

‘’Fokusnya 2020, dua indikator kinerja utama di bidang kesehatan. Pertama, usia harapan hidup, kedua menekan stunting,’’ kata Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 2 Januari 2020 kemarin.

Berdasarkan data Pemprov NTB, selama 2013-2017, UHH masyarakat NTB cenderung mengalami peningkatan. Pada 2013, usia harapan hidup masyarakat NTB rata-rata 62,73 tahun. Kemudian pada 2014 meningkat menjadi 64,9 tahun. Pada 2015, meningkat lagi menjadi 65,38 tahun, tahun 2019 menjadi 65,48 tahun dan tahun 2017 menjadi 65,55 tahun.

Baca juga:  Penurunan Angka Kemiskinan di Loteng Melambat

Eka mengatakan, untuk meningkatkan usia harapan hidup, maka semua upaya kesehatan harus berjalan.  Mulai dari upaya kuratif (pengobatan) dan preventif (pencegahan).

‘’Promotif, upaya peningkatan pengetahuan masyarakat juga harus kita jalankan. Karena ndak mungkin kita hanya mengobati tapi tak mencegah,’’ ujarnya.

Selain meningkatkan usia harapan hidup, Eka mengatakan penurunan angka stunting juga menjadi fokus pada 2020 hingga 2023 mendatang. Pada 2018, persentase balita stunting di NTB sebesar 33,49 persen. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD NTB sampai pertengahan 2019, angka stunting di NTB turun menjadi 26,33 persen.

Baca juga:  IPM NTB Masih di Urutan 29 Nasional

‘’Untuk stunting, kita sudah melakukan konvergensi stunting. Artinya, penanganan stunting dengan melibatkan 10 OPD di NTB,’’ sebutnya.

Eka menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi dan memperbaiki pola penanganan stunting. Hasil evaluasi, dilakukan perbaikan internal dan eksternal. Untuk perbaikan eksternal, pihaknya meminta akses pangan menjadi sangat penting.

NTB merupakan lumbung pangan nasional. Sebagai daerah lumbung pangan, askses pangan harus sampai ke rumah tangga. Karena sebagian dari anak-anak yang bermasalah dengan  gizi itu tak ada yang dimakan.

‘’Kedua, pola asuh kita perbaiki. Tidak hanya oleh Dikes, tapi juga bekerjasama dengan PKK, PAUD. Karena banyak ibu-ibu yang sebetulnya pangannya ada di rumah tapi tak diberikan ke anaknya karena ketidaktahuan,’’ kata Eka.

Pola asuh, katanya, terkait dengan banyaknya masyarakat NTB yang menjadi pekerja migran atau TKW. Di mana, anaknya ditinggal bekerja ke luar negeri dan diasuh oleh nenek atau saudaranya. Ia mengatakan anak yang diasuh oleh orang lain, akan berbeda dengan ibunya sendiri.

Baca juga:  Warga Miskin yang Tak Terdata, Terancam Tak Terima Bantuan

Sementara untuk perbaikan internal, Eka mengatakan tahun ini akan dilakukan penambahan alat ukur tinggi badan di Puskesmas. Pasalnya, keterbatasan alat ukur menjadi salah satu bahan evaluasi penanganan stunting tahun 2019.

Selain itu, pada 2020, pihaknya akan melatih kader-kader Posyandu. Tahun sebelumnya, Dikes melatih fasilitator Posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Ia menyebut, jumlah kader Posyandu di NTB sebanyak 35.000 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 28.000 sudah diberikan pelatihan. Sedangkan 7.000 orang masih belum dilatih. (nas)