Posyandu di NTB Butuh Kader Terlatih

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Program unggulan Revitalisasi Posyandu yang diusung Pemprov NTB saat ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kesiapan kader Posyandu. Pasalnya, dari 7.207 Posyandu yang ada di NTB saat ini terancam tidak dapat mengalami peningkatan menuju peringkat Posyandu keluarga untuk dapat disebut sebagai program revitalisasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan bahwa tujuan utama revitalisasi Posyandu memang meningkatkan strata Posyandu secara bertahap menuju Posyandu keluarga. Dengan begitu, Posyandu diharapkan dapat menjadi wadah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan dan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

‘’2023 kita tidak ada lagi Posyandu yang pratama dan madya,’’ ujar Eka, Jumat, 25 Oktober 2019 di Mataram. Walaupun begitu, diakuinya program tersebut mengalami beberapa kendala teknis seperti ketersediaan kader di masing-masing Posyandu sehingga mempengaruhi intensitas penyelenggaraan Posyandu.

Disebut Eka, saat ini memang masih ada sekitar 40% dari toal Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan kurang dari delapan kali pertahun. Selain itu, kader dari masing-masing Posyandu juga ada yang kurang dari lima orang. ‘’Itu yang menyebabkan dia masuk dalam golongan pratama dan madya,’’ katanya.

Untuk dapat naik strata menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Keluarga, masing-masing Posyandu diharuskan menggelar program sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun. Selain itu, masing-masing Posyandu diharapkan memiliki setidaknya delapan orang kader atau lima orang kader dengan tambahan beberapa sukarelawan.

Baca juga:  Perbaikan Kesehatan Jadi Elemen Prioritas NTB Gemilang

‘’Dengan menjadi Posyandu keluarga, dengan pelayanan yang lebih lengkap kita membutuhkan kader-kader yang mumpuni juga. Tidak bisa dengan kader baru juga, susah,’’ ujar Eka.

Berdasarkan data di Dikes NTB, sampai saat ini NTB memiliki 35.231 kader yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Dari jumlah tersebut kader terlatih hanya 26.228 orang dan kader belum terlatih mencapai 20.000 orang. Berdasarkan hasil hitungan jumlah kader untuk revitalisasi posyandu, NTB membutuhkan setidaknya 57.656 kader terlatih.

Lombok Barat dan Lombok Tengah sendiri menjadi dua kabupaten dengan jumlah kader belum terlatih paling banyak. Dimana Lombok Barat dengan 3.400 orang kader belum terlatih dari total kader 4.545 orang, sedangkan Lombok Tengah dengan 1.779 orang kader belum terlatih dari total kader 8.410 orang.

Sedangkan untuk Kota Mataram jumlah kader belum terlatih adalah 48 orang dari total kader 1.755 orang, Lombok Timur 311 orang dari total kader 8.500 orang. Untuk Lombok Utara 33 orang dari total kader 1.985, Sumbawa Barat 90 orang dari total kader 1.090, Sumbawa 1.205 orang dari total kader 3.610, Dompu 885 orang dari total kader 2.120, Bima 596 orang dari total kader 3.205, dan Kota Bima 536 orang dari total kader 815.

Baca juga:  Perbaikan Kesehatan Jadi Elemen Prioritas NTB Gemilang

‘’Kita sudah mulai melatih yang baru-baru, sekitar 20.000 orang. Itu yang akan kita berikan sertifikat besok,’’ ujar Eka. Terkait pemberian sertifikat sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kader yang terlatih adalah mereka yang akan terus berperan sebagai kader Posyandu.

Hal itu mempertimbangkan kendala di lapangan di mana sering terjadi pergantian kader di lapangan mengikuti pergantian kepala desa. ‘’Beberapa tahun terakhir di beberapa tempat terjadi perubahan-perubahan,’’ ujarnya. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Posyandu yang optimal sehingga memberikan imbas kepada masyarakat.

Diterangkan Eka, keberadaan Posyandu yang dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan pada tingkat dusun sangat dibutuhkan untuk mendekatkan akses kesehatan ke masayrakat. Untuk itu, program Revitalisasi Posyandu juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dikes NTB mencanangkan penyusunan aturan yang akan memayungi kebutuhan kader Posyandu terlatih di setiap Posyandu. Proses tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mengikuti proses sertifikasi bagi seluruh kader yang ada saat ini. ‘’Nanti kita bicara dengan Biro Hukum apa bentuknya yang paling tepat. Artinya sebetulnya itu untuk keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (bay)