Sukseskan Program Kesehatan Nasional dengan Revitalisasi Posyandu

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi dan Asisten III Setda NTB, Hj. Hartina memberikan penghargaan kepada insan kesehatan berprestasi pada peringatan HKN ke - 55 Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTB. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 55 Tahun 2019 tingkat provinsi NTB, Selasa, 12 November 2019 pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Gubernur (Wagub), NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan kepada seluruh peserta upacara HKN. Bahwa NTB berkomitmen mendorong dan ikut menyuksesnya program kesehatan nasional. NTB akan menyukseskan program kesehatan nasional lewat program unggulan revitalisasi Posyandu.

‘’Kita berharap melalui revitalisasi Posyandu, kita dapat intervensi secara promotif, preventif masalah kesehatan dan masalah-masalah sosial yang ada di NTB,’’ kata Wagub.

Ia mengatakan, pekerjaan rumah (PR) NTB dalam pembangunan sektor kesehatan memang masih banyak. Tetapi, kata Wagub, kemajuan pembangunan dalam sektor kesehatan juga sudah banyak yang ditorehkan NTB.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi foto bersama dengan insan kesehatan yang mendapatkan penghargaan pada HKN ke – 55 Tahun 2019. (Suara NTB/nas)

‘’Tetapi PR juga masih banyak. Sehingga memerlukan kesungguhan kita semua. Bagaimana program revitalisasi Posyandu ini bisa sukses,’’ harapnya.

Melalui program revitalisasi Posyandu, diharapkan semua Posyandu yang ada di NTB menjadi Posyandu Keluarga. Yakni Posyandu yang  melayani dari bayi sampai lansia di seluruh NTB.

Menurut orang nomor dua di NTB ini, tidak ada yang mustahil dicapai apabila mau bekerja keras. Ia yakin, seluruh insan kesehatan di NTB akan sanggup bekerja bersama-sama dalam menyukseskan program revitalisasi Posyandu. Diharapkan, pada 2023, seluruh Posyandu di NTB menjadi Posyandu Keluarga.

Dengan Posyandu Keluarga, masyarakat akan sangat paham menjaga kesehatan diri dan keluarganya. Masyarakat dapat memproteksi diri dan keluarganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat juga dapat memproteksi dirinya dari masalah-masalah sosial.

Pada kesempatan tersebut, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini membacakan sambutan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto. Bahwa tema HKN  ke-55 kali ini adalah “Generasi Sehat Indonesia Unggul.” Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu “Stunting” dan “Jaminan Kesehatan Nasional.” Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan.

Serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya. Berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan “Indeks Pembangunan Manusia” Indonesia setiap tahun.

Dimana salah satu parameter yang diukur adalah “Usia Harapan Hidup”. Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

Baca juga:  Hj. Niken Apresiasi Keberhasilan Revitalisasi Posyandu di Dompu

Wagub mengatakan dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 %. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, perlu dicari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata. Pada lima tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu “paradigma sehat”, “penguatan akses pelayanan kesehatan”, dan “penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional” yang mengusung kegiatan promotif dan preventif. Melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan, seperti Germas atau “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, PIS-PK atau “Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga” dan NS atau “Nusantara Sehat”.

Semua patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam lima tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Indonesia masih  dihadapkan pada kompleksitas masalah Stunting, JKN serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar.

Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan tuntutan masyarakat. Namun masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan tata kelolanya, Menkes meminta pembangunan kesehatan di daerah. Serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik benar dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring evaluasi yang ketat.

Dalam perspektif saat ini,  pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk meng-efisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu.

Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan.  Tentu, semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam sambutannya tersebut, Menkes juga mengajak semua mengonsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu, ia berharap semua dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan.

Baca juga:  Jambore Kader Posyandu, Bupati Beri Apresiasi Kinerja Kader Wujudkan Dompu Sehat

Tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden khususnya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS Kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah berkualitas.  Apa yang sudah dirintis sebelumnya akan dilanjutkan dan tingkatkan. Bahkan ia optimis, dapat mewujudkan SDM unggul Indonesia maju seperti yang diharapkan oleh Presiden.

Ia juga  menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan kesehatan di seluruh penjuru negeri. Terutama kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektor di Pusat dan Daerah. Serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam mempersembahkan Generasi Sehat Indonesia Unggul.

Semua berharap Generasi Sehat yang diperjuangkan bersama dapat menjadi SDM Unggul yang akan mengisi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Bertepatan saat bonus demografi untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka stunting dan berbagai masalah kesehatan adalah mengintensifkan kelas Ibu Hamil, Kelas Balita dan Kelas Gizi di Puskesmas. Pada peringatan HKN 2019 tingkat provinsi NTB, dilakukan secara serentak pada 172 Puskesmas di NTB.

“Semua Puskesmas sudah dimulai. Kita lebih intensifkan tiga kelas ini. Terutama kelas gizi, diberikan kepada ibu-ibu yang bermasalah dengan gizi. Kalau kelas balita,  lebih ke arah, kita mengadakan parenting, kesehatan anak,” tuturnya.

Di kelas ibu hamil, diajarkan cara menjaga kehamilan, mempersiapkan kehamilan. Termasuk juga jenis Keluarga Berencana (KB) yang akan dipilih sesudah melahirkan. Dalam kelas ibu hamil juga dibahas mengenai tempat melahirkan. Sehingga dalam kelas ibu hamil ini, biasanya suami atau keluarga yang memegang peranan mengambil keputusan harus ikut.

Dengan mengintensifkan tiga kelas tersebut, Eka optimis dapat menekan angka stunting. Di samping itu, pihaknya juga melatih petugas kesehatan agar dapat mengubah prilaku masyarakat.

“Untuk mengubah prilaku orang itu, kita latih khusus petugas kesehatan. Lima angkatan untuk seluruh NTB, semua Puskesmas.  Tidak hanya sekedar ngomong. Mereka dilatih, bagaimana tekniknya mengubah prilaku masyarakat. Supaya masyarakat mau ikut,” katanya.

Dalam momentum peringakatan HKN 2019 tingkat provinsi NTB, juga diberikan penghargaan kepada insan-insan kesehatan berprestasi di daerah ini. Termasuk juga memberikan penghargaan kepada fasilitas kesehatan atau Puskesmas berprestasi yang ada di NTB. (nas/*)