Survei Integritas KPK, OPD Terus Berbenah dalam Pengawalan Inspektorat

Suasana pelayanan RSUP NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Survei Penilaian Integritas (SPI) yang sedang diproses Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menjadi kesempatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembenahan menuju instansi berintegritas.

Inspektorat Provinsi NTB terus memberikan asistensi dan supervisi. Ada enam OPD yang disurvei, dua diantaranya  Dinas Kesehatan (Dikes)  dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di sisi lain, Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB turut berbenah setelah ditetapkan jadi Zona Integritas.

PUPR Tutup Celah

BPS menjadikan OPD itu sebagai objek survei penilaian untuk mengukur indeks persepsi korupsi yang jadi program penilaian setiap tahun KPK. Pihak Dinas PUPR terus berupaya mengintensifkan pengawasan internal dan menanamkan integritas kepada seluruh ASN.

‘’Keterbukaan ke publik, pendistribusian pekerjaan merata sampai bawah. Kemudian tentu integritas ini sangat penting ditanamkan ke semua pegawai.  Kemudian sistem pengawasan internal yang diintensifkan,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 9 Oktober 2019.

Untuk pencegahan korupsi, Azhar mengatakan, banyak hal yang dilakukan. Antara lain saling kontrol satu sama lain. Kemudian menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga semua yang dilakukan berjalan sesuai apa yang ditetapkan.

Untuk kanal pengaduan, Azhar mengatakan sudah disiapkan sejak lama. Bagi masyarakat yang mempunyai pengaduan dapat melaporkan langsung ke website pu.go.id. Masyarakat juga bisa menyampaikan lewat SMS Center Pemprov NTB dan aplikasi NTB Care. ‘’Kita memang untuk pengaduan begitu, kita harus respons cepat,’’ katanya.

Disinggung mengenai wilayah yang berpeluang terjadi pungli, Azhar mengatakan, semua transaksi berpeluang. Tetapi peluang-peluang terjadinya pungli dapat diminimalisir dengan membuat aplikasi. Sehingga pihak berkepentingan tidak saling bersentuhan.

Ke depan pihaknya berharap Inspektorat terus melakukan pendampingan terkait  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Azhar menambahkan, berkat upaya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan, Dinas PUPR sudah menjadi percontohan di Indonesia untuk pengerjaan proyek PRIM di tingkat nasional. Bahkan sekarang, NTB dipercaya Bank Dunia untuk program Indonesia Tourism Development Project (ITDP).

‘’Bahkan DAK Fisik sudah pakai sistemnya Dinas PU, yaitu reimburse. Karena pengawasan internal dan eksternal cukup ketat. Sehingga kualitas pekerjaan, alhamdulillah bagus,’’ tandasnya.

Dikes Fasilitasi Keluhan

Pembenahan juga dilakukan Dinas Kesehatan.

“Dari SPI itu mereka melihat apa yang kita kerjakan selama ini. Sejauh mana kita mendeteksi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan apa yang kita lakukan untuk pencegahan,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, kepada Suara NTB, Rabu, 9 Oktober 2019 di Mataram.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Diterangkan Dewi, sampai saat ini Dikes NTB merupakan OPD teknis yang hanya memiliki dua pelayanan publik, yaitu untuk penerbitan izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikerjakan secara daring. ‘’Karena itu kami tidak punya petugas khusus,’’ ujarnya.

Sampai saat ini Dikes NTB memanfaatkan situs daring yang dimiliki Dikes NTB dan NTB Care yang disediakan Pemprov NTB untuk mengakomodir laporan masyarakat. Hal itu terutama menyangkut laporan masyarakat atas dugaan salah prosedur, maladministrasi, ataupun kemungkinan gratifikasi di beberapa lembaga yang berhubungan dengan Dikes NTB.

Dikes NTB sendiri selalu meneruskan dan berusaha memfasilitasi keluhan yang diterima baik melalui situs dari Dikes NTB maupun NTB Care dengan langsung menelusuri ke lembaga terkait. ‘’Yang paling risiko gratifikasi adalah di pelayanan publik langsung. Karean itu wilayah bebas korupsi dimulai dari rumah sakit. Pengendalian kita seperti itu,’’ ujar Dewi.

Ditegaskan Dewi, Dikes NTB serta seluruh stakeholder maupun lembaga yang berhubungan dengan kesehatan telah menerapkan dan berusaha menjalankan Zona Integritas. Karena itu, pengaduan

masyarakat yang merasa diragukan oleh tindakan tertentu menjadi atensi tersendiri.

‘’Seluruh aduan itu kita bantu untuk menyelesaikan,’’ ujarnya. Walaupun begitu, dengan diterapkannya sistem daring pengaduan yang diterima Dikes NTB disebut berkurang pesat hingga 99 persen pada satu tahun terakhir.

‘’Hasil survei dahulu dan sekarang sudah jauh berbeda. Di sisi kesehatan, hal-hal yang kira-kira mengarah ke gratifikasi (juga) sudah diatur Kemenkes, mana yang boleh dan mana yang tidak,’’ ujar Dewi.

Selain itu, peran Aparan Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat NTB dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) disebut sangat membantu untuk mewujudkan integritas.

‘’Kalau kita ada tender-tender yang bisa kita konsultasikan dengan TP4D. Kalau ada masalah-masalah yang ingin kita tanyakan kita akan bertanya pada Inspektorat,’’ ujar Dewi.

Diterangkannya, sampai saat ini Dikes NTB selalu melibatkan Inspektorat, sekaligus menerima beberapa pelatihan dan sosialisasi yang menunjang pemahaman tentang pentingnya integritas. “Kalau ada masalah apa yang kita ragu, kita (selalu) konsultasikan ke Inspektorat selaku APIP. Karena amanah dan tanggungjawabnya ke sana,” pungkasnya.

Terus Perbaiki Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berkontribusi untuk penilaian persepsi pencegahan korupsi. Jauh sebelum Survei Penilaian Integritas (SPI), RSUP sudah ditetapkan jadi percontohan Zona Integritas (ZI) kemudian meningkat menjadi zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

‘’Kanal pengaduan jika ada  indikasi tindak pidana korupsi sudah kita buka,  termasuk melalui SMS Center. Ruang ruang pengaduan dan tata cara sudah disiapkan manajemen sehingga mudah diakses masyarakat,’’ kata Kepala Sub Bagian Humas RSUP NTB, Solikin, SKM kepada Suara NTB, Rabu, 9 Oktober 2019.

Pihaknya sangat menyambut baik ketika sejumlah OPD lainnya menjadi sasaran SPI Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan jauh sebelumnya perangkat perangkat antikorupsi sudah disiapkan sebagaimana disebutkan, sebagai ruang pengaduan masyarakat untuk evaluasi dan  perbaikan internal. Ia optimis dengan pencapaian pada ZI dan WBK sebelumnya, RSUP NTB akan naik menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selama ini Inspektorat Provinsi NTB terus melakukan pendampingan untuk tercapainya tujuan WBBM demi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Berbagai cara, seperti asistensi, catatan perbaikan setiap monitoring dan evaluasi (Monev). Hasil Monev itu ditindaklanjuti dengan perbaikan jika berkaitan dengan pelayanan. ‘’Jadi manajemen terus ikhtiar bersama Inspektorat

demi memenuhi ekspektasi publik sesuai rekomendasi Inspektorat, sejumlah langkah dilakukan, bahkan mengarah pada terobosan,’’ katanya.

Disebutkan Solikin, seperti menambah loket antrian khusus untuk penyandang disibalitas, khusus untuk lansia, bahkan disediakan klinik khusus.  RSUP juga menuju rumah sakit ramah anak, dengan menempatkan anak anak di pojok bermain, sehingga mengurangi kesan rumah sakit.

 Disediakan juga rumah singgah untuk pasien jauh di luar Pulau Lombok, khususnya yang tidak mampu. Rumah singgah untuk tinggal sementara untuk pendamping yang membawa pasien.

Salah satu rekomendasi Inspektorat adalah pelayanan dan akses cepat dengan adaptasi ke teknologi informasi. Ini juga sudah dilakukan dengan membuka pendaftaran online, bisa lewat website untuk peserta BPJS. Hanya tinggal verifikasi, begitu masuk ke RUSP, tidak lagi antre.

“Kami memangkas durasi antrean, sehingga pasien tidak terlalu lama antre,” ujarnya.  Aplikasi RSUP NTB dapat diunduh pada play store.  Dengan akses aplikasi itu, keluarga atau calon pasien dapat mengakses informasi tentang bad management system.

“Di sana bisa diakses informasi berapa jumlah kamar yang tersedia. Jadi sekarang kita usahakan semua berbasis internet,” pungkasnya. (nas/bay/ars)